PERCIKAN PEMIKIRAN

Kontes SEO Joko Susilo

2009-06-21T21:14:00.000-07:00

Latar Belakang

Begitu banyak rekan yang sedang berbisnis online (atau offline) kehilangan arah. Dan parahnya, mereka kehilangan daya karena terlalu banyak informasi dan rencana tanpa tindakan. Buaian impian menjadi sukses yang terlalu lama membuat mereka semakin terlena dalam lamunan. Mereka cenderung mencari kesempurnaan, mengabaikan cara-cara sederhana, dan terus saja mencari cara ajaib untuk mengubah nasibnya.

Mereka tidak sadar bahwa satu-satunya cara untuk menggapai sukses adalah dengan ACTION secara terarah dan konsisten. Itulah sebabnya, mengapa sering kita temui orang biasa bisa mendapatkan keberhasilan luar biasa walau hanya dengan amunisi sederhana.

Oleh karena itu, saya ingin menggalakkan kampanye “Stop DREAMING Start ACTION” dan menyebarkannya ke segala penjuru internet melalui KONTES SEO.

Tujuan Kontes

Kontes ini saya buat untuk menyadarkan diri saya, dan juga anda semua akan pentingnya ACTION. Pentingnya segera menyudahi mimpi yang tak bertepi, dan segera bertindak.

Melalui kontes ini, semakin banyak orang yang membahas pentingnya action dalam bisnis (atau dalam sisi kehidupan apapun juga), maka akan semakin banyak penjelajah maya yang membaca dan mendapatkan semangat besar untuk segera beraksi demi kemajuannya sendiri. Termasuk bagi para peserta kontes.

Harapan saya, ini akan membantu memberikan aura positif di dunia bisnis internet Indonesia dengan cara yang positif dan bersahabat.
Detail Lomba

Waktu Perlombaan:

Dimulai tanggal 20 Juni 2009, dan berakhir tanggal 15 September 2009 jam 9.00 WIB.

Tema Tulisan:

“Komitmen Stop Dreaming Start Action untuk masa depan yang lebih baik”.

Silakan tulis apa saja yang berkaitan dengan tema itu. Tulisan dianjurkan lebih bersifat motivasional, yang menggerakkan pembaca untuk bertindak. Boleh dalam bidang kehidupan apapun juga, misal bisnis, finansial, fisik, jiwa, sosial dsb.

Anda boleh tulis dari pendekatan manapun juga. Boleh dalam bentuk cerita, pengalaman, contoh, dan sebagainya. Gaya penulisan mau serius, humor, dll dipersilahkan, yang penting tujuannya tersampaikan. Kreativitas anda saya tantang di sini. Untuk bahan tulisan, silakan cari di Google.com. Anda akan temukan referensi melimpah di sana.

Target Kata kunci:

Stop Dreaming Start Action (tanpa tanda petik)

Juri:

Google.co.id, bukan Google.com

Pemenang: Top 10 Google Results.

Mereka yang menjadi pemenang adalah blog atau situs web yang berada pada posisi 1-10 halaman pertama google.co.id dengan kata kunci “Stop Dreaming Start Action” pada akhir masa perlombaan, yaitu tanggal 15 September 2009 jam 9.00 WIB.

Para pemenang akan diumumkan tanggal 16 September 2009 jam 9 pagi, melalui blog JokoSusilo.com. Tepat 4 hari sebelum lebaran. Buat pemenang, ini akan jadi bonus Hari Raya buat anda.

Hadiah:

Total hadiah sebesar Rp 25 juta, dengan komposisi sebagai berikut:

Pemenang 1: Rp 12.000.000,- + Free membership RahasiaBlogging.com
Pemenang 2: Rp 6.000.000,- + Free membership RahasiaBlogging.com
Pemenang 3: Rp 3.000.000,- + Free membership RahasiaBlogging.com
Pemenang 4: Rp 1.500.000,- + Free membership RahasiaBlogging.com
Pemenang 5: Rp 750.000,- + Free membership RahasiaBlogging.com
Pemenang 6: Rp 500.000,- + Free membership RahasiaBlogging.com
Pemenang 7: Rp 500.000,- + Free membership RahasiaBlogging.com
Pemenang 8: Rp 250.000,- + Free membership RahasiaBlogging.com
Pemenang 9: Rp 250.000,- + Free membership RahasiaBlogging.com
Pemenang 10: Rp 250.000,- + Free membership RahasiaBlogging.com

Cara kerja:

1. Lakukan pendaftaran terlebih dahulu disini. Anda akan memiliki akses ke Area Peserta.
2. Laporkan tulisan anda dengan memasukkan alamat URLnya melalui Area Peserta.
3. Pemenang akan diumumkan di blog dan di Area Peserta.

Ketentuan Utama:

* Konten harus memiliki makna sesuai tema, dan bukan hanya modifikasi keyword yang semata-mata untuk optimasi SEO saja.
* Konten harus mencantumkan nama Joko Susilo yang nge-link ke salah satu postingan blog JokoSusilo.com.

Ketentuan Umum:

* Kontes ini terbuka untuk para pemilik blog dan situs web di Indonesia.
* Hanya pemilik website dan blog pribadi (gratis atau dengan domain sendiri) yang boleh ikut. Website forum, iklan baris dan website publik lainnya (dimana konten diisi oleh pengunjung) tidak diperbolehkan ikut serta.
* Konten tidak boleh mengandung pornografi, isu SARA, hujatan, permusuhan, atau hal-hal yang tidak baik.
* URL dilarang menggunakan domain bertarget kata kunci. Hanya subdomain dan nama file yang boleh bertarget kata kunci.
* Peserta dilarang menggunakan metode Black Hat untuk mencapai ranking tinggi SEO.
* Dilarang mengcopy artikel peserta lain, atau keikutsertaannya akan digugurkan.
* Anda boleh menulis sebanyak-banyaknya, di berbagai website anda, tapi saat penilaian di Google.co.id, yang diambil hanya satu hasil teratas saja.
* Konten boleh diedit berulangkali untuk kepentingan SEO asal tidak mengubah esensi materi.
* Bila nanti hasil yang muncul di Google.co.id adalah website JokoSusilo.com, FormulaBisnis.com, RahasiaBlogging.com atau website lainnya milik Joko Susilo, maka itu tidak masuk hitungan dan pemenangnya adalah yang berada di posisi berikutnya.
* Bila nanti hasil yang muncul di Google.co.id adalah website publik (tidak diperbolehkan ikut), maka itu tidak masuk hitungan dan pemenangnya adalah yang berada di posisi berikutnya.
* Bila ada perubahan atau ketentuan tambahan, akan diinformasikan melalui blog JokoSusilo.com. Karena itu kunjungi terus blog JokoSusilo.com.
* Panitia berhak menyetujui/tidak keanggotaan peserta atau artikel tertentu berdasarkan peraturan yang ada.

Industri Politik

2008-09-16T03:01:00.000-07:00

Dunia politik kita berubah wujud menjadi semacam industri. Karakteristik itu sangat tampak jelas ketika secara langsung maupun tidak, partai politik begitu gencar mencari kandidat legislatif secara terbuka. Bahkan dalam prakteknya, tidak sedikit partai politik yang membuka lowongan (calon anggota legislatif) itu di media massa. Kemudian seperti akan melamar pekerjaan, masyarakat berbondong-bondong mengantri untuk menjadi calon anggota legislatif (Caleg) di berbagai tingkatan.

Sebuah fenomena yang sangat menarik – kalau tidak dikatan ironis. Di tengah apatisme massa terhadap dunia politik, yang ditandai dengan tingkat golongan putih (Golput) di berbagai Pilkada langsung, partai politik mencoba menawarkan sebuah harapan baru dimana publik kini tidak hanya memilih tetapi juga dipilih. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat semakin baik, sebab bukan sekedar teknis memilih tetapi bagaimana turut aktif dalam proses kampanye.

Mau tidak mau, setiap Caleg yang tercantum dituntut untuk menjadi semacam agen bagi partai politik yang menjadi sandarannya. Kampanye adalah bahasa sederhana yang dapat menggerakan seluruh potensi kader partai politik dan para Caleg yang diusung. Walaupun untuk bergerak menjadi aktor kampanye, bagi Caleg tentu akan sangat berhitung. Menuju gedung parlemen tentu tidak cukup dengan cai atah, memerlukan dana yang cukup besar sebagai cost politik guna meraih simpati rakyat.

Progresifitas calon legislatif tentu akan sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Semuanya tergantung dari beberapa faktor yang menyebabkan caleg itu progresif atau tidak. Pertama, sangat dipengaruhi oleh kebijakan partai politik. Bagi partai politik yang menggunakan nomor urut (mencaplok mentah-mentah apa kata undang-undang) hanya melahirkan gairah berkampanye pada para caleg yang menempati nomor urut jadi. Mereka yang berada di nomor sepatu, jangankan untuk melakukan kampanye secara jor-joran, untuk memenuhi persyaratan pencalegan saja menyerahkan kepada partai atau Celeg jadi tersebut.

Hal ini akan sangat berbeda ketika partai politik memiliki kebijakan yang kreatif, dengan menggunakan suara terbanyak. Walaupun masih kontroversi dalam konsistensi penerapannya, namun kebijakan beberapa partai politik seperti ini telah membuka peluang untuk lahirnya sebuah persaingan yang sehat antar kader. Langkah ini begitu terbuka untuk semakin membesarkan partai politik, sebab setiap Caleg aktif kampanye dengan membawa bendera partai politik. Di sini tidak berlaku nomor peci atau nomor sepatu, yang menjadi patokan adalah siapa mendapatkan suara berapa.

Kedua, kualitas kader. Menjadi Caleg idealnya tidak hanya modal dengkul, tetapi juga harus punya otak (cerdas). Dana memang penting, tetapi yang lebih penting lagi sebuah partai memiliki Caleg yang cerdas sehingga baik ketika proses kampanye maupun sudah berada di gedung parlemen, dia menjadi corong partai yang diperhitungkan. Keberadaan kader seperti ini tidak akan memalukan partai politik bahkan turut menaikan harga partai politik. Dalam proses kampanye, para Caleg akan sangat kontras terlihat mana yang berkualitas mana yang beloon. Mana yang memiliki otak dan mana yang hanya modal nekad.

Tidak cukup di situ, publik sempat nyinyir ketika menyaksikan langkah-langkah tidak populis dilakukan oleh partai politik. Kini wacana pencalegan yang diwarnai tarif sudah menjadi rahasiah umum. Tarif itu berpareasi, mulai dari ratusan juta hingga Rp 14 Milyar untuk mendapatkan nomor jadi. Nomor jadi menjadi barang dagangan yang sangat menguntungkan secara materi. Nomor ini menjadi rebutan, bukan dalam konteks kualitas dan loyalitas, tetapi berapa dan siapa yang berani membayar. Lelang nomor urut ini semakin tinggi ketika berada di Daerah Pemilihan (Dapil) yang subur atau potensial untuk partai-partai tertentu.

Tidak ada partai politik bahkan kadernya yang mengaku bahwa semua ini benar-benar terjadi, namun sebagai mana para pengamat mengakui bahwa praktek lelang nomor urut ibarat kentut, yang semua orang mencium tetapi sangat sulit dibuktikan. Kita hanya akan merasakan jika berada di dalam, padahal aroma itu sudah merebak ke luar gelanggang partai politik. Proses cuci tangan dan langkah-langkah cari muka pun selalu dilakukan untuk meminimalisir cibiran publik terhadap perilaku elit partai politik yang tidak terpuji.

Kendati ada satu-dua partai politik yang tidak melakukan praktek ini, namun kotornya dunia politik di kita sudah menjadikan stigma kuat di kalangan masyarakat hingga senantiasa menurunkan wibawa dari makna politik itu sendiri. Karena politik sudah identik dengan materi maka sulit mensterilkan aktivitas politik dari pandangan pragmatis. Bahwa politik itu butuh ongkos ya, tetapi jika tidak punya uang jangan berpolitik, atau berpolitik itu demi uang maka ini yang menjadi persoalan.

Dalam konteks masyarakat yang masih rendah tingkat pendapatan ekonominya, juga ditengah sulitnya lapangan kerja, maka banyak publik yang kemudian mensejajarkan partai politik dengan sebuah perusahaan. Masuk ke partai politik itu artinya merupakan sebuah pengharapan masa depan untuk kesejahteraan hidup. Menjadi caleg harus berebut, kalau perlu harus nyogok tidak peduli uang dapat menggadaikan barang yang ada atau pinjam dulu, yang penting kelak akan mendapat gaji yang cukup ketika menjadi anggota legislatif.

Karenanya pandangan ini sejajar dengan pola rekrutmen partai politik di atas, bahwa di satu sisi elit partai menganggap anggota legislatif bisa diisi oleh siapa saja tanpa kriteria yang jelas (bahkan diumumkan di media massa), asalkan mau atau asal banyak uang, di sisi lain publik kini sedang kesulitan mencari kerja. Kondisi ini dimanfaatkan oleh publik sebagai sebuah harapan hidup yang menjanjikan bagi diri dan keluarganya ke depan. Karena aktif di partai politik pandangannya sudah serba materi, maka walaupun tidak menjadi anggota dewa, maka kerjanya hanya mendulang uang bukan melakukan pencerahan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Inilah resiko dimana partai politik sudah berubah wujud menjadi sebuah industri, semuanya dikalkulasi dari aspek materi.

Pesan Otista Untuk Generasi Muda (Pasundan)

2008-08-29T00:28:00.000-07:00

“Pemuda harus sanggup menjadi harapan bangsa, harus menyusun generasi baru yang sanggup menerima pekerjaan yang akan ditimpakan di atas bahunya. Pemuda harus berani memperbaiki susunan masyarakat yang telah bobrok, dengan semangat baru yang selaras dengan keadaan. Pemuda harus berani menyusun kebudayaan yang baru, kebudayaan dunia segenapnya. Pemuda harus berani meneruskan generasinya, harus berani meneruskan sejarah bangsanya untuk kemuliaan kemanusaiaan seumumnya”
Oto Iskandar Dinata (Iip D. Yahya: 2008)

Di tengah riuhnya dunia politik tanah air, mucul wacana yang menggembirakan, yaitu pentingnya tokoh muda memimpin bangsa. Diawali dari Jawa Barat, kader muda tidak lagi menjadi wacana, tetapi benar-benar nyata dan telah terbukti. Kemenangan Hade di Jawa Barat merupakan jawaban atas keinginan publik untuk lahirnya sosok muda tampil memimpin.

Di ikuti oleh beberapa Propinsi lain yang juga membuktikan kemunculan kaum muda, kemudian wacana politik nasional semakin menguatan bahwa kaum muda benar-benar bukan lagi keinginan tetapi tuntutan yang harus direalisasikan. Kendati masih mendapat tantangan khususnya dari kalangan senior yang termasuk golongan tua, namun wacana itu tidak padam begitu saja.

Boleh Partai Politik menjegal lahirnya kandidat dari kaum muda, boleh berbagai elemen memandang kaum muda sebelah mata, namun sebaliknya kaum muda harus membuktikan diri bahwa dirinya benar-benar bisa. Jika ada politisi senior yang mengatakan bahwa anak muda jangan cengeng, maka kaum muda bisa bicara “kaum tua jangan kebakaran jenggot.” Yang jelas segala sesuatu ada zamannya. Jika semua berjalan baik, maka proses itu akan menggelinding normal. Namun jika banyak onak dan duri, maka zaman akan memotong generasi yang menjadi penghalang lahirnya peradaban yang mencerahkan.

Kini tantangan kaum muda semakin berat. Sebelum melenggang ke pentas perhelatan Capres 2009, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi selama proses itu berlangsung. Selain ketidak legowoan kaum tua, kaum muda juga harus mulai menata pola berfikir yang tidak sederhana. Sebab wacana muda tidak berdiri tunggal, tetapi harus bergandengan dengan syarat kualitas yang dapat dibanggakan. Sehingga kelemahan pada aspek pengalaman (yang dimiliki kaum tua), bisa ditutupi dengan berbagai kelebihan yang dimiliki kaum muda.

Jika demikian, persoalan muda tidak hanya pada aspek usia, tetapi juga harus merepresentasikan kemudaan dalam berfikir. Dalam konteks berfikir, kaum muda selalu memiliki karakter yang khas. Selain berwawasan luas, karakter berfikir muda adalah inifatif, berani membuat terobosan, dan kreatif. Untuk mengubah bangsa yang sangat carut marut memang diperlukan kreatifitas berfikir dan energi fisik yang kuat. Sebab tidak mungkin menyelesaikan persoalan segudang jika hanya menggunakan pola fikir lama, normative dan serba kaku. Karenanya kaum muda adalah mereka juga yang memiliki tingkat independensi dalam arti tidak memiliki beban birokrasi.

Pemuda Pasundan

Fenomena Hade sesungguhnya harus menjadi bahan renungan mendalam bagi seluruh elemen masyarakat Jawa Barat. Jika pada wacana nasional, fakta di Jawa Barat merupakan sinyal lahirnya tokoh muda di pentas nasional, maka bagi rakyat Jawa Barat sendiri, fenomena itu merupakan awal yang baik bagi lahirnya generasi Jawa Barat untuk manggung di pentas nasional.

Sangat disayangkan jika wacana yang diawali dari Jawa Barat ini hanya terhenti di Gedung Sate, sedangkan Istana merdeka tetapi diambil orang lain. Putra terbaik Jawa Barat saya kira sudah saatnya bangkit dan tampil untuk tampil di pentas nasional berlomba dengan berbagai anak bangsa lain. Sudah saatnya kader muda Pasundan (dalam bahasa Otistas) tandang makalangan berjuang untuk bangsa Indonesia. Berlomba bukan hanya dalam konteks memperebutkan popularitas, tetapi mengadu kualitas dengan segudang argumen yang berbasis pada pemikiran yang berkualitas.

Bukan saatnya lagi generasi muda Pasundan memegang filosofi “mangga tipayun” seperti orang tua dulu. Istilah itu harus segera dijauhkan dari kamus generasi muda pasundan, sebab hanya akan menjustifikasi berbagai sikap politik dengan selalu memberikan posisi kepada orang lain, sementara kita hanya menjadi penonton. Generasi muda Pasundan kini jangan membiarkan bangsa ini larut dalam berbagai persoalan yang merugikan seluruh anak bangsa. Anak muda Pasundan harus aktif memberikan solusi dengan tampil dan berlomba di pentas puncak kepemimpinan nasional.

Saat ini filosofi urang Sunda “mangga tipayun” itu harus dirubah dengan “punten kapayunan”. Dua istilah ini tentu memiliki akar argumen dan efek yang sangat berbeda. “Mangga tipayun” menunjukan bahwa orang Sunda itu selalu mengalah. Walaupun selalu mengalah sangat tipis perbedaannya dengan selalu kalah. Hal inilah kemudian yang menjadikan orang Sunda sangat sulit untuk tampil di pentas nasional. Orang Sunda hanya diberji jatah oleh orang lain untuk menduduki posisi-posisi tertentu, bukan merebut atau memperjuangkannya sendiri.

Sedangkan punten kapayunan, merupakan sebuah kata yang mengandung makna profikatif. Generasi Pasundan seperti ini adalah mereka yang siap berlomba dalam kebaikan. Mereka tidak pantang menyerah untuk urusan kebangsaan dan keummatan. Walaupun demikian, kebaradaan kata “punten” merupakan representasi orang Sunda yang tetap sopan dan selalu menghargai orang lain. Namun yang bedanya, di sini generasi Pasundan tidak lagi merelakan posisi-posisi strategis untuk mengabdi itu diberikan kepada orang lain begitu saja tanpa dibarengi dengan proses persaingan yang sehat dan mencerdaskan.

Wacana ini perlu di bangun, sebab kini Urang Sunda bukan hanya tidak dapat berlomba di ajang nasional, tetapi juga terkadang pada banyak kasus menjadi tamu di rumahnya sendiri. Banyak posisi pengabdian itu dipegang orang non Pasundan, sedangkan pribuminya hanya menjadi pesuruh atau paling banter menjadi anak buah. Oleh karenanya, dalam skala yang lebih sempit (tatar Pasundan), Otista juga mengamanati generasi muda untuk senantiasa aktif mengabdi di tanah kelahirannya sendiri.

“Pasundan adalah tanah air kalian? Kalian yang punya kewajiban mengabdi demi tanah air, tapi di samping kewajiban itu, kalian memiliki hak untuk hidup di tanah sendiri. Ini adala menurut patokan: kewajiban dan hak. Pemuda Sunda? Kalau kalian tidak sungguh-sungguh mengasah diri, bukan mustahul, Pemuda Sunda di tanah airnya tidak mendapat bagian, terpaksa harus berkosong tangan, sebab kalah oleh golongan lain. Oleh sebab itu, para Pemuda Sunda, cepat buka mata, cepat kumpulkan tenaga dan senjata, yang dibangun dengan pengetahuan adat tabiat yang kuat, yaitu: kesungguhan, kemauan, ketekunan, niat yang kuat dan keberanian. Kalau tidak demikian, akan sia-sia, pasti Pemuda Sunda terdesak di medan perang dalam mencari penghidupan. Coba bayangkan, bagaimana prihatinnya kalau paling tinggi jadi jurutulis, ringkasnya hanya menjadi pelayan, dan itu di tanah air sendiri. Aduh tobat, kalau harus sampai demikian. Tidak, jangan sampai begitu, jauhkan yang seperti itu dari tanah Sunda.”

Pesan-pesan Oto Iskandar Dinata memang sangat membakar. Tetapi sesungguhnya dia tidak mengajarkan genarasi muda Pasundan untuk hidup inklusif dan rasial. Otista sendiri, telah malang melintang mengabdikan dirinya di pentas nasional, dan menjadi tokoh nasional penting pada zamannya. Pesan Otista ini harus ditangkap sebagai cambuk kepada generasi muda Pasundan agar tidak puas dengan apa yang ada. Generasi muda Pasundan harus berjuang untuk mengabdikan dirinya demi kepentingan orang banyak semaksimal mungkin. Kalau perlu hingga kepemimpinan nasional. Kenapa tidak!

Gambar Dalam Kampanye Politik

2008-08-12T20:19:00.000-07:00

Gambar dalam sebuah kampanye politik tidak sekedar pajangan biasa. Gambar dapat menjadi media yang sangat strategis untuk menjaring pemilih pada pemilihan umum atau Pilpres dan Pilkada.

Masih banyak tim sukses calon kepala daerah yang mempublikasikan gambar yang tidak tepat. Dari hal yang sepele misalnya, apakah seorang kandidat itu harus pakai tutup kepala atau tidak. Banyak yang menyangka karena ingin terlihat religius, maka harus memakai peci. Atau agar kelihatan muda dan fresh maka jangan pakai tutup kepala.

Anggapan ini tentu beralasan. Sebab dibalik argumen apakah harus pakai tutup kepala atau tidak, terdapat pesan yang dapat mempengaruhi masyarakat. Sayangnya, di kita penentuan tutup kepala atau tidak, masih didasarkan kepada alasan yang sederhana. Selain tutup kelapa, apakah seorang kandidat dalam setiap fotonya harus tersenyum atau tidak. Kalau tersenyum, dari arah mana gambar itu diambil dari arah kiri, kanan atau depan. Sebab ada orang yang ketika tersenyum ternyata tidak simetris. Bagi kandidat yang senyumnya tidak simetris, maka jangan mengambil gambar dari depan, sebab akan terkesan sinis. Hal ini sepele, tetapi sangat penting, sebab setiap gambar akan dilihat publik.

Di masyarakat kita, janggut, kumis atau jambang, menjadi bagian yang harus diperhatikan. Persoalannya, ketiganya terkadang tidak hanya menjadi simbol tetapi sudah berubah menjadi semacam keyakinan tentang sitra seseorang. Orang berjanggut dianggap paling soleh, padahal belum tentu. Kasus Fuzi Bowo (Gubernur DKI Jakarta), ternyata kumis membawa berkah. “Coblos kumisnya’, ternyata membawa berkah. Dengan posisi yang berbeda, Dada Rosada (Walikota Bandung terpilih) juga melakukan hal yang sama, “coblos dadanya”.

Hal lain yang sukup krisial adalah baju yang dikenakan, temasuk aksesoris yang melekat. Apakah harus pake jas lengkap dengan dasinya, apakah harus pakai baju koko, kelihata sederhana tetapi rapih, atau seperti apa? Di tempat tertentu ada kandidat kepala daerah yang memakai sorban, maklum dia membidik segmen masyarakat agama (Islam). Ada juga kandidat yang memakai baju kemeja, berdasi namun lengan panjangnya dilipat sehingga kelihatan lebih enerjik.

Bahkan ada juga dalam kampanye politik, gambar seseorang yang asalnya Ustad dibuat semacam ekting pemain film papan atas. Dia harus berpose sangat nyentrik dengan posisi tangan di bahu dan kaki dilipat di bawah dan kaki pasangannya ditaikan ke belakang. Sebuah terobosan baru, sehingga banyak orang yang tertipu dengan gambar semacam ini.

Dalam politik gambar jangan dianggap sepele, sebab lewat gambar banyak masyarakat yang harus memilihnya atau tidak. Jauh di luar visi dan idiologi, gambar memang sangat simbolis, tetapi sangat penting untuk diperhatikan. Jika tidak bisa membuat gambar yang tepat dan menarik, pemimpin partai dapat membayar oran profesional dari luar partai politik.

Politik dan Cita-cita Perdamaian

2008-07-27T23:08:00.000-07:00

Oleh Roni Tabroni

Aku berteriak kepada tentara-tentara Israel itu, apakah mereka bangga atas perbuatan mereka, apakah ini namanya perdamaian, apakah ini Israel yang mereka cita-citakan.
Seorang tentara meludah ke arahku, jadi aku langsung mendekatinya dan mempersilahkannya meludahiku. Dia menolak tawaranku.

Sebuah tank datang menderu ke hadapanku, moncong raksasanya mengarah kepadaku.
Aku mengangkat kedua tanganku di udara, berdoa, dan berteriak, 'Tembak, tembak! Baruch hashem Adonai! (terpujilan nama Tuhan), Tank itu berhenti beberapa inci di hadapanku.

Aku lantas berlutut di jalanan, berdoa dengan tangan terangkat di udara. Aku merasa sendiri, lemah tak berdaya, Aku hanya bisa menjerit kepada Tuhan.
(Art Gish)

Di tengh hiruk pikut persoalan politik dan ekonomi yang semakin sulit, manusia cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih kenikmatan pribadi yang brsifat sementara. Untuk mendapatkannya tidak peduli orang lain ternistakan oleh perbuatannya.
Art Gish adalah seorang aktivis perdamaian, Kristiani yang hidup di tengah keluarga-keluarga Muslim. Ditengah kecamuk konflik Israel dan Palestina, dirinya hadir menjadi sosok manusia yang begitu penduli terhadap terwujudnya upaya prdamaian. Aksi-aksi kemanusiaan menjadi bagian dari aktivitas hidup kesehariannya. Pesan yang disampaikannya selalu bernuansa perdamaian.
Namun ambisi manusia untuk berkuasa dan ketamakan terhadap dunia telah menggelapkan mata hati. Kecenderungan terhadap kebajikan dan menghormati hak hidup orang lain menjadi tidak tampak sama sekali. Persoalan perbedaan agama, suku bangsa, idiologi, politik, dan ekonomi, seringkali menjadi senjata bagi terciptanya kekerasan di muka bumi.
Harta dan kekuasaan begitu menggoda. Banyak manusia yang menutup nuraninya hanya untuk menggapai nafsu dunia itu. Keinginan untuk melakukan akomodasi kepentingan beresama hilang ketika diri sendiri selalu ingin diistimewakan dan dianggap lebih dari orang lain.
Hiruk pikuk dunia politik tanah air hampir telah membutakan para elit Parpol dan para penguasa untuk melakukan pelayanan-pelayanan kemanusiaan yang sejatinya menjadi tugas utama. Hasrat berkuasa kemudian direfleksikan lewat praktek-praktek politik yang terelalu praktis dan pragmatis hingga merenggut prinsip-prinsip kebersamaan.
Dalam konteks politk lokal, Pilkada yang awalnya menjadi alasan untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat justru telah menjungkirbalikannya dengan fakta-fakta bahwa ternyata yang terjadi justru terbentuknya struktur kekuasaan yang merajalela. Raja-raja itu kini semakin menyebar ke tingkat yang paling bawah. Pilkada langsung lebih hampir tidak memberikan manfaat sama sekali. Sendi-sendi kedamaian publik telah terkikis oleh manuver-manuver politik jangka pendek.
Kita sesungguhnya sangat merindukan dunia politik yang lebih humanis, egaliter dan memperhatikan kepentingan umum. Aktivitas politik sebagaimana seharusnya, menghendaki sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik. Demokrasi (sebagai system politik yang dipilih) sesungguhnya diharapkan dapat melahirkan sebuah produk dan perilaku yang lebih pro rakyat. Keberadaan pemerindah dalam hal ini berfungsi untuk dua hal, yaitu memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan menjaga stabilitas keamanan.
Damai itu memang mahal. Mahal bukan dalam arti materi, tetapi begitu sulit untuk lahir. Dunia politik kita seringkali menyertakan berbagai perjanjian, seperti siap menang-siap kalah. Maksudnya siapapun yang menang dan siapapun yang kalah, dijamin tidak akan melakukan sesuatu yang berbau kekerasan. Ada juga perjanjian siap melaksanakan kampanye damai. Maksudnya agar selama proses kampanye tidak melahirkan aktivitas yang menyebabkan terusiknya kenyamanan dan keamanan publik.
Sayang, perjanjian terkadang tak selamanya bahkan lebih sering hanya menjadi pelengkap dari sebuah rangkaian seremoni aktivitas politik kita. Realitasnya, persoalan perdamaian belum menjadi sebuah prinsip hidup yang akan turun menjadi sebuah prilaku politik elit dan masa politik kita. Seringkali elit politik akan damai jika dirinya berada dalam keadaan menang. Ketika kalah lain ceritera.
Damai sesungguhnya bukan hanya persoalan formalitas, tetapi sebuah sikap hidup yang akan tercermin dalam perilaku. Dunia politik akan melahirkan perdamaian jika para politisi kita sudah menjadi bagian yang menganggap bahwa memang damai itu lebih penting dari apapun yang didapat.
Para pengamat mungkin melihat bahwa kini kita masih berada di ambang transisi demokrasi. Eporia politik lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat seremoni. Nafsu berkuasa telah menafikasn fungsi dan tujuan dari demokrasi itu sendiri. Atas nama rakyat kemudian manufer politik itu pada kenyataannya “memakan” rakyat itu sendiri. Konsistensi ini dipertanyakan ketika hari ini rakyat begitu gelisah menghadapi persoalan hidup yang tak kunjung usai.
Ketika iklim demokrasi terbuka lebar, ternyata belum dibarengi dengan mental-mental para elit yang sejatinya memberikan imbas positif terhadap publik yang telah menitipkan aspirasinya. Bagaimana mungkin rakyat akan hidup damai dan tentram jika dari aspek kebijakan saja para elit hanya mementingkan urusan pribadi dan kelompoknya.
Tidak berlebihan sesungguhnya jika dunia politik di level yang paling bawah sekalipun, memiliki cita-cita untuk membagi kedamaian bagi semua. Politik tidak lagi menjadi pemicu api konflik, tetapi menjadi solusi atas berbagai persoalan di masyarakat. Jangan dulu berbicara lingkup internasional jika pada level lokal saja dunia politik tidak mampu mengendalikan persoalan-persoalan publik yang potensial menimbulkan kerawanan konflik antar anak bangsa.
Agak sulit mengartikan makna demokrasi jika pada produknya yaitu Pilkada Langsung justru memberikan kontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas dan tindak kekerasan di masyarakat. Itulah mengapa banyak orang kini berfikir, inikah yang diinginkan demokrasi? Benarkan demokrasi menghendaki terjadinya saling benci di kalangan masyarakat? Ketika kesejahteraan hanya matamorgana, ketika kedamaian hanya ada dalam cita-cita politik (tidak termanifestasikan dalam perilaku politik), maka selama itu pula partisipasi publik akan tetap rendah.

Demokrasi Yang Dipersoalkan

2008-07-21T21:34:00.000-07:00

Oleh Roni Tabroni

Tidak banyak orang tahu mengapa negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Dari jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, mungkin yang paham hanya sekian persen saja. Publik kemudian tidak banyak mempersoalkan sistem ini, sebab pada banyak hal, secara normatif demokrasi memberikan janji kemakmuran atau kesejahteraan, keadilan, kesederajatan dan kebebasan berpendatap.

Ada tiga domain penting dari prinsip demokrasi, yang jika dijalankan akan sangat memakmurkan negeri ini. Pertama, aspek kebebasan. Di sini publik diberi keleluasaan untuk menyampaikan pendapatnya dengan jaminan kebebasan berbicara – asal bertanggungjawab – baik langsung maupun tidak langsung. Kedua, kesederajatan tanpa memandang status sosial. Di depan hukum semua orang sama, baik yang punya pangkat maupun rakyat jelata. Masyarakat dibedakan dari aspek kebenaran dan kesalahan dari perbuatanya. Ketiga, pelayanan. Pemerintah ada, dalam filosofi pemerintahan yaitu untuk memberikan pelayanan terhadap publik. Ketiadaan pelayanan yang dilakukan pemerintah pada hakikatnya kegagalan sebuah negara dalam menempatkan manusia pada posisi kekuasaan.

Demokrasi di Indonesia menjelma menjadi sebuah aktivisme yang serba seremonial. Sangat sulit kita menemukan makna substansi demokrasi yang mengagungkan kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan. Sesungguhnya demokrasi bukanlah makna mengenai bagaimana tatanan pemerintahan dibentuk, tetapi sejauh mana pola kerjasama antara publik dan penguasa bisa berjalan seimbang dengan menunaikan setiap kewajibannya masing-masing. Sangat tidak etis jika kemudian pemerintah secara sepihak menekan rakyat untuk melakukan hidup hemat, bersahaja, bersabar, selalu berpartisipasi, mandiri dan penuh inisiatif, sementara di ruang yang lain, penguasa dengan pongahnya melakukan hal yang berlawanan.

Karenanya dalam pandangan V.O. Key (1996), semua omongan mengenai demokrasi adalah absurt kecuali jika pandangan-pandangan masyarakat mendapat tempat dalam penyusunan berbagai agenda kebijakan. Jangan terbalik, ketika menghadapi masalah selalu merunduk untuk menyapa rakyat, tetapi ketika menyusun kebijakan berlaku pongah dan menatap ke atas bahkan cenderung sensitif kepada pesanan asing. Suara-suara rakyat tidak didengar, aspirasi hanya ditampung, aksi-aksi protes hanya difasilitasi secara fisik namun tidak membuka hati untuk membaca substansi.

Tidak aneh jika tesis dari Klingemann yang menyatakan bahwa apa yang diawali sebagai suatu yang demokratis akan menghasilkan sesuatu yang demokratis pula, kemudian melahirkan tandatanya besar ketika diterapkan di negara tetangga dalam bahasa Republik Mimpi. Jika teori Klingemann merupakan sebuah teori, maka Indonesia sesungguhnya negara yang tidak mengenal teori (out of theory). Di sini yang berlaku adalah kepentingan diri dan kelompok, sedangkan semangatnya adalah mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Pelayanan publik hanya angan-angan yang melahirkan pesimisme dan prustasi bagi rakyatnya.

Karena demokrasi menjelma menjadi sebuah seremonial bukan aspek filosofi, maka bentuk birokrasi yang ada menghendaki adanya sesuatu yang bertele-tele, inefektifitas dan inefisiensi dalam mengatasi suatu persoalan. Untuk menghindari inefektifitas dan inefisiensi, maka diusahakan berbagai cara, termasuk manipulasi suara publik, rekayasa pendapat masyarakat, riset yang tergesa-gesa, pengambilan sampel yang hanya berorientasi pada target, dan sebagainya untuk merpecepat proses pengambilan kebijakan ini.

Ketika demokrasi juga salah satunya ditandai dengan keberadaan Partai Politik, maka pada elemen yang ini sesungguhnya publik harus menyimpan harapan. Berangkat dari bawah, Partai Politik tumbuh dan berkembang untuk melakukan dua fungsi utama, yaitu sebagai lembaga penjaring aspirasi rakyat dengan memperjuangkan di lembaga politik, juga menjadi penyeimbang pemerintah dengan fungsi-fungsi legislasinya.

Faktanya, publik lagi-lagi kecewa. Partai Politik dalam perkembangannya bukan hanya dia tidak melakukan pendidikan politik, juga para politisi yang mewakilinya di parlemen seringkali mengecewakan dan memalukan publik. Bukan rahasiah lagi jika dalam lagu Iwan Fals mereka hanya tidur ketika sidang tentang rakyat, dalam Slank mereka merumuskan Undang-undang tetapi ujung-ujungnya duit, dan berbagai berita menurunkan betapa perilaku mereka sangat identik dengan berbagai aktivitas kemaksiatan (seperti korupsi, judi, dugem dan main cewek yang bukan muhrim).

Jika harus optimis, sampai kapan publik harus bersabar? Ketika Pemerintah di satu sisi dan Partai Politik di sisi lain sudah bersepakat untuk menciptakan kedoliman dan menjelmaka demokrasi menjadi ancaman bagi rakyat, apa tidak boleh jika rakyat hari ini mempertanyakan kembali arti penting dari demokrasi seperti yang dipraktekkan di Indonesia?

KHITTAH PERJUANGAN MUHAMMADIYAH

2007-12-27T00:59:00.000-08:00

Khittah atau Garis Perjuangan Muhammadiyah yang cukup populer dibandingkan dengan Khittah lainnya ialah Khittah Ujung Pandang tahun 1971. Sesuai namanya, Khittah Perjuangan Muhammadiyah tersebut dilahirkan dari Muktamar ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan), yang kini berganti nama kembali menjadi kota Makassar. Khittah Ujung Pandang inilah yang paling banyak dirujuk dan menjadi pedoman atau acuan pokok dalam menentukan sikap organisasi menghadapi dunia politik.

Sebagaimana diketahui bahwa pada Muktamar ke-38 tahun 1971 Muhammadiyah membuat keputusan tentang “Pernyataan (Penegasan) Muhammadiyah” tentang “Hubungan Muhammadiyah dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lain”, yang kemudian dikenal dengan “Khittah Muhammadiyah tahun 1971” atau “Khittah Muhammadiyah Ujung Pandang”. Berikut isi pernyataan sikap Muhammadiyah atau Khittah Muhammadiyah Ujung Pandang tersebut yang dipetik dari Dokumen Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang “Keputusan Muktamar ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang”:

BismillahirrahmanirrahimMuktamar Muhammadiyah ke-38 yang berlangsung dari tanggal 1 s.d. 6 Sya‘ban 1391 bertepatan dengan 21 s.d. 26 September 1971 di Ujung Pandang, setelah mendengar pandangan dan pendapat para peserta Muktamar tentang hubungan Muhammadiyah dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lainnya dalam usaha peningkatan Muhammadiyah sebagai Gerakan Da‘wah Islam, memutuskan sebagai berikut:1. Muhammadiyah adalah gerakan Da‘wah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai atau organisasi apa pun.2. Setiap anggota Muhammadiyah, sesuai dengan hak asasinya, dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam persyarikatan Muhammadiyah.3. Untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebgai gerakan Da‘wah Islam setelah Pemilu tahun 1971, Muhammadiyah melakukan amar ma‘ruf nahi mungkar secara konstruktif dan positif terhadap Partai Muslimin Indonesia seperti halnya partai-partai politik dan organisasi-organisasi lainnya.4. Untuk lebih meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual.

Ada hal penting dari Khittah tahun 1971 tersebut. Pertama, secara tegas Muhammadiyah menentukan posisi dan sikapnya yang benar-benar netral terhadap politik praktis dan partai politik, yakni tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun. Kedua, jika Khittah tahun 1969 masih terkandung pemihakan terhadap Partai Muslimin Indonesia, pada Khittah tahun 1971 secara jelas Muhammadiyah menunjukkan kenetralannya dengan meletakkan partai apa pun termasuk Parmusi berada di luar Muhammadiyah, dengan semangat melakukan amar ma‘ruf dan nahi munkar terhadapnya, artinya melakukan fungsi dakwah terhadap kekuatan-kekuatan politik. Ketiga, memberi kebebasan politik kepada warga, baik dengan menggunakan hak politiknya maupun tidak, sebagai sikap yang cukup terbuka dari Muhammadiyah.Konsep Khittah Muhammadiyah tahun 1971 tersebut kemudian disempurnakan lagi dalam Muktamar tahun 1978 di Surabaya. Adapun “Khittah Perjuangan Muhammadiyah” tahun 1971 yang disempurnakan tahun 1978 pada Muktamar ke-40 tahun 1978 di Surabaya tersebut esensinya mengandung dua garis perjuangan Muhammadiyah sebagai berikut:1. Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu Partai Politik atau Organisasi apa pun.2. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

Dari hasil Muktamar di Surabaya tahun 1978 itu tampak sekali sikap Muhammadiyah untuk melepaskan diri dari bayang-bayang partai politik khususnya yang terkait dengan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), yang dalam Khittah tahun 1969 dan tahun 1971 masih tersirat nuansa “ber-partai politik” itu. Pada Khittah Ponorogo masih tersurat tentang peluang Muhammadiyah mendirikan “satu partai politik yang berada di luar Muhammadiyah, tidak memiliki hubungan organisatoris tetapi memiliki hubungan ideologis”. Pada Khittah Ujung Pandang terdapat pernyataan butir ke-3 yang berbunyi “untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai gerakan Da‘wah Islam setelah Pemilu tahun 1971, Muhammadiyah melakukan amar ma‘ruf nahi munkar secara konstruktif dan positif terhadap Partai Muslimin Indonesia seperti halnya partai-partai politik dan organisasi-organisasi lainnya”, yang mengandung isyarat lebih moderat dan netral dalam menyikapi Parmusi, yang berbeda dari Khittah Ponorogo yang cenderung berpihak.Pada Khittah tahun 1978 tidak terdapat lagi keputusan tentang kepemihakan terhadap partai politik, bahkan secara tegas Muhammadiyah menyatakan “tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi apa pun” dan “setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah”.Dari Khittah tahun 1971 dan tahun 1978 itulah kemudian Muhammadiyah melalui kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan sikap politik yang netral dalam setiap menghadi Pemilihan Umum (Pemilu) dan juga larangan rangkap jabatan bagi anggota dan pimpinannya dalam partai politik kecuali dalam kondisi tertentu atas izin Pimpinan Pusat Muhammadiyah sendiri. Lebih khusus lagi, dengan rujukan Khittah tersebut dalam satu paket dengan larangan rangkap jabatan di partai politik, juga ditetapkan larangan rangkap jabatan dengan organisasi lain yang amal usahanya sejenis dengan Muhammadiyah, di samping larangan rangkap jabatan tertentu di lingkungan internal Persyarikatan Muhammadiyah.Sikap netral Muhammadiyah terhadap politik tidak harus ditafsirkan anti-politik, tapi sebagai posisi tidak melibatkan diri dalam aktivitas dan kepentingan politik-praktis sebagaimana partai politik. Sikap tersebut juga tidak harus dimaknai “menjaga jarak jauh yang sama” atau “menjaga kedekatan yang sama” ka-rena baik jauh maupun dekat jika persentuhannya tetap pada orientasi politik maka bukan spirit Khittah, yakni membebaskan Muhammadiyah dari tarikan misi, hubungan, kepentingan, dan tindakan-tindakan yang bersifat politik-praktis, yakni politik yang berorientasi pada kekuasaan sebagaimana diperankan oleh partai politik

Diambil dari: www.suara-muhammadiyah.com

Partisipasi Politik Muhammadiyah

2007-12-24T00:11:00.000-08:00

Oleh Roni Tabroni

Kata politik garam di Muhammadiyah sebenarnya sudah lama didengungkan para tokohnya, khususnya Amien Rais dan Buya Syafi’i Maarif. Politik garam ini penting untuk menghindari Muhammadiyah dari praktek politik gincu yang dianggap sebagai lawan dari politik garam. Politik gincu adalah politik naif yang miskin substansi namun nampak terang dan mencolok di permukaan. Politik gincu biasanya dimainkan oleh politisi yang gandrung dengan simbol dan publisitas. Manuvernya jauh dari substansi politik dan miskin visi.

Sayang, keinginan untuk mewujudkan politik garam sebagai bentuk partisipasi politik Muhammadiyah hingga kini belum menemukan bentuknya. Muhammadiyah justru pada tingkat tertentu lebih memilih menghindar dari kancah wacana politik dan partisipasi politik aktif. Padahal dalam reel politik, Muhammadiyah dan seluruh kadernya di bawah tidak bisa sama sekali menghindar dari partisipasi politik. Jikapun setiap kader menggunakan hak pilih dalam setiap pemilihan, maka tidak ada bedanya kader-kader Muhammadiyah dengan masyarakat pada umumnya yang lebih cenderung hanya menjadi objek politik. Sebab tidak ada partisipasi politik yang paling rendah melainkan hanya menggunakan hak pilih dalam setiap prosesi pemilihan baik legislatif maupun eksekutif.

Alih-alih melakukan pengkaderan untuk menciptakan kader-kader militan, sarat moral dan memiliki karakter Muhammadiyah, malah yang muncul adalah apatisme Muhammadiyah terhadap persoalan politik. Muhammadiyah terkadang menganggap dunia politik sebagai sesuatu yang menakutkan sehingga harus menjaga jarak (aman) dengan alasan agar Ormas ini steril dari virus politik. Padahal berpartisipasi dalam mewarnai dinamika politik, bukan berarti harus menceburkan Muhammadiyah ke dalam dunia politik praktis.

Jarak yang dibangun Muhammadiyah terhadap dunia politik kemudian memunculkan berbagai sikap yang gamang di setiap level pimpinan. Kegamangan terjadi sebab langsung atau tidak langsung, di era demokrasi yang semakin terbuka ini, Ormas-ormas pada umumnya dan Muhammadiyah pada khususnya memiliki irisan kepentingan dalam konteks membangun sebuah masyarakat yang diharapkan. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya bisa terjadi jika masyarakat itu dipimpin oleh pemimpin yang jauh dari kriteria pemimpin yang diharapkan Muhammadiyah, atau bagaimana mungkin rakyat akan terwakili aspirasinya jika mereka yang mewakilinya (DPR/DPRD) tidak berjuang untuk kepentingan rakyat atau paling tidak konstituennya.

Di saat Muhammadiyah mencita-citakan sebuah bangunan masyarakat yang sangat ideal, sepantasnya jika itu diwujudkan berbarengan dengan proses pemilihan kepala daerah atau wakil rakyat yang akan mendukung cita-cita tersebut. Itu artinya Muhammadiyah harus terlibat dalam proses politik di setiap level pimpinan. Persoalannya kemudian, partisipasi politik apa yang harus dibangun Muhammadiyah dalam membangun sebuah tatanan masyarakat yang baik? Sebab partisipasi politik begitu luas, sehingga tidak mungkin Muhammadiyah masuk pada wilayah-wilayah dimana aktivitas itu tidak mungkin dilakukan oleh Muhammadiyah.

Partisipasi politik Muhammadiyah berbeda dengan partisipasi politik individu warga Muhammadiyah. Setiap kali ada hajat demokrasi, warga Muhammadiyah ikut terlibat dan berpartisipasi, meskipun hanya memberikan hak suara. Tetapi partisipasi Muhammadiyah yang dimaksud adalah partisipasi kelembagaan yang tentu saja melampaui hak-hak partisipasi politik individu. Oleh karena itu paling tidak ada beberapa langkah yang dapat dilakukan Muhammadiyah dalam melakukan partisipasi politik kebangsaannya.

Pertama, memahami politik garam. Yang namanya garam, bersifat larut dan tidak tampak di permukaan. Karakter tidak tampak ini tidak kemudian orang menihilkan keberadaannya, sebab garam selalu memberi rasa. Hingga pada titik tertentu orang sangat ketergantungan pada rasa ini, kendati tidak terlihat di permukaan. Karenanya kader Muhammadiyah tidak selayaknya hanya mengandalkan politik gincu yang hanya berkoar-koar atau mengedepansan simbol-simbol Muhammadiyah tetapi miskin visi. Keberadaannya dalam kancah politik harus benar-benar memiliki nafas Muhammadiyah yang sarat nilai. Sehingga para politisi Muhammadiyah ketika berada dalam posisi apapun harus memiliki karakter dan selalu memberikan warna yang beda dari para politisi pada umumnya.

Kedua, untuk menciptakan para politisi yang memiliki karakter, Muhammadiyah sebaiknya melakukan pembinaan internal yang lebih khusus terhadap kader-kader yang memiliki orientasi terhadap politik kebangsaan. Pengkaderan bukan sekedar formalitas dengan kegiatan kumpul-kumpul semata, tetapi pengkaderan harus lebih terstruktur, berjenjang dan sistematis agar melahirkan para politisi yang benar-benar mencerminkan ruh Muhammadiyah ketika berada di arena panggung politik nyata.

Karenanya, dengan organ Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publiknya ini, Muhammadiyah sebenarnya dapat melakukan rekayasa internal untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya agar siap memimpin dan mewakili rakyat secara luas. Kesiapan memimpin dan mewakili rakyat tentu saja bukan persoalan mental tetapi bekal intelektual, moral dan spiritual. Oleh karena itu Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik kiranya sangat representatif untuk menyusun semacam modul atau skenario politik kader Muhammadiyah yang siap terjun di kancah politik praktis. Bahkan lebih jauh saya kira Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik sangat berhak untuk melakukan semacam seleksi bagi kader-kader yang sudah layak untuk terjun di dunia politik praktis. Memperketat hal ini sama dengan Muhammadiyah telah bertanggung jawab terhadap setiap kader yang dilepasnya di arena panggung politik publik.

Hal ini penting, selain untuk memberikan bekal terhadap kader itu sendiri, sekaligus dapat menepis setiap anggapan kader Muhammadiyah yang sudah duduk di posisi-posisi strategis dunia politik, bahwa dirinya menjadi Gubernur, Walikota/Bupati atau anggota dewan bukan karena Muhammadiyah tetapi murni hasil usahanya sendiri. Resikonya, Muhammadiyah tidak bisa mengendalikan kader-kadernya yang sudah terjun di dunia politik praktis, juga kader tersebut tidak tidak memperhatikan Muhammadiyah.

Tentu saja kita sepakat, Muhammadiyah jangan sampai terjun ke dunia politik praktis. Namun dengan usaha-usaha di atas, Muhammadiyah dapat membuktikan konsistensinya menjadi Ormas yang tetap bergerak di bidang dakwah dan pendidikan plus sosial, namun tetap bertanggung jawab terhadap dunia politik kebangsaan. Sebab semuanya penting dan tidak boleh saling menomor duakan. Jangan menganggap kepemimpinan tidak penting, sebab semua aspek kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebijakan dari pemimpinnya, baik skala lokal, regional maupun nasional.

Oleh karena itu partisipasi politik kader Muhammadiyah tidak mesti menggunakan Partai politik tertentu untuk menjadi saluran politiknya. Sebab yang paling penting bagi Muhammadiyah adalah mempersiapkan kader-kader yang tangguh, bukan mendirikan partai politik. Persoalan kader Muhammadiyah selalu gagal di partai politik yang ada, itu menunjukan bahwa kader tersebut belum layak menjadi kader politik Muhammadiyah, sebab mudah putus asa, sakit hati, dendam dan mudah membalas dengan membuat partai politik dengan menjual bendera Muhammadiyah.

Pentingnya mempersiapkan kader daripada mempersiapkan partai politik semakin kuat dengan mengutif hasil penelitian Lely Arrianie tentang kiprah para anggota DPR. Dalam proposisi penelitian Lely dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam sikap dan perilaku politik tertentu di antara individu-individu politik yang berasal dari Parpol berbeda termasuk dalam melakukan komunikasi politik dan pengelolaan kesan mereka di panggung politik. Lely dalam penelitiannya memberikan gambaran bahwa baik-tidaknya seorang politisi sama sekali tidak dipengaruhi oleh warna, asas, dan idiologi Parpol, tetapi sangat terkait dengan basic keilmuan, organisasi asal dan moralitas individu. Dengan berorientasi pada penyiapan kader politik (bukan partai politik) secara baik, Muhammadiyah akan lebih strategis dalam mewarnai dunia politik kapanpun dan dimanapun, tanpa terjun pada dunia politik praktis sekalipun. Al’ilmu minallah

Mempertegas Visi Politik Ormas (Jabar)

2007-09-28T21:49:00.000-07:00

Oleh Roni Tabroni

Sejarah kelahiran Ormas, khususnya Islam senantiasa diidentikan dengan kepentingan dakwah, sosial atau pendidikan. Keberadaannya selalu “disembunyikan” dari nuansa politis. Padahal setiap kekuatan kelompok apapun pasti lahir dari sebuah seting sosial yang mendorong kemudian membentuknya.

Sejarah kelahiran Ormas Islam besar semisal Muhammadiyah, NU dan Persis, senantiasa ditarik pada wilayah dakwah dan selalu mangkir dari wacana politik. Dakwah dimaksud biasanya segala upaya ummat Islam dalam melakukan penyampaian pesan-pesan Islam yang dibarengi dengan berbagai amal nyata, tetapi minus persoalan politik. Politik senantiasa menjadi sebuah wacana yang tabu dan kemunculannya selalu dikebiri dalam kiprah Ormas Islam – dan inilah yang dibangun oleh kekuatan rezim Orde Baru.

Padahal politik dalam wacana keormasan memiliki dua konteks yang sangat penting. Pertama, politik sebagai sarana dakwah. Politik menjadi sangat penting ketika berbicara amar ma’ruf nahyi munkar. Kenapa tidak, bagaimana berjibakunya Ormas Islam menata masyarakat melalui jalur kultural, tetapi pada sisi lain, kebijakan pemerintah dalam waktu sesaat dapat meluluh lantahkannya. Kepemimpinan sudah jelas urusan publik, dan kebijakan kepemimpinan sangat berpengaruh kepada masyarakat. Baik-tidaknya atau maslahat-tidaknya sebuah kebijakan, akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kualitas pemimpin. Untuk itulah kenapa pemimpin yang berkualitas, mengerti urusan ummat dan paham agama itu menjadi sangat penting. Ketika Ormas Islam berjuang untuk melahirkan sebuah kepemimpinan yang berkualitas dan paham ilmu agama, apakah itu bukan dakwah?

Kedua, politik sebagai seting sosial. Tidak ada Ormas Islam yang lahir dalam ruang hampa, semuanya lahir dari sebuah kenyataan politik. Baik Muhammadiyah, NU, maupun Persis, semuanya lahir dalam kondisi bangsa sedang dijajah. Pada masa-masa itu rakyat sedang berjuang keras untuk keluar dari ketertindasan. Setiap komunitas apapun yang dibangun pada masa-masa itu selalu bersinggungan dengan sebuah kepentingan politik. Jadi jika Ormas selalu mengelak dari persinggungan politik pada masa kelahirannya berarti kemungkinannya ada dua, kalau tidak menapikan sejarah, berarti Ormas itu telah terlahir kembali dan beda dengan apa yang dideklarasikan sejak awal.

Disinilah kejujuran sejarah harus dibangun. Membangun kejujuran ini pula harus dibarengi dengan sebuah upaya untuk mengambil inti spirit dari setiap founding father dalam melahirkan Ormas tersebut. Selain pesan dakwah yang menjadi garapan utamanya, para pendiri Ormas Islam selalu menggandengkan kepentingan politik dalam setiap proses dakwahnya. Itulah kenapa banyak tokoh-tokoh Ormas Islam awal yang kemudian terlibat di Masyumi pada masa itu, bahkan NU kemudian menjadi partai tersendiri. Paling tidak ini membuktikan bahwa para pendiri Ormas Islam menganggap penting sebuah kepemimpinan. Mereka berjuang, dalam konteks dakwah, untuk memelihara negara ini salah satunya dengan cara menggawangi posisi kepemimpinan. Spirit untuk selalu membangun kepemimpinan yang berkualitas inilah yang kemudian menjadi bagian dari proses dakwah yang juga mesti diwariskan pada para pengendali Ormas Islam hari ini.

Yang menjadi persoalan, ketika berbicara tentang politik atau kepemimpinan, banyak orang langsung menghubungkannya dengan Partai Politik. Parpol sebenarnya hanya salah satu instrumen politik dalam upaya membangun demokrasi dan menata masa depan bangsa. Masih banyak instrumen yang dapat dijadikan pijakan untuk berperan dalam mengisi demokrasi. Ormas bagaimanapun merupakan kekuatan yang tidak kalah pentingnya dalam memainkan manuver politik di berbagai lini. ABRI (kini TNI dan Polri) dari dulu selalu menjadi bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan bagi pemimpin pemerintah, bahkan pada banyak kasus, para pemimpin pada masa Soeharto (sebagian pada masa kini) merasa tidak sempurna kalau bukan dari ABRI. Padahal sebagai mafhum bersama, ABRI atau TNI dan Polri bukanlah Parpol. Pertanyaannya mengapa ABRI atau TNI begitu dipertimbangkan dalam kepemimpinan dan proses pengambilan kebijakan?

Pilkada Langsung

Peluang itu semakin terbuka lebar. Jika para pemimpin Ormas baik di tingkat pusat maupun di berbagai daerah menyadari pentingnya kepemimpinan, pasti akan memanfaatkan momentum Pilkada langsung ini sebagai jalan masuk untuk memberikan kontribusi dalam membangun kualitas demokrasi. Betapa pentingnya kepemimpinan hingga Nabi mengajarkan di antara tiga orang yang bepergian harus mengangkat satu orang sebagai pemimpin. Angkatlah diantaranya satu orang yang dianggap tahu dan adil untuk menjadi pemimpin dalam setiap perjalanan.

Kemudian logika apa jika ajaran agama ini kemudian direduksi menjadi sebuah sikap yang sangat tidak acuh terhadap kemepimpinan. Dakwah yang dilakukan dirasa belum sempurna jika belum menyentuh sisi-sisi kepemimpinan. Mengapa penting, sebab antara jalur kultural dan struktural dalam dakwah tidak ada dikotomi, keduanya harus sinergi, keduanya sangat penting.

Kesadaran inilah yang kemudian harus diaplikasikan dalam sebuah rumusan strategis, bagaimana rambu-rambu Ormas Islam misalnya ketika akan memperjuangkan sebuah kepemimpinan. Tentu saja berbeda fungsi dengan Parpol, tetapi lagi-lagi Ormas dapat diperhitungkan dan menjadi penentu jika memaksimalkan potensinya. Jadi ke depan, jangan ada ceritera kalau Ormas hanya bisa “berdagang” jumlah ummat kemudian ditawarkan kepada orang-orang tertentu yang dianggap memiliki materi lebih dengan harapan akan memberi imbalan berupa dana atau dipermudah urusan-urusan tertentu. Padahal calon yang “membeli” suara Ormas belum tentu adil dan belum jelas komitmen keummatannya.

Dalam konteks Pilkada langsung ini, Ormas menjadi kekuatan yang sangat menentukan. Ormas menjadi sangat mahal. Ormas tidak dapat dirupiahkan, dan ummatnya tidak bisa “didagangkan” oleh siapapun kepada calon manapun. Ormas harus berijtihad melahirkan kepemimpinan sendiri, bukan mendorong-dorong orang lain yang tidak jelas itu.

Itulah kenapa para pemegang kendali Ormas kini harus dapat menjadikan Ormas sebagai “kendaraan” yang dapat dijadikan alat berjuang untuk melahirkan pemimpin berkualitas. Ada visi perjuangan yang jauh lebih penting ketimbang materi dan jabatan yang ditawarkan kepada para elit Ormas tersebut. Sangat banyak kader-kader Ormas yang jauh lebih mampu memimpin Jawa Barat misalnya, kalau para elit Parpol mau menggalinya. Untuk mensukseskannya, jamaah reel di berbagai daerah dan pelosok adalah modal berharga yang belum tentu dimiliki Parpol.

Jika saja dalam konteks Pilgub Jabar Ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis mau bersatu, saya kira selesai Pilgub. Tidak perlu ada mobilisasi massa, tidak perlu mengeluarkan dana yang teramat besar, tidak perlu menambah jaringan dan membodohi rakyat dengan janji-jani semu, dengan hanya menggandeng satu Parpol yang memenuhi syarat saja untuk pintu masuk (jika calon independen belum berlaku), kemenangan sudah di tangan.

Banyak orang yang kemudian akan menganggap bahwa proses seperti ini hanya angan-angan saja, sebab di lapangan memang kondisinya tidak semudah yang dibayangkan. Padahal, yang membuat sesuatu mudah atau tidak bukan proses tetapi niat dan keinginan. Kalau Ormas-ormas besar ini memiliki niat dan keinginan yang sama, saya kira semuanya tidak akan sesulit yang dibayangkan.

Jadi yang sulit sesungguhnya bukan bagaimana proses teknis di lapangan, tetapi mau tidak para elit Ormas besar di Jabar ini menyatukan diri dalam kerangka agenda bersama ini. Kalaupun selama catatan sejarah sangat sulit menyatukan Ormas-ormas ini, saya kira semua kita adalah manusia yang senantiasa mengalami proses adaptasi terhadap persoalan sosial. Kenapa tidak ketika ada agenda keummatan yang sama, semuanya bisa duduk bersama untuk mengisi kepemimpinan di Jabar. Segalanya akan menjadi sangat mungkin, semuanya akan menjadi mudah, jika kita memiliki keinginan bersama (untuk tidak mengatakan harus ada musuh bersama) yaitu membangun Jabar yang lebih baik. Saya kira ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri, dimana Ormas Islam bisa bersatu untuk konteks kepemimpinan di Jawa Barat. Dan mengapa tidak jika upaya ini akan menjadi semacam snow ball yang akan berimbas pada Pilpres 2009.

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Komunikasi UNISBA, Wakil Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa barat dan Pengurus GPI Jawa Barat

Kepedulian Semu

2007-08-23T18:41:00.000-07:00

Roni Tabroni

Apa yang dirasakan ketika menyaksikan tayangan televisi yang menyayat hati? Artis Ibu Kota yang banyak mengisi layar kaca sering kali tampil dalam berbagai peran. Laksana Malaikat, artis menjadi sosok yang serba bisa – begitulah tuntutan peran, katanya. Ketika dunia glamor mereka tanggalkan, kemudian mereka berganti peran menjadi sosok yang sebaliknya. Pakaian mewah berganti baju butut dan compang camping. Sosok yang gila puja dan puji sementara menjadi objek bentakan dan tamparan pemeran lain. Sepatu dengan hak tinggi dan mewah sementara berganti sandal jepit murah dan dibuatnya hina. Wajah berparas ayu kemudian berganti coretan warna gelap dan kotor. Rambut yang biasanya tertata rapih dengan biaya salon yang mahal, sementara dibuat kusut dan tidak teratur. Sesekali dibekali aksesoris kecrek, gitar, kaleng jelek, dan yang lainnya, bak orang miskin mencari nafkah karena takut kelaparan.
Artis cantik dan ganteng berubah wujud menjadi sosok yang amburadul. Perpaduan antara tampilan aktor yang membuat penonoton kasihan ditambah juga dengan perlakuan kasar dan tidak senonoh, menjadi kunci keberhasilan sentuhan hati. Tuntutan peran inilah yang kemudian banyak menyimpan simpati pada pemirsa yang menyaksikan. Tidak jarang orang yang menonoton menjadi simpati pada sosok yang demikian. Dirinya (penonton) menjadi orang yang paling geram menyaksikan orang yang memperlakukan artis yang diperlakukan tidak semestinya. Bahkan mereka menjadi sangat ingin untuk melakukan apapun untuk membantu artis yang tiba-tiba (seolah-olah) menjadi orang miskin dan hina.

Hanya layar kaca yang dapat menyampaikan pesan penting ini. Tentu produsen dan semua crew film dan atau sinetron paham betul akan hal ini. Itulah kenapa lewat tayangan layar kaca inilah banyak orang yang "terhipnotis" akan apa yang disaksikannya. Permasalahannya, tidak tahukah kita terhadap sosok artis yang menjadi orang miskin dan diperlakukan tidak adil dalam setiap tayangannya? Masyarakat sudah begitu akrab dengan mereka, sebab hampir setiap sinetron lebih memilih artis yang memang sudah terkenal untuk menampilkan peran apapun, hatta peran orang miskin sekalipun.

Pengetahuan kita terhadap tokoh layar kaca tidak membuat sadar bahwa apa yang sedang dimainkannya adalah bohong belaka. Tokoh orang miskin yang ada dalam tayangan yang kita saksikan sebenarnya bukan orang miskin beneran, tetapi buat-buatan. Tetapi kenapa kita tetap sangat peduli terhadap artis yang sudah terkenal, kaya, serbakecukupan dan sebagainya, hanya karena mereka memakai pakaian kumal, beralaskan sandal jepit jelek, berperan laksana orang miskin dan senantiasa disiksa dan diperlakukan kasar oleh orang tua, majikan dan atau teman-temannya. Sementara di belakang panggung mereka hidup seperti apa adanya, kembali glamor, dan hidup serba kecukupan.

Lalu kepedulian macam apa sebenarnya yang ada dalam diri kita? Tidakkah kita menyadari terhadap segala kepalsuan yang kita saksikan dan perhatikan bersama? Mengapa semua kepalsuan itu justru yang menjadi penghalang bagi hati kita untuk menyaksikan sesuatu yang sesungguhnya. Hanya menyimpan kepedulian sedikit saja pada realitas yang ada (bukan buat-buatan), rasa-rasanya kita teramat sulit.

Coba bandingkan, apa yang kita saksikan dalam layar kaca, sesungguhnya teramat tidak sebanding dengan fenomena yang ada. Kemiskinan yang ditampilkan dalam layar kaca, hanya sebagian kecil dari kemiskinan yang ada pada kenyatannya. Selama kita menundukan hati dan kepala terhadap kepalsuan, selama itu pula kita sulit memposisikan mana kemiskinan yang sebenarnya dan mana yang palsu. Kacamata kuda inilah yang juga akan menutup hati kita untuk senantiasa memposisikan kepedulian terhadap fenomena yang ada di dunia ini. Padahal, selangkah demi selangkah, dalam kehidupan nyata kita selalu menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Betapa anak-anak hari ini, yang merupakan korban dan kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepadanya, telah menjadi korban yang sesungguhnya. Mereka hidup di jalan, di tempat-tempat sampah, juga meninggalkan bangku sekolah demi sesuap nasi. Tapi siapa yang peduli padanya.

Ketika kita nonton televisi dengan adegan yang menyayat hati (padahal itu palsu), kita sepertinya menjadi orang yang sangat peduli, sambil duduk di sopa yang harganya selangit, sambil kumpul sekeluarga dengan bahagia, di samping kiri-kanan terdapat peralatan yang serba mewah di setiap ruang terdapat barang antik dan mahal yang mungkin di beli di tempat yang sangat jauh dan katanya bersejarah. Makanan selalu tersedia dalam setiap aktivitas, hingga ketika menonoton televisi yang menyedihkan itu.

Sesaat kemudian, ketiak roda kendaraan yang baru keluar dari rumah yang mewah, di sana sudah terdapat orang yang menengadahkan tangan sambil meringis. Satu putaran roda kemudian, terdapat orang yang mengipas-ngipaskan kamoceng sambil meminta belas kasihan. Di perempatan jalan kita selalu disuguhi alunan lagu yang terkadang sumbang, mereka berharap rupiah yang tak seberapa. Sepanjang jalan tak habis-habisnya pemandangan dan fenomena itu selalu muncul. Pada saat-saat tertentu kita juga diberi pemandangan gubuk-gubuk reyot yang tak lain dan tak bukan pemiliknya adalah orang miskin kota yang hidup serba susah dan sebagian berharap pada belas kasihan manusia yang peduli.

Pedulikah kita terhadap mereka? Inilah permasalahannya. Air mata yang mengalir dan emosi yang meluap-luap ketika menyaksikan tayangan yang bohong itu, kemudian lenyap bersamaan dengan berjalannya waktu. Kemiskinan yang sebenarnya dapat disaksikan secara kasat mata, yang ada di sekeliling kita, ternyata tidak mampu meluluhkan hati para jutawan, hanya karena mereka bukan artis dan tidak hidup dalam sebuah bingkai layar kaca yang menipu itu.
Kepedulian kita menjadi semu. Kepedulian kita tidak menemukan maknanya. Mengapa demikian, sebab kepedulian kita tidak menemukan ruang untuk berekspresi. Tidak ada sentuhan aktualisasi. Kepedulian itu hanya akan datang ketika kita kembali ke rumah dan menyaksikan tayangan yang sama. Begitu dan begitu terus. Terjadi setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, dan entah kapan kepedulian itu akan terwujud. Kepedulian itu tak mungkin teraktualisasikan karena memang orang miskin dan tertindas yang ada dalam layar kacapun bukan orang miskin beneran. Kepedulian kita menjadi sangat semu karena apa yang kita saksikan juga merupakan kemiskinan semu.

Menggagas Media Literacy

2007-08-02T20:32:00.000-07:00

Oleh Roni Tabroni

Pertengahan Mei 2007, seorang Bapak datang ke Mesjid Mujahidin Bandung. Maksud kedatangan yang tidak biasa itu didasarkan pada harapan bahwa Mesjid dianggapnya akan menjadi jawaban atas keresahan hatinya. Apa gerangan yang menjadikan orang tua itu resah? Kata dia, anak perempuannya tahun ini akan menginjak usia SMA. Di usia remajanya ini, sebagai orang tua, tentu sangat hawatir akan kehidupannya saat ini dan juga ke depan.

Sebuah fenomena yang menarik ketika seorang Bapak akan memasukan anaknya ke SMA tetapi justru yang didatangi malah Mesjid. Sang ayah tersebut mencatat sebuah kehampaan pada ruang sekolah yang berdiri megah dan tersebar di berbagai pelosok Kota. Dirinya tidak menemukan sebuah jawaban atas keresahannya di sekolah-sekolah. Di gedung megah itu hanya terhampar angka-angka dan sederet prestadi akademik. Manusia, di tempat ini hanya dihitung dalam kerdilnya angka yang senantiasa mudah diutak atik. Hingga betapa stresnya siswa dan orang tua ketika dirinya mendapat nilai kecil. Apalagi kalau sampai tidak lulus UN, kiamatlah dia. Tetapi sangat jarang – untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali – yang menyesali ketika anak didiknya masuk ke lembaga pendidikan yang mahal dan bergengsi, tetapi akhlaknya semakin jauh dari norma agama dan budaya setempat. Perilakunya banyak yang aneh, akhlak dan moralnya tidak jelas. Yang selalu ditanyakan orang tua hanya angka-angka dalam ruang nilai sang guru yang terkadang subjektif.

Kembali ke "laptop". Sang ayah sangat resah terhadap anaknya, karena remaja adalah masa yang relatif bebas sehingga terbuka peluang untuk selalu menyaksikan conotoh-contoh yang tidak baik bagi perkembangannya. Sebuah layar kaca yang cukup kecil misalnya, yang disimpan di pojok rumah, keberadannya dapat memberikan efek sangat besar terhadap dunia remaja. Banjir sinetron, musim dunia mistik, kekerasan dan permusuhan, sedikit banyak akan memberikan sumbangan bagi pola pikir dan aktivitas para remaja. Ketika cinta hanya distigmatisasi menjadi sebuah ungkapan mesra, peragaan pegangan tangan, pelukan dan ciuman, yang dibalut oleh erotika pergaulan bebas, semakin menajdikan remaja (yang sesungguhnya dalam dunia nyata) menyatukan dirinya dalam sebuah imajinasi media yang telah mengkibulinya.

Sekolah dalam pandangan sang ayah tadi (mungkin juga ayah-ayah yang lain) belum bisa memberikan kontribusi yang cukup bagi para remaja dalam konteks pertahanan diri, agar tidak terjebak pada pola hidup yang pragmatis, hedonis, dan jauh dari realitas sosialnya. Sekolah malah menjadi sebuah ruang terbuka dalam rangka memfasilitasi proses simulasi dari berbagai adegan media yang tidak mendidik. Sekolah dianggap sebagai firus kedua setelah televisi dalam mencetak generasi-generasi yang semakin buta terhadap realitas. Bahkan pada banyak kasus, katanya para pembuat sinetron pun berpandangan bahwa apa yang diciptakannya dalam tayangan kaca, merupakan sebuah cerminan dari sebuah realitas pergaulan remaja hari ini. Sebuah lingkaran setan yang sulit ditebak siapa yang memulai, seperti (dalam tebak-tebakan) apa telur dulu atau ayam dulu.

Karenanya, perlu ada semacam upaya untuk memutus mata rantai saling tuduh yang semuanya tidak berdasar itu. Bahwa tayangan televisi dan kehidupan, kedua-duanya saling memberikan kontribusi dalam menciptakan generasi penghayal. Itulah kenapa, seorang ayah (yang peduli terhadap anaknya) begitu hawatir ketika anaknya akan memasuki ruang SMA. Pertanyaannya, dari mana kita memulai memutus mata rantai persekongkolan dunia sekolah dengan pencipta tayangan media?

Pentingnya Media Literacy

Jikapun bukan satu-satunya jawaban atas persoalan di atas, membekali diri terhadap remaja adalah salah satu langkah tepat. Sebuah ruang sosial bisa berubah jika perubahan itu bisa dimulai dari setiap anggota sosial sendiri. Jika tangan kita terlalu pendek untuk menjangkau para pemilik media dan pembuat tayangan remaja di televisi, maka yang paling bisa kita lakukan adalah menyentuh dunia pendidikan yang sebenarnya berada di sekitar kita. Para guru dan orang tua adalah bagian terpenting dalam kontek pemeliharaan kekebalan para remaja. Oleh karenanya, yang tidak kalah pentingnya juga adalah, bagaimana sekolah memberikan sumbangan terhadap anak didiknya agar tidak mudah terjebak pada imajinasi media yang menipu.

Persoalannya adalah bahwa hari ini tidak ada orang atau lembaga manapun, bahkan Negara sekalipun, yang mampu mencegah agar para remaja tidak menonton televisi. Karenanya yang mungkin dilakukan dalam keadaan terpaksa ini adalah biarkan para remaja terus menonton, tetapi bekali mereka dengan sebuah pertahanan atau kekebalan tubuh yang dapat memfilter terhadap apa yang dia saksikan.

Media literacy merupakan salah satu bentuk tawaran dalam rangka bagaimana setiap orang akan dapat menyaring dari apa yang dia saksikan dan dengarkan dari media massa. Media literacy menawarkan sebuah harapan akan lahirnya sebuah audiens kritis. Audiens kritis adalah mereka yang sadar betul akan sebuah tayangan yang disaksikannya merupakan produk rekayasa yang belum tentu benarnya sehingga belum tentu layak menjadi tuntutan. Generasi audiens kritis adalah mereka yang sadar bahwa hidup berada pada sebuah realitas sosial kongkrit bukan pada dunia yang mengawang dan selalu menghayal.

Melalui media literacy, para remaja diharapkan tidak kemudian menjadi audiens pasif dan hanya menjadi objek media. Mereka tidak lagi menjadi sebuah robot berjalan yang dapat dikontrol melalui sebuah produk tayangan yang selalu menguntungkan pihak pengusaha yang telah menanggalkan sisi moral, etika, budaya dan religi. Begitu penting dan mendesaknya media literacy, sehingga perlu dibuat sebuah rekayasa sistematis untuk mensukseskannya, yang salah satunya adalah lembaga pendidikan formal. Dengan demikian, sekolah akan menjadi solusi atas berbagai dekadensi moral remaja, bukan sebaliknya. Semoga

Menggagas Media Literacy

2007-08-02T20:27:00.001-07:00

Manusia Sahabat Lingkungan

2007-07-30T19:19:00.001-07:00

Roni Tabroni

Seorang teman pernah mengajari anaknya, "nak jangan sekali-kali membuang bungkus permen sembarangan ya, nanti terjadi banjir loh." Tentu saja sang anak heran, masak sih dengan hanya bungkus permen saja bisa banjir. Mungkin anak hanya befikir satu buah bungkus permen yang dia pegang. Dia tidak berfikir bahwa dalam hari yang sama juga mungkin ribuah bahkan jutaan orang sedang memegang bungkus permen seperti dirinya. Dan jika secara bersamaan mereka membuang bungkus permen sembarangan, berarti jutaan bungkus premen itu akan berada pada tempat bebas, terbawa angin atau aliran air, kemudian masuk selokan dan kali, ketika terjadi hujan lebat akan mengakibatkan hambatan aliran air, dan air akan meluap ke jalan-jalan dan daratan lain. Bukankah ini yang disebut banjir, yang kemudian dapat mengakibatkan bencana kemanusiaan?

Tidak terbayang memang satu bungkus permen akan mengakibatkan banjir, kalau kita selalu berfikir hanya diri sendiri. Padahal dalan komunitas sosial, perilaku kolektif akan memberikan efek yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh individu. Yang menjadi persoalan, banyak orang yang tidak menyadari efek dari perbuatannya ini.

Dalam konteks ini kemudian bagaimana sesungguhnya kita membaca sebuah fenomena kebersihan menjadi sangat penting. Bukan karena dalam hadits disebutkan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari pada iman, atau karena Allah menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya (QS. Al-Baqarah:222), tetapi sesungguhnya secara kasat mata saja perilaku tidak bersih (dengan membuat bungkus permen) ternyata dapat mengakibatkan tragedi kemanusiaan. Awalnya memang melihat bungkus premen sebagai bentuk kejorokan (tidak bersih), tetapi sesunguhnya perilaku tidak bersih itu tidak berdiri sendiri, sebab perilaku tidak bersih dapat mengakibatkan efek domino yang luar biasa. Dengan perilaku tidak bersih, kita telah memberikan kontribusi ketidaknyamanan bagi penduduk bumi.

Persoalan lain adalah mengapa kebersihan dalam Islam dikaitkan dengan keimanan? Selain hadits dan ayat di atas, hadits lainpun berbicara hal yang sama, "attahuuru syahru minal iimaan …, (kebersihan itu adalah separuh dari iman…)" (HR. Muslim). Dalam masyarakat transformatif, keimanan begitu erat dengan kehidupan reel. Penekanan pada aspek kebersihan merupakan upaya untuk memberikan kontribusi terhadap peradaban manusia. Ketidakpedulian terhadap kebersihan lingkungan merupakan pengingkaran atas keimanan. Karenanya mereka yang tidak senantiasa memelihara kebersihan berarti mereka telah cacat imannya.

Begitu pentingnya kebersihan hingga Allah banyak memberikan penegasan berkenaan dengannya. Sandaran teologis ini sejatinya dijadikan undang-undang pertama bagi manusia dalam konteks etika berperilaku di bumi. Walaupun demikian, manusia dapat memilih jalan lain dalam membuka wawasan membangun keserasian dengan alam ini walaupun manusia tidak bersandar pada undang-undang manapun. Mengapa demikian, sebab pada dasarnya manusia memiliki sinergi dengan alam. Prinsip ini perlu dijalankan bersama sebagai sebuah kesadaran yang kohern bahwa kita (manusia) adalah bagian dari alam semesta dan harus bersinergi denganya (Radfield, 2005: 54). Kesadaran bersinergi ini menyangkut kesadaran menjaga dan memelihara lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.
Konsep lain dalam menjalin keharmonisan di dunia, adalah prinsip saling ketergantungan.
Prinsip ini menjadi kunci yang tidak bisa dipisahkan, sebab keduanya memiliki fungsi saling menjaga tanpa saling mengeksploitasi. Jika manusia berperilaku kotor sehingga menimbulkan bencana alam di bumi, maka yang rugi manusia sendiri. Karenanya perlakuan pertama pada lingkungan adalah penuhi haknya, yaitu dengan memeliharan dan menjaga kebersihannya. Jika lingkungan dipenuhi haknya, maka dia akan memberikan feedback kepada manusia berupa kelestarian dan ketenangan hidup. Tetapi jika manusia tidak menghormati lingkungan dengan mengotorinya, maka dia juga akan murka dan menunjukkan perilaku destruktif yang sama atau bahkan lebih.

Itulah kenapa dalam filsafat moral ditawarkan dua alternatif pilihan perilaku yang dapat dilakukan manusia. Pertama moralitas instrinsik dan kedua moralitas ekstrinsik. Modalitas instrinsik memandang bahwa suatu perbuatan menurut hakikatnya bebas lepas dari segala hukum positif. Yang dipandang adalah apakah perbuatan baik atau buruk pada hakikatnya, bukan apakah orang telah memerintahkannya atau telah melarangnya. Menyuruh anak untuk membuang bungkus permen di atas, mungkin tidak didasarkan pada undang-undang, bahwa seorang anak jika membuang permen harus pada tempatnya. Tetapi ada sebuah kesadaran yang dalam yang dapat melampaui segela bentuk undang-undang yang terkadang hanya formalistik. Bangunan kesadaran tersebut tentu tidak berawal dari sebuah kesadaran menjalankan undang-undang, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab seorang khalifah dalam rangka membangun sinergi dengan alam dan lingkungannya.

Sedangkan moralitas ekstrinsik memandang bahwa segala perbuatan yang dilakukan manusia berdasar kepada perintah atau larangan manusia lain yang lebih berkuasa atau hukum positif, baik dari manusia asalnya maupun dari Tuhan. Moralitas seperti ini juga pada dasarnya dapat dipertanggung jawabkan selama proses penghidmatan terhadap hukum tersebut dapat menyentuh sisi-sisi substansi, dan tidak berada pada lapisan permukaan saja. Hukum tidak dipandang sebagai bentuk formalitas tetapi benar-benar harus membumi dan "bunyi" dalam proses kemanusiaan.

Teladan Dari Bumi Islam

Budaya bersih bukan hanya persoalan keinginan dan kedisiplinan manusia secara umum, tetapi yang terpenting adalah keteladanan dan ketegasan dari seorang pimpinan pemerintah. Sebab tidak ada satu jengkal tanahpun di muka bumi ini yang lepas dari kekuasaan (baca pemerintahan) manusia.

Sekedar untuk mengenang, Islam sesungguhnya memiliki kenangan manis – yang senantiasa dijadikan justifikasi bahwa Islam cinta kebersihan, keindahan dan ketertiban. Islam selain memiliki konsep juga sesungguhnya memiliki keteladanan kebudayaan yang patut dicontoh ummat Islam di muka bumi ini. Bukti kegemilangan budaya ini dulu hadir di Andalusia. Siapa yang tidak mengenal Cordova, Granada, Seville dan Toledo. Dunia mengenal Andalusia sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi sedikit yang mengetahu kenyataan lain.

Cordova pernah dijuluki kota telada dunia pada masanya. Sedangkan untuk menjadi sebuah kota teladan, ada sarat yang harus dipenuhi. Syarat ini sebenarnya sudah familier di Negara kita, yaitu K3: Kebersihan, Keindahan dan ketertiban. Dilihat dari segi kebersihan, Cordova memang sangat bersih. Tidak pernah ada kasus ledakan sampah atau banjir yang disebabkan sumbatan sampah di selokan. Cordova menggunakan system aliran air (drainase) tertutup. Teknologi ini tergolong modern pada masa itu. Sedangkan dari segi keindahan, Cordova memang layak mendapat predikat itu. Cordova memiliki tata kota yang teratur sehingga sangat indah dan tertib. Tempat ibadah, istana, gedung pemerintahan dan sarana umum dibangun dengan tata kota yang sangat teratur.

Kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan konsep yang integral dari sebuah system tata kota yang ideal. Ketiganya harus saling mendukung tanpa mendiskreditkan satu sama lain. Untuk mewujudkan ini semua, diperlukan good will yang ditindak lanjuti dengan langkah kongkrit dari pihak pemerintah juga kesadaran ekstrinsik dan instrinsik di kalangan masyarakatnya. Karenanya keteladanan menjadi poin penting dalam wacana ini.

Jangan sampai misalnya (dalam wacana menciptakan keindahan kota), pada satu sisi pemerintah mewajibkan kepada setiap penduduk untuk menanam pohon di sekitar rumahnya, tetapi pada sisi lain kerindangan jalanan semakin dipersempit dengan alasan yang tidak rasional. Juga ironis jika sebuah kepala pemerintahan mewajibkan kepada rakyatnya untuk membuat sumur resapan di setiap rumah dan perkantoran, tetapi pada sisi lain pemerintah menggerus dan mengeksploitasi daerah kawasan lindung sebagai kawasan sumber resapan air. Ketidak seimbangan antara apa yang dilakukan masyarakat dengan langkah yang diambil pemerintah sesungguhnya menyiratkan bahwa niat baik pemerintah saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan keteladanan dengan melakukan distribusi kekuasaan yang menusiawi dan pro lingkungan. Bisa jadi 1000 pohon yang ditanam dan 1000 sumur resapan yang dibuat warga masyarakat akan kalah hanya dengan kebijakan pemerintah untuk menebang satu pohon saja di kawasan lindung sebagai pusat resapan air. Apalagi jika kebijakan pemerintah di kawasan lindung itu bukan hanya menabang satu batang pohon, tetapi mengeksploitasi dengan membabi buta hingga kawasan itu kehilangan fungsi sebenarnya (sebagai penyiplai kebutuhan air rakyat yang berada di daerah lebih rendah). Peristiwa ini tidak lain merupakan sebuah bencana keteladanan seorang pemimpin pemerintahan. Maka dapat dipastikan bahwa keinginan untuk melakukan penghijauan untuk keindahan kota itu hanya omong kosong dan basa-basi belaka.

Walaupun tidak sia-sia, seorang anak yang kemudian akhirnya menurut perintah orang tuanya membuang bungkus permen ke tempat yang benar, tidak signifikan dalam menyelesaikan masalah, sebab masyarakat kota akan tetap was-was dengan langkah yang diambil pemerintah. Kebijakan pemerintah tersebut akan mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau dan akan menimbulkan banjir pada musim hujan – karena terjadi penggundulan hutan.

Karenanya anak di atas akan kembali bertanya kepada ayahnya itu, "ayah kenapa di kota ini tetap banjir, padahal aku kan sudah membuang bungkus permen itu pada tempatnya?". Mungkin jika ceriteranya dilanjutkan, ayah tadi akan kebingungan, sebab alasan yang diberikan kepada anaknya tidak terbukti. Atau dia akan berkata, "nak tugasmu sekarang adalah memberi keteladanan kepada Walikota-mu, supaya dia berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, sebab jika salah, akan berakibat patal pada banyak orang. Sekalian aja bilang, kalau dia tidak amanah dalam memerintah lebih baik jangan menjadi pemimpin aja, sebab di akhirat nanti akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Trus bilang sama dia, yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan itu jangan hanya para penguasaha besar yang banyak uang, tetapi rakyat secara umum, walaupun mereka tidak memiliki modal untuk nyogok Walikota. Ingat jabatan itu amanah dari Allah jadi harus dipergunakan untuk kepentingan seluruh manusia di bumi, sebab di hadapan Allah semua orang sama, kecuali orang yang berilmu dan taqwa."

Pembangunan Ramah Lingkungan

2007-07-27T20:34:00.000-07:00

Oleh Roni Tabroni

Mungkin Tuhan mulai bosan
Melihat tingkah kita
Yang salah dan bangga dengan dosa-dosa
Atau alam mulai enggan
Bersahabat dengan kita
Coba kita tanya
Pada rumput yang bergoyang
(Ebiet G. Ade)

Menghadapi persaingan global, semua bangsa-bangsa di dunia wajib mempersiapkan diri baik dari sisi fisik maupun non fisik. Globalisasi yang terjadi di dunia tidak mungkin dihindari, apalagi dilawan. Hanya satu cara dalam menghadapinya, yaitu mensiasati. Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia adalah mempersiapkan diri agar tidak terjebak pada ranjau-ranjau globalisasi.

Tidak mungkin globalisasi yang datang dengan deras hanya dihadapi dengan sebuah sikap yang apatis. Tidak berbuat berarti telah merelakan diri untuk tergusur pada pusaran global yang sangat mengerikan. Ketertinggalan bukan pilihan, kemajuan adalah sebuah angan-angan. Pembangunan dalam konteks global merupakan pembangunan komprehensif tanpa menapikan salah satu bagian yang ada di sekitarnya. Pembangunan yang menyeluruh harus didirikan atas sebuah frame bahwa kebangkitan tidak mungkin terjadi jika mematikan salah satu di antaranya.
Dalam pembangunan fisik, sebuah bangsa yang disebut Indonesia sering kali sangat parsial. Terlebih jika isu ini ditarik pada wilayah-wilayah lokal. Maka ironisme ini akan sangat nampak jelas ketika wacana pembangunan yang dikedepankan, namun bagi pihak lain adalah kematian. Pembangunan yang sangat parsial ini bagi sebagian kalangan sesungguhnya bukan kemajuan tetapi justru kemunduran, bukan pembangunan tetapi kehancuran, tidak konstruktif tetapi destruktif.

Bayangkan saja misalnya jika sejumlah pembangunan fisik di suatu daerah sama sekali tidak mengindahkan pertumbuhan lingkungan sekitarnya. Sebuah kekeliruan besar jika konteks pembangunan fisik harus ditebus dengan kematian lingkungan yang sudah dipelihara sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Terkadang saya tidak habis pikir jika pembangunan harus menggusur keramahan lingkungan yang tertanam sejak lama dan jelas-jelas telah memberikan kontribusi sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia.

Beberapa waktu lalu masyarakat Jabar, khususnya Bandung digegerkan dengan sebuah kebijakan yang keliru. Kebijakan tersebut berupa rencana pembangunan kawasan Punclut. Pada satu sisi, pembangunan bagi siapapun tentu kabar gembira. Tetapi akan menjadi ngeri untuk memperhatikannya jika pembangunan itu harus ditebus dengan sebuah kawasan lindung sebagai serapan air yang telah menghidupi jutaan masyarakat sejak ratusan tahun silam. Jika akses jalan yang diisukan, maka sebenarnya bukan jalan an sich, tetapi di belakangnya saya yakin ada agenda yang jauh lebih besar dari itu. Sejumlah rencana pembangunan fisik yang akan memakan lahan sangat luas dan harus ditebus dengan kematian ribuan pokon dan tanah penyerap air bagi saya tiada lain merupakan kabar yang sangat mengerikan.

Di luar konteks politik dan bisnis, pembangunan seyogyanya diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Jika pembangunan menapikan masyarakat, maka pembangunan itu sangat mudah ditebak, untuk kepentingan penguasa yang jumlahnya hanya beberapa gelintir orang. Tidak peduli dengan aspirasi dan masa depan rakyat, yang penting bagaimana supaya dirinya dapat untung besar dari sebuah pembangunan yang telah menapikan sisi-sisi lingkungan dan kepentingan masyarakat banyak ke depannya.

Kasus Punclut hanyalah satau contoh saja di samping sejumlah pembanguan lain yang terkadang sangat ironis – kini kasus punclut kembali dingin, tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan akan kembali digarap lagi. Berbagai bencana alam yang terjadi di Jawa Barat pada khususnya merupakan cermin dimana sebuah kekayaan alam yang sepatutnya dilestarikan, justru dinapikan keberadaannya. Inilah puncak dari sebuah paradigma pembangunan yang tidak berbasis lingkungan. Di satu sisi kita menyaksikan sebuah kebanggaan akan hasil pembangunan fisik yang sangat megah dan mentereng, tetapi di sisi lain kita juga dihadapkan kepada sebuah kenyataan akan datangnya bencana yang bertubi-tubi. Keramahan lingkungan kini sudah banyak terusik, kesejukan dan kesahabatannya sudah berlalu, yang tersisa tinggal kegarangan dan kekecewaan. Akhirnya alam lebih sering "marah" ketimbang memperlihatkan "senyum" kedamaiannya. Maka syair lagu Ebiet G. Ade di atas tiada lain dari sebuah ungkapan keprihatinan dia atas apa yang terjadi pada alam kita ini.

Kita Kurang Bersyukur

Sejak Sekolah Dasar (SD) anak-anak kita selalu diberi ceritera tentang sejumlah kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah. Tatar Parahyangan apalagi merupakan suatu daerah yang kata orang diciptakan Tuhan dalam keadaan tersenyum. Begitu sempurna keindahan dan kekayaan yang tekandung di dalamnya. Kita semua bangga, sebab hampir tidak ada satu negara pun yang memiliki daerah seindah Indonesia, apalagi Jawa Barat. Ketika negeri orang sangat sulit untuk menemukan tanah untuk sekedar bercocok tanam, negara kita justru kelebihan tanah. Ketika mereka memeras otak untuk menanam sesuatu di tanah – yang memang tidak cocok untuk ditanami – justru bangsa kita tanpa teori apapun, dengan hanya melempar tongkat dan batu, langsung jadi tanaman. Sebuah daerah yang kaya dan subur, tiada taranya. Simak penggalan syair lagu Kus Plus yang sangat menyentuh ini:

Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupimu
Tiada badai tiada ombak kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman
(Kus Plus)

Lalu kenapa dengan potensi alam yang begitu melimpah bangsa kita tidak juga bangkit? Sebuah pertanyaan yang dapat merangsang untuk melahirkan sejumlah jawaba berjilid-jilid. Namun pada konteks lingkungan, sepertinya kita tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Kelebihan kekayaan alam yang diberikan Tuhan tidak kemudian menjadikan bangsa ini bangkit dari tidurnya. Kekayaan alam belum juga dapat dijadikan sebuah modal luar biasa untuk menjadi spirit kemajuan sebuah bangsa yang terdiri dari ribuan pulau ini.

Kekayaan alam tidak memberikan inspirasi positif kepada masyarakat terutama para pejabat pemerintah kita dalam rangka membangun bangsa sehingga dapat berada jauh di depan. Kekayaan alam kita hanya menjadi seonggok gumpalan tanah dan segelintir pohon yang siap dieksploitasi kapan saja. Lahan-lahan perkebunan dan pegunungan hanya menjadi menjadi objek bisnis dengan tanpa mengindahkan masa depannya. Masyarakat tidak menjadi penikmat alam, justru mereka menjadi bagian yang terkena imbas dari eksploitasi alam tersebut, baik berupa banjir, longsor, dan bencana-bencana lainnya.

Kita kurang bersyukur, kita tidak menempatkan alam kita sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Alam sepertinya tidak menjadi rahmat, tetapi menjadi laknat. Kenapa demikian? Sebab kita tidak lagi mensyukiri keberadaannya sebagai fasilitas yang harus dilestarikan, dirawat juga diindahkan. Dengan tidak mensyukuri itulah kemudian Tuhan memberlakukan hukum alam, segalanya akan kembali kepada pihak yang berbuat. Apa yang kita perlakukan terhadap suatu objek, maka buahnya akan dirasakan sendiri. Tidak mungkin kedamaian akan terjadi jika kita menanam bibit-bibit konflik. Tidak mungkin kelestarian yang didapat jika eksploitasi menjadi pekerjaan.

Dalam pembukaan Undang-undang Repulik Indonesia nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesi merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan Nusantara. Selanjutnya, bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu sangat pelu dilaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, untuk menunjang perlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
Masih dalam Undang-Undang Dasar 45 tentang lingkungan hidup juga disebutka, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Konsep pembangunan pada zaman globalisasi ini tidak kemudian menapikan sisi-sisi pelestarian lingkungan hidup. Sebab pelestarian fungsi lingkungan merupakan rangkaian dari sebuah upaya untuk memelihara kelangsungan dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup, termasuk manusia itu sendiri. Memperhatikan, menghormati dan memelihara lingkungan sebenarnya juga kita telah memelihara diri sendiri dan orang lain secara umum.

Itulah kenapa dalam wacana teologi lingkungan, manusia sangat dituntut untuk memahami lingkungan secara integral dan holistik, tidak parsial dan picik. Lingkungan jangan dipahami sebagai sesuatu yang terpisah satu sama lain. Alam lingkungan yang ada di dunia ini – baik yan di bumi maupun di luar bumi – merupakan karunia Tuhan untuk manusia, sebagai pelindungnya. Merusak lingkungan berarti merusak manusia itu sendiri. Merusak lingkungan berarti kehancuran bagi semua. Memelihara lingkungan dalam kasus pembangunan berarti kita sedang membangun sebuah peradaban yang jauh lebih baik dari hari ini. Semoga!

Islam Agama Kemanusiaan

2007-07-25T19:34:00.000-07:00

Islam Agama Kemanusiaan
Oleh Roni Tabroni

Persoalan kemanusiaan akhir-akhir ini bukan hanya menarik ditonton tetapi juga menarik untuk dibicarakan. Pembicaraan ini dianggap penting mengingat problek perilaku manusia modern memerlukan pemecahan segera. Kadang-kadang menurut Kuntowijoyo (1991) kita merasa bahwa situasi yang penuh problematik di dunia moderna justru disebabkan oleh perkembangan pemikiran manusia sendiri. Di balik kemajuan ilmu dan teknologi, dunia modern sesungguhnya menyimpan suatu potensi yang dapat menghancurkan martabat manusia. Umat manusia telah berhasil mengorganisasikan ekonomi, menata struktur politik serta membangun peradaban maju untuk dirinya sendiri. Tapi pada saat yang sama, kita juga menyaksikan bahwa umat manusia telah menjadi tawanan dari hasil ciptaannya itu.
Sejak manusia memasuki zaman modern, yaitu sejak manusia mampu mengembangkan potensi-potensi rasionalnya, mereka memang telah membebaskan diri dari belenggu pemikiran mistis yang irrasional dan belenggu pemikiran hukum alam yang sangat mengikat kebebasan manusia. Tetapi, ternyata di dunia modern ini manusia tak dapat melepaskan diri dari jenis belenggu lain, yaitu penyembahan pada dirinya sendiri. Inilah yang kemudian menyebabkan seolah-olah orang lain menjadi subordinat dan kurang penting keberadaannya. Dalam kondisi seperti inilah, Islam memiliki peran sangat strategis untuk “menyadarkan” frame salah tentang Islam.
Seandainya dalam teori-teori marxian ditemukan ciri-ciri transformasi sosial yang bukan hanya untuk menafsirkan realitas empiris tetapi sekaligus juga untuk mengubahnya, maka umat Islam juga akan menemukan sebuah ajaran teologi yang berorientasi kepada penyelamatan umat demi sebuah tatanan yang dicitakan yaitu teologi sosial. Islam kata Dawam dapat meredevinisi teori-teori sosialnya sesuai dengan paradigmanya untuk transformasi sosial menuju tatanan masyarakat yang sesuai dengan cita-citanya. Oleh karena itu menjadi sangat jelas bahwa Islam sangat berkepentingan pada realitas sosial, bukan hanya untuk dipahami, tapi juga diubah dan dikendalikan. Tidak Islami misalnya, jika kaum Muslimin bersikap tak acuh terhadap kondisi sesamanya, terlebih menyakiti hingga membunuhunya tanpa dosa.
Untuk mengurut sebuah perilaku solidaritas yang dibangun atas kekerabatan atau persaudaraan yang diinginkan oleh Islam, perlu sebuah perbandingan antara kondisi empiris hubungan antara manusia sebelum Islam dan perkebangan bentuk dan ikatan persaudaraan yang kemudian diinginkan oleh Islam dalam berbagai ajaran normatifnya, Zuhairi Misrawi (2004).
Untuk itu Rafsanjani (2001), secara khusus menggarisbawahi, pada prinsipnya program paling dasar dalam ajaran Islam untuk membangun dunia adalah manusia bertakwa yang bermanfaat bagi masyarakatnya kapanpun dan di manapun. Orang baik dalam masyarakat adalah modal utama bagi kemakmuran hidupannya. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, yakni nafsu kebinatangan menguasai manusia, baik yang beragama Islam maupun lainnya, niscaya sulit untuk membangun tatanan berkeadilan dan berkeprikemanusiaan sebagai mana cita-cita al-Quran.
Landasan normatif persaudaraan antarumat manusia ini, biasanya diambil dari ayat al-Quran sendiri. Dari ajaran al-Quran, umat manusia seolah-olah disandarkan pada kenyataan bahwa keragaman dalam suku bangsa adalah sunnah Tuhan yang tidak bisa sipungkiri. Namun di dalam ayat al-Quran juga diterangkan bahwa kenyataan itu bukanlah alasan untuk bermusuh-musuhan, tapi justru untuk saling mengenal dan menjalin persaudaraan. Al-Quran seakan-akan ingin menegaskan bahwa keragaman dan fakta masyarakat yang plural, yang dijumpai manusia bukanlah alasan pembenar untuk saling melenyapkan dan menindas. Justru, dengan keragaman itulah manusia akan banyak memperoleh manfaat yang lebih besar.
Keragaman yang dibangun Tuhan dalam kosmologi kehidupan manusia ini tidak dimaksudkan untuk mensubordinatkan satu sama lain. Perbedaan tidak menunjukan kemuliaan satu di antara yang lainnya. Perbedaan itu juga tidak membedakan pandangan Tuhan atas semuanya. Tuhan melihat semuanya sama dan atas kesamaan itu, Tuhan hanya menginginkan sebuah pengabdian manusia dengan saling menyayangi satu sama lain. Yang membedakan kemudian bukan pada fakta perbedaannya itu sendiri, tetapi upaya manusia dalam membangun kualitas dirinya sendiri. Setiap orang memiliki potensi untuk berilmu dan bertaqwa, tetapi tidak setiap orang dapat melakukannya – kendati Tuhan telah memberikan pentunjuk-Nya kepada manusia.
Upaya untuk membangun manusia yang berkualitas dari sisi ilmu dan ketaqwaan inilah yang kemudian menciptakan derajat diri sehingga mendapat pujian Tuhan. Itulah kenapa Tuhan hanya membedakan manusia dari yang berilmu dan tidak, yang bertaqwa dengan yang tidak, bukan pada konteks perbedaan warna kulit, bahasa, suku bangsa, dan pemahaman keagamaan.
Mengapa mesti ilmu? Ilmu adalah entitas penting dalam peradaban manusia untuk mencapai kemajuan zaman. Ilmulah yang dapat menjadikan manusia menjadi berharga sehingga dapat meningkatkan harkat derajatnya. Dalam komunitas sosial, kita akan menyaksikan secara kasat mata, mana komunitas masyarakat yang berilmu dan yang tidak. Setidaknya dari kualitas hidup dan tingkat kebersahajaannya. Ilmu pula yang kemudian dapat membuktikan berbagai rahasiah Tuhan di bumi ini. Karenanya, al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan diturunkan bagi orang yang berilmu, dalam ayat lain disebut bagi orang yang berakal, dan yang lainnya.
Mengapa pula manusia mesti betaqwa? Semakin manusia bertaqwa maka semakin dekat dirinya dengan Tuhan. Semakin dekat dirinya dengan Tuhan, berarti semakin mendekatkan sifatnya dengan sifat-sifat Tuhan. Dalam wacana inilah kemudian penting digaris bawahi bahwa keberadaan manusia di bumi ini sengaja diciptakan tuhan dengan berbagai keragaman, dengan maksud untuk semakin memperluas persaudaraan. Tidak mungkin misalnya orang yang bertaqwa sampai berani melakukan hal-hal negatif yang merugikan orang lain. Tidak ada dalam rumusnya bahwa orang bertaqwa dapat dengan membabi buta menghancurkan tempat ibadah orang lain hanya karena perbedaan paham. Mengapa demikian, sebab perbedaan paham merupakan bentuk keragaman lain yang harus dihormati bukan dibenci dan didolimi.
Kita memiliki sebuah pemahaman, orang lain memiliki pemahaman sendiri, kita menganggap benar dengan apa yang kita pahami dan orang lain juga sama. Persoalannya, pemahaman mana yang paling benar? Itulah persoalan kita. Kita punya dasar hukum, orang lain juga begitu. Karenanya, marilah dalam membangun kebersamaan ini kita saling menyadari bahwa kebenaran yang mutlak itu ada pada-Nya. Kita tidak bisa menghakimi mana yang benar mutlak dan salah mutlak. Hanya Allah yang tahu. Yang penting adalah bagaimana kita taat dalam keyakinan kita, seraya menebarkan rasa cinta untuk membangun persaudaraan di bumi, dalam suasana perbedaan.
Dalam Islam ada sebuah praktek sederhana tetapi sesungguhnya memberi spirit perdamaian mendalam yaitu konsep memberi salam. Dalam QS al-Nisa: 86 dijelaskan: “Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya atau balaslah penghormatan itu dengan yang sama.”

Catatan Penting

2007-07-25T01:32:00.000-07:00

Catatan Penting
Pasca Penetapan Calon Independen oleh Mahkamah Konstitusi
Disetujuinya Calon Independen pada Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) di Indonesia oleh Mahmakan Konstitusi (MK) beberapa hari lalu, merupakan dinamika politik tersendiri bagi bangsa ini. Paling tidak saya memberikan beberapa catatan penting pasca penetapan ini:
Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi ini merupakan ijtihad baru dalam konteks berdemokrasi di Indonesia dan harus diapresiasi secara positif konstruktir.
Langkah ini merupakan cerminan dari sebuah keinginan baik dari Mahkamah Konstitusi dalam merespon aspirasi rakyat yang menginginkan pencalonan kepala daerah tidak hanya melalui pintu Parpol
Keputusan ini merupakan worning paling keras terhadap Parpol, agar tidak selalu arogan dan merasa paling penting dalam konteks membangun kepemimpinan di daerah
Keputusan ini juga telah membuka peluang sangat lebar kepada masyarakat agar benar-benar dapat mengangkat kepala daerah dengan mempertimbangkan kualitas dan kapabilitasnya (tidak latah terhadap incumbent dan tidak memperioritaskan banyaknya dana yang dimilki calon)
Namun Keputusan MK ini harus diimbangi oleh:
Tingkat sosialisasi yang memadai kepada rakyat dengan proporsional dan akurat
Kedewasaan berpikir dan langkah politis konstruktif yang dilakukan oleh setiap Parpol
Tingkat partisipasi masyarakat dan kekuatan-kekuatan civil society, yang dilandari atas kepentingan bersama
Di samping itu, beberapa hal yang harus diantisipasi pasca penetapan Calon Independen oleh MK ini:
Terjadinya ketidak harmonisan antara eksekutif dengan legislatif
Terjadinya konflik baru di luar Parpol (seperti Ormas, simpul-simpul masyarakat lainnya, dan masyarakat luas)
Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal:
Gencarnya sosialisasi tentang keputusan ini dengan menekankan sisi-sisi kemaslahatannya
Secepatnya menjalin silaturahmi di kalangan simpul-simpul masyarakat, sebelum terjadi benih-benih ketegangan di masyarakat
Semua pihak tetap mempertimbangkan kepentingan umum dibanding kepentingan kelompok.

Roni Tabroni

Cho Seung-hui di Sekitar Kita

2007-07-25T01:30:00.001-07:00

BANYAK cara untuk membaca tragedi pembantaian 33 mahasiswa Virginia Tech., AS. Satu sisi yang menjadi indikasi perilaku menyimpang Cho adalah tekanan batin yang memuncak tatkala sisi kemanusiaan tidak merestuinya. Sebuah dominasi kemanusiaan dan ketidakadilan sosial terjadi. Cho adalah simbol perlawanan masyarakat miskin atas kesombongan masyarakat kaya. Cho juga merupakan bagian penting dalam membaca konteks hegemoni masyarakat dunia yang dominatif terhadap negara-negara miskin atau yang selalu ditindas.
Baca misalnya beberapa cuplikan pernyataan Cho yang dikirim ke NBC News yang dikutip Pikiran Rakyat (20/4), "Terima kasih, saya mati seperti Yesus Kristus untuk menginspirasi orang-orang yang lemah." Atau statement lain, "Tetap Anda memutuskan untuk melukai saya. Anda telah memojokkan saya dan hanya memberikan satu kesempatan. Keputusan ada pada Anda. Kini tangan Anda berlumur darah tanpa bisa dibasuh." Atau statement seperti di hari yang sama, "Kalian telah menyakiti hati, memerkosa jiwa, dan menyiksa nurani saya. Berkat kalian, saya mati seperti Yesus Kristus, untuk memberi inspirasi bagi generasi dan orang-orang yang lemah." Gambaran seperti apa kehinaan yang dialami Cho, simak statement Cho yang ini "Apa kalian tahu rasanya muka kalian diludahi dan dipaksa menelan sampah? Apa kalian tahu rasanya menggali kuburan kalian sendiri?"
Sebuah ketertekanan yang sulit dibayangkan. Juga hingga hari ini belum cukup bukti sejauh mana perlakuan masyarakat Amerika atau mahasiswa "borju" sehingga Cho merasa dilecehkan. Sejauh mana kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di kampus tersebut hingga membuat sosok Cho begitu tertekan. Cho adalah orang yang tak segan-segan melakukan perlawanan terhadap realitas ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Sekaligus, ini adalah inspirasi bagi warga dunia untuk tidak tunduk terhadap dominasi kaum lebih kuat.
Sayang Cho bukanlah orang yang konsisten, di tengah aksi perlawanannya, Cho juga mendemonstrasikan keputusasaannya yang sesungguhnya bukan sifat jiwa pemberani. Seharusnya Cho tidak melakukan bunuh diri, untuk membuktikan bahwa dirinya adalah kesatria yang siap menghadapi risiko dari hasil perbuatannya.
Teman-teman, dosen dan orang-orang disekitarnya hanya tahu bahwa Cho adalah orang yang mengalami depresi berat sehingga dianggap wajar melakukan pembunuhan. Namun, mengapa kita tidak bertanya, kenapa mereka (orang-orang di sekitarnya) tidak mau tahu sesungguhnya apa yang terjadi pada Cho --sebelum melakukan aksi pembantaian. Aktivitas fisik merupakan ekspresi dari kejiwaan seseorang. Sepertinya justru benar yang dikatakan Cho bahwa dirinya seperti diasingkan oleh komunitas sosialnya. Tidak ada orang yang ingin tahu apa yang dialami Cho sebelum dia melakukan aksi nekat itu.
Mungkin saja gaya hidup barat yang terlampau glamor dan hedonis telah menutup sisi kemanusiaan sehingga terlalu gelap untuk menyapa sosok Cho yang berasal dari Asia yang juga tidak semapan mahasiswa lain. Cho sepertinya terlalu kecil untuk dijadikan seorang sahabat sehingga dia dibiarkan depresi. Dosennya tidak melakukan pendekatan khusus setelah mengetahui adanya kelainan kejiwaan setelah membaca hasil karya Cho.
Cho memang terlalu sempit untuk dipakai membaca realitas global. Mata dan hati kita terhipnotis oleh media (barat) yang melihat Cho sebagai seorang pembunuh sadis sambil memalingkan muka dari realitas Cho yang sebenarnya. Padahal, Cho hanyalah salah seorang yang berada di komunitas masyarakat kampus yang hedonis itu, dapat menggambarkan kehadiran sebuah dunia yang timpang. Hanya saja, baru Iran yang saat ini dapat melakukan perlawanan secara terang-terangan terhadap penguasa dunia yang pongah dan congkak. Tidak banyak Cho-Cho lain yang diekspresikan oleh negara-negara tertindas.
Upaya perdamaian global yang digagas banyak pihak hingga PBB sekalipun sampai saat ini belum menghasilkan kemajuan yang berarti. Kuncinya hanya satu, bahwa menggagas perdamaian dunia hari ini tidak diikuti dengan semangat kesetaraan. Amerika sebagai negara adikuasa telah memosisikan dirinya sebagai polisi dunia yang tidak mungkin salah. Sedangkan siapa pun yang melawannya pasti salah, sampai dia menyetujui gagasan dan langkah yang diambilnya. Proses dialogis negara-negara dunia selalu berakhir pada kesimpulan yang secara kontan berakhir di genggaman hegemoni aspirasi Amerika.
Inilah yang kemudian dalam kacamata Sayyed Hossein Nasr sebagai bibit kegagalan perdamaian global. Padahal, dalam pandangan Nasr pada the Conference on Religion and Dialogue among Civilisations, Juni 2001, proses perdamaian mutlak harus dilakukan dengan dialog, hanya saja dialog dalam kacamata Nasr adalah dialog yang dijiwai oleh semangat kesejajaran antarperadaban. Selama ada dominasi serta ada pihak yang dinomor duakan maka, selama itu pula tatanan sosial global tak pernah menemukan kedamaian.
Amerika dalam konteks ini menjadi pemegang kendali situasi dunia. Dia menjadi raja yang tak pernah mendapat kritik tajam (selain Iran) apalagi serangan fisik. Bangsa-bangsa berkembang lebih nyaman berada dalam ketiak Bush daripada berdiri tegap dan duduk sejajar dengannya. Hanya insan-insan yang ideologis dan militanlah yang kemudian dapat mengambil risiko apa pun menghadapi berbagai ancaman Amerika. Jangankan hanya embargo ekonomi, senjata dan yang lainnya, bagi pemimpin ideologis, kontak senjata sekali pun yang mengantarkannya ke liang lahat merupakan jalan terbaik daripada kongkow-kongkow dalam sebuah pesta nista di atas penderitaan kawan sendiri.

Bagaimana dengan Indonesia?
Indonesia, sebagai bagian negara yang masih berkembang hingga saat ini masih berada di bawah bayang-bayang Amerika. Indonesia tidak seperti Cho yang berani mengambil risiko demi sebuah kehormatan ketika dirinya dinistakan pihak yang menganggapnya lebih superior. Indonesia tidak seperti Cho yang menyadari penindasan dan diskriminasi yang dialaminya. Sebuah kondisi yang sangat parah ketika seseorang yang ditindas, tetapi tidak sadar kalau dirinya sedang ditindas. Cho ingin membuktikan bahwa dirinya sedang ditindas dan dia ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk melawan. Sedangkan Indonesia lebih memilih bersekutu dengan penindas hingga tega "memukul" teman sendiri.
Mungkin ini pula cerminan mikro dari sebuah masyarakat terkecil dunia yang berada dalam sebuah lingkungan yang hegemonik. Sebuah lingkungan yang menampikkan sisi kemanusiaan dan keadilan. Lingkungan yang tidak memberikan ruang bernafas secara bebas kepada semua pihak tanpa pandang bulu. Lingkungan yang membedakan manusia dari kelas ekonomi, status sosial, dan hal-hal kecil lainnya.
Masyarakat kita di tanah air sesungguhnya berada pada titik kulminasi yang sama. Akhir-akhir ini masyarakat Papua melakukan perlawanan terhadap dominasi Amerika yang disimbolkan oleh Freeport. Masyarakat Porong yang menuntut hak hidup layak setelah kehidupan yang awalnya damai tiba-tiba harus diganti dengan kegetiran yang diakibatkan ulah PT Lapindo Brantas. Para pedagang pasar tradisional yang merelakan lapak jualan mereka digusur dan digantikan oleh mal-mal juga supermarket yang tidak mungkin mereka beli kembali. Masyarakat kecil yang selalu meratap ketika tempat tinggal mereka dihancurkan dengan alasan ketertiban dan atau berdasarkan keinginan nafsu orang berkantong tebal. Masyarakat adat yang kehilangan jati dirinya setelah taman budaya yang disimbolkan oleh hutan dan lingkungannya yang asri kemudian dijarah tanpa kompromi.
Walaupun tidak mudah tersentuh hatinya, para penguasa berniat baik untuk merubah kebijakan. Namun, letusan perlawanan senantiasa dilakukan masyarakat kecil walaupun kurang berarti. Perlawanan yang dilakukan atas terjadinya ketidakadilan akibat distribusi kekuasaan yang mengabaikan sisi nurani kemanusiaan. Perlawanan yang diekspresikan setelah penguasa dan pemegang kebijakan tidak mengindahkan kondisi dirinya yang tertindas. Perlawanan yang dilakukan atas nama kemanusiaan untuk menuntut hidup yang layak.
Pada prinsipnya, kemerdekaan milik semua. Semestinya tidak ada relasi kelas di dunia ini. Tak ada masyarakat nomor satu karena dia berasal dari suku yang berbeda. Tidak ada perbedaan hanya karena status sosial dan ekonomi yang dimiliki. Seandainya memungkinkan semua orang pasti ingin kaya dan terpandang. Hanya saja dalam konteks ini, Tuhan telah membatasi manusia dengan takdir-Nya. Sebab di mata Tuhan perbedaan itu tidak berada pada hal-hal seperti itu, melainkan ketakwaannya.
Syukurlah berbagai perlawanan masyarakat kita masih berada pada taraf yang wajar. Protes, aksi jalanan, gelar poster dan spanduk, teatrikal yang digelar, hingga mogok kerja merupakan aksi-aksi masyarakat beradab yang penuh etika, walaupun dirinya sudah sangat tertekan dan dihinakan. Pertanyaannya, hingga kapan kesabaran itu akan berakhir? Jika kemudian aksi keprihatinan mereka tidak ditanggapi pula oleh para penguasa atau tidak ada pihak yang memedulikan mereka, yang dikhawatirkan adalah meledaknya kesabaran kaum tertindas menjadi sebuah bom waktu yang mengarah pada anarkisme massa.
Itulah kenapa perlunya penguasa memerhatikan rakyatnya, para aghnia peduli kaum dhuafa, kaum kuat melindungi yang lemah. Kita tidak berharap tindakan anarkis, tetapi itu juga dapat diwujudkan jika kondisi sosial kita mapan, sampai terciptanya keadilan yang tak pernah pandang bulu. Wallahualam

Mencari Identitas Pers Mahasiswa

2007-06-28T20:32:00.000-07:00

Mencari Identitas Pers Mahasiswa*
roni-tabroni.blogspot.com
roni_tepas@yahoo.com
Jauh sebelum era reformasi, media massa sudah memiliki karakter keragaman. Setiap harinya, masyarakat senantiasa mendapatkan informasi baik isu tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, seni, gosip, lingkungan, kesehatan, dan hal-hal yang sangat pribadi lainnya. Satu saja yang tak mungkin tersentuh saat rezim Soeharto masih bercokol kokoh, yaitu kritik dan saran terhadap pemerintah.
Menyaksikan pers seperti ini, Jakob Oetomo kemudian mengajukan pertanyaan kritis kepada publik, mengapa media massa selalu menyuguhkan segala hal tiap harinya? Mengapa kesedihan, kegembiraan, kelucuan dan kekonyolan selalu datang menghampiri masyarakat di ruang-ruang pribadi, di ruang kantor, lembaga pendidikan atau di saat para wakil rakyat bersidang. Mungkin orang hanya akan menjawab bahwa semuanya sengaja disajikan supaya media massa dianggap menarik sehingga diminati masyarakat luas. Jawaban itu memang tidak salah, namun tidak memuaskan. Kalau media massa ingin mengambil minat mayoritas masyarakat sesungguhnya tidak perlu menyajikan segala hal, cukup saja misalnya menyajikan sensualitas, mistik atau kekerasan saja. Untuk kondisi masyarakat kita sudah cukup banyak peminatnya. Kenyataannya tidak demikian, media massa popular pun tetap saja selalu menyajikan hal-hal lain seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan yang lainnya.
Isi media massa yang bermacam-macam itu akan lebih memadai kata Jakob (1989), jika dijelaskan dari pertumbuhan atau asal-usul suratkabar itu sendiri. Banyak ungkapan dipakai oleh para ahli untuk menunjukkan asal-usul pers. Di antaranya yang cukup ekpresif adalah ungkapan sosiolog Kanada, McLuhan. Ia menyebut pers dan media massa uumumnya sebagai the extension of man, ekstensi manusia. Kodrat pembawaan dan kebutuhan esensial manusia adalah berkomunikasi. Ia menyatakan diri, ia berbicara, ia menerima pesan dan menyampaikan pesan, ia berdialog, ia menyerap yang dilihat dan didengarnya, ia berada dalam satu lingkungan dan bercengkraman dalam lingkungan dan dengan proses itu, ia menyatakan dan mengembangkan perikehidupannya yang bermasyarakat.
Pers atau media massa menjadi hasil karya budaya masyarakat manusia yang semakin berkembang dan meluas, sehingga keperluan berekspresi dan berkomunikasi tidak lagi memadai jika tidak dibantu oleh instrument yang sanggup menyampaikan pesan secara serentak, cepat, menjangkau luas. Instrument itu adalah media massa.
Karena isi ekspresi manusia yang bermasyarakat adalah aneka macam, menyangkut segala bidang kehidupan yang menjadi minatnya, maka media massa pun memberikan isi yang beraneka ragam.
Dari gejala nyata dan latar belakangnya, ingin ditunjukkan suatu titik temu yang mendasarkan antara pers dan masyarakat. Dengan titik temu itu akan ditelusuri materi, kemudian juga relasi dan struktur yang membangun pers menjadi sebuah lembaga kemasyarakatan.

Teori Pers
Banyaknya media massa yang ada di dunia ini, paling tidak kita dapat membaca keberadaannya melalui empat teori pers (four theories of the press) yang ditawarkan Siebert dan Peterson.
Pertama, authoritarian theory (teori pers otoriter), yang diakui sebagai teori pers paling tua yang berasal dari abad ke 16. Teori ini berasal dari falsafah kenegaraan yang membela kekuasaan secara absolut. Kebenaran hanya berada di segelintir orang yang berada di puncak kekuasaan. Keberadaan media massa sebagai media pendukung kebijakan pemerintah yang otoriter itu. Media massa selama keberadaannya berada dalam bayang-bayang penguasa yang ketat. Sejak kelahirannya media massa mengalami masa yang amat sulit, dan ketika di perjalanannya media massa mendapat sonsor yang sangat ketat.
Kedua, libertarian theory (teori pers bebas), yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke 19. Teori ini memposisikan manusia sebagai mahluk yang bebas dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Pers menjadi mitra dalam proses pencarian kebenaran, bukan sebagai alat pemerintah. Jadi, pers berfungsi sebagai pengawas pemerintah merupakan tuntutan dari teori ini.
Ketiga, social responsibility theory (teori pers bertanggung jawab sosial). Teori ini dijabarkan berdasarkan asumsi bahwa prinsip-prinsip teori pers libertarian terlalu menyederhanakan persoalan. Oleh karenanya paling tidak ada lima prasyarat bagi pers yang memiliki tanggungjawab kepada masyarakat.
Media harus menyajikan berita-berita yang dapat dipercaya, lengkap dan cerdas juga memberikan makna.
Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik
Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat.
Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat.
Media harus menyajikan akses penuh terhadap informassi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat.
Keempat, the Soviet communist theory (teori pers komunis Soviet). Teori ini baru tumbuh dua tahun setelah Rovolusi Oktober 1917 di Rusia dan berakar pada teori pers penguasa atau authoritarian theory. Sebanyak 10-11 negara yang dulu berada di bawah payung kekuasaan Uni Republik Soviet menganut system pers ini. System pers ini menopang kehidupan system sosialis Soviet Rusia dan memelihara pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap segala kegiatan sebagaimana biasanya terjadi dalam kehidupan komunis. Sebab itu, di Negara-negara tersebut tidak terdapat pers bebas, yang ada hanya pers pemerintah. Segala sesuatu yang memerlukan keputusan dan penetapan umumnya dilakukan oleh para pejabat pemerintah sendiri.
Fungsi Pers
Sebagai masyarakat informatif, manusia selalu menuntut sebuah informasi atas berbagai hal yang ada di sekitarnya. Hak mendapatkan informasi ini paling tidak menemukan jawabannya ketika pers dengan ideal memerankan fungsinya dengan baik dan benar, seperti:
Fungsi informatif. Yaitu memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan teratur. Penekanan informasi adalah segala sesuatu yang dianggap penting menurut orang banyak.
Fungsi kontrol. Pers yang bertanggung jawab adalah mereka yang melakukan koreksi dan menginformasikan segala bentuk penyimpangan dan ketidak adilan yang terjadi kepada publik.
Fungsi interpretatif dan direktif. Yaitu memberikan interpretasi dan bimbingan kepada khalayak tentang suatu peristiwa.
Fungsi menghibur.
Fungsi regeneratif. Yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan di masa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan, dan apa yang dianggap oleh dunia itu benar atau salah.
Fungsi pengawalan hak-hak warga Negara.
Fungsi ekonomi. Pers harus berperan dalam peningkatan perekonomian Negara dan masyarakat.
Fungsi swadaya. Pers berfungsi membangun kemandirian masyarakat agar tidak tergantung kepada pemerintah dan pihak lain.
Selain funsi-fungsi di atas, pers juga dalam pandangan Asep S. Muhtadi (1999), antara lain memiliki fungsi mempengaruhi. Masyarakat pembaca, pendengar, atau pun pemirsa, dapat dengan amat halus digerakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Untuk menanamkan sikap pro ataupun kontra terhadap sesuatu objek, menumbuhkan kebencian, memupuk persahabatan, meningkatkan suhu peperangan, bahkan mungkin untuk meretas jalan menuju perdamaian, pers dapat memainkan perannya sebagai kekuatan yang independent.
Atau misalnya kita juga dapat melihat sejauhmana kekuatan pers dalam mencitrakan seseorang menjadi baik dan buruk. Kisah kemenangan Jimmy Carter di Amerika, popularitas politik Saddam Hussein di Irak pada masa awal kejayaannya, tumbangnya kekuatan Marcoss di Filifina, atau rontoknya kekuasaan Orde Baru di Indonesia, tidak luput dari peran pers sebagai pembentuk para penguasa tersebut. Akhir-akhir ini, bagaimana sulitnya orang membersihkan dirinya, ketika media (barat) sudah menyatakan seseorang itu adalah teroris.
Analisis Media
Media massa menurut Eriyanto (2002), pada umumnya dapat dibaca melalui dua perspektif. Pertama, positivis. Menurut pendekatan ini media merupakan saluran pesan. Ada fakta riil yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal. Berta adalah cermin dan refleksi dari kenyataan, karena itu, berita haruslah sama dan sebangun dengan fakta yang hendak diliput.
Kedua, konstruksionis. Menurut konstruksionis, media merupakan agen konstruksi pesan. Fakta yang ada dalam media tiada lain merupakan konstruksi atas realitas. Kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai konteks tertentu. Berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi dari realitas. Karena berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas.
Pandangan yang hampir sama juga Eriyanto paparkan dalam bukunya Analisis Wacana (2001). Di sini, Eriyanto menyampaikan dua perspektif yang saling berhadapan, yaitu antara pandangan pluralis dengan pandangan kritis. Dalam pandangan pluralis, berita adalah cermin dan refleksi dari kenyataan. Oleh karena itu, berita heruslah sama dan sebangun dengan fakta yang hendak diliput. Sedangkan posisi media sendiri merupakan sarana yang bebas dan netral tempat semua kelompok masyarakat saling berdiskusi yang tidak dominan.
Sedangkan dalam pandangan kritis, berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi dari realitas, karena berita yang terbentuk hanya cermin dari kepentingan kekuatan dominan. Sedangkan media sesungguhnya bukan milik publik, tetapi dikuasai oleh kelompok dominan dan menjadi sarana untuk memojokan kelompok lain, sehingga sulit untuk berdiri secara netral dan independent.

Corak Pers Mahasiswa
Pers Mahasiswa merupakan bagian kecil dari sebuah arus besar dunia pers nasional, bahkan dunia. Pers mahasiswa selalu berada pada pojok ruang sempit yang dinamakan kampus. Namun keberadannya, pers yang memiliki segmen tersendiri ini memiliki peluang lebih di banding pers umum dengan mengambil segmen plural.
Karenanya, wawasan tentang pers, fungsi dan analisis tentang pers di atas, dimaksudkan untuk membaca sebenarnya ke arah mana arus pers kampus ini akan dibawa. Walaupun pada kenyataannya, pers mahasiswa harus berjuang lebih karena menghadapi tantangan yang tidak ringan, seperti:
Arus eksternal. Arus ini senantiasa mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat kampus, sehingga pengelola pers mahasiswa harus berfikir ulang tentang orientasi persnya. Pragmatisme dan hedonisme hari ini bukan monopoli masyarakat borjuis dan tak berpendidikan, tetapi juga para mahasiswa dan mungkin sebagian dosennya. Pengaruh ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap media baca yang diminati mahasiswa. Walaupun tentu saja perubahan minat baca inipun masih dianggap lumayan dibanding dengan menurunnya minat baca mahasiswa karena lebih tertarik untuk belanja dan memanjakan diri.
Tantangan internal. Sebagai bagian dari sebuah entitas kampus, pers mahasiswa sesungguhnya berada pada sebuah Negara kecil sehingga sangat tergantung kepada kebijakan pimpinan "negara" itu, hingga segala sesuatu yang ada di dalamnya.
Dana. Tingkat ketergantungan pers mahasiswa terhadap rektorat biasanya begitu tinggi, sebab anggaran penerbitan menjadi bagian dari beban rektorat. Pada satu sisi, system pendanaaan seperti ini tentu saja plus minus, plusnya tidak usah mencari dana dari luar, sedangkan minusnya, tidak memiliki tingkat independensi, sehingga berpotensi untuk mengkebiri sisi-sisi idealisme per situ sendiri.
Profesionalisme. Sebagai pers yang mengharapkan partisipasi mahasiswa, pers kampus akan menemukan beberapa kendala pada sisi SDM. Mereka biasanya kalau tidak bekerja separuh waktu, juga terancam oleh hilangnya para pengelola di tengah jalan karena habis masa kuliah. Pergantian SDM yang terlalu cepat, akan mengakibatkan kepada kualitas dan profesionalisme pers kampus.
Pada prinsipnya, pers mahasiswa harus tetap mempertahankan kehadirannya sebagai bagian dari alternatif bacaan mahasiswa dengan coraknya yang khas. Dengan mengambil segmentasi mahasiswa, sesungguhnya pers mahasiswa sudah dapat menemukan sebuah pasar yang khas dan tidak dimiliki pers secara umum. Tingkat pendidikan yang tinggi bagi segmen pers mahasiswa dalah nilai plus yang harus dibaca sebagai modal awal untuk menentukan visi media tersebut.
Karenanya, pers mahasiswa tidak boleh kehilangan nilai alternatifnya. Nilai alternatif ini akan semakin kokoh jika para insan pers mahasiswa tidak mudah tergiur oleh konten media secara umum – walaupun harus tahu – yang memiliki segmen masyarakat umum. Nilai alternatif pers kampus juga harus dipandang sebagai bentuk sarana mahasiswa untuk melakukan sebuah perubahan sosial sesuai dengan fungsi mahasiswa itu sendiri yaitu sebagai agen perubahan sosial (agen of social change). Sedangkan untuk melakukan seuah perubahan sosial, dibutuhkan sebuah amunisi, dan amunisi paling penting bagi mahasiswa adalah idealisme dan intelektualisme transformatif, bukan idealisme dan intelektualisme singgasana yang tak pernah menyentuh relitas. Pada ranah inilah saya kira pers kampus harus berperan, bukannya menyajikan kegenitan, gosip dan kecengengan.
Pilihan pers mahasiswa
Mengikuti arus pasar (mahasiswa)
Corak pers kampus yang akan muncul adalah warna kelokalan masyarakat kampus. Resikonya adalah kesulitan pada tingkat penenaman nilai-nilai dan idealisme kemahasiswaan sebagai mainstrem gerakan mahasiswa.
Membentuk pasar
Corak pers kampus yang akan mucul adalah pers mahasiswa yang sarat dengan idealisme dan nilai-nilai intelektualitas. Pers mendorong untuk terbangunnya corak kemahasiswaan yang sarat ilmu dan pro terhadap rakyat, gandrung keadilan dan melawan segala bentuk ketidak adilan dan hegemoni kamun penguasa.
Karakter pers mahasiswa
Radikal
Intelektual
Populer
PR Pers mahasiswa
Menentukan identitas pers mahasiswa
Mencari investor independent (non rektorat), baik iklan perusahaan atau perseorangan yang tidak ada kaitannya dengan kebijakan kampus
Melatih SDM agar berkualitas dan berkelanjutan.

* Tulisan disampaikan untuk dikritik oleh para peserta pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan DPD IMM Jabar 29 Juni – 1 Juli 2007 di Mujahidin Bandung, gitu lohhh…..

Daftar Inspirasi

AS. Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita dan Feature,
Simbiosa, Bandung, 2005.
Asep Saeful Muhtadi, Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktik,
Logos, Jakarta,1999.
Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media,
LKiS, Yogyakarta, 2001
Eriyanto, Analisis Framing; Konstruksi, Idiologi, dan Politik Media,
LKiS, Yogyakarta, 2002.
HikmatKusumaningrat dan Purnama Purnamaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktik,
Rosda, Bandung, 2005.
Jakob Oetama, Perspektif Pers Indonesia, LP3ES, Jakarta, 199.
Kustadi Suhandang, Pengantar Jurnalistik; Seputar Organisasi, Produksi, dan Kode
Etik, Nuansa, Bandung, 2004.
www///http:pikiran-rakyat.com
Dan litelatur lain yang sudah lupa dimana bukunya….

MENSIKAPI EFEK NEGATIF MEDIA (TELEVISI)

2007-06-24T20:23:00.000-07:00

Mensikapi Efek Negatif Media (Televisi)
Oleh Roni Tabroni
Televisi adalah metamedium, instrumen yang tidak hanya mengarahkan pengetahuan tentang dunia" (Kompas, 10 September 1996) dalam Dedi Mulyana (1997). TV menawarkan ideologinya sendiri yang khas. Dengan tayangan yang batas-batasannya begitu cair: berita, fiksi, propaganda, bujukan (iklan), hiburan, dan pendidikan, TV mencampuradukkan berbagai realitas pengalaman kita yang berlainan: mimpi, khayalana, histeria, kegilaan, halusinasi, ritual, kenyataan, harapan, dan angan-angan, sehingga kita sendiri sulit mengidentifikasi pengalaman kita yang sebenarnya. TV pada hakikatnya melakukan penetrasi yang lebih besar terhadap kehidupan kita dari pada ideologi-ideologi konvensional yang kita kenal selama ini. Hanya saja caranya begitu halus sehingga silit terdeteksi.
TV telah memberi andil terhadap penurunan bahkan kepunahan budaya lokal. Betapa minimnya pengetahuan masyarakat global ini terhadap akar budayanyan sendiri. Ketika tidak munculnya budaya-budaya lokal di layar kaca, secara bersamaan sirna dalam ingatan warganya. Pada saat tertentu, ketika generasi baru muncul, mereka tidak menemukan sebuah tradisi dan budaya yang telah dilestarikan nenek moyangnya pada tontonan mereka. Akhirnya jangan aneh jika mereka merasa asing terhadap berbagai pagelaran musik dan budaya tradisional, baik calung, angklung, wayang, jaipong, bahasa daerah dan budaya lokal lainnya.
Sistem budaya lokal yang seharusnya berfungsi membuat masyarakat bertahan hidup dan relatif tentram, kini setelah mengalami sinkronisasi budaya, justru menyebabkan masyarakat bingung, gagap, tak berdaya, mengalami konflik dan geger budaya di negara mereka sendiri. Budaya televisi, meminjam ungkapan Taufik Abdullah, adalah ‘budaya pop’ yang melarutkan identitas dalam keseragaman yang dangkal sehingga kita kahilangan kemampuan untuk mendefinisikan jati diri bangsa kita. Dengan kata-kata Umar Kayam, "TVRI maupun TV swasta belum mendukung kualitas yang ideal dari proses dialektika budaya yang justru penting disajikan dalam pembentukan sosok dan jati diri bangsa" (Kompas, 23 Agustus 1996).
Perilaku yang ditirukan remaja dan anak-anak kita tidak sekedar bersifat fisik dan verbal, melainkan justru nilai-nilai yang dianut tokoh-tokoh yang dilukiskan acara tersebut. Pengaruh TV memang tidak harus langsung terlihat, namun terpaan yang berulang-ulang pada akhirnya dapat mempengaruhi sikap dan tindakan pemirsa. Dengan kata lain, pengaruh TV boleh jadi bersifat jangka panjang, substil, dan sulit dibuktika lewat penelitian-penelitian yang biasa dilakukan.
Para pengelola TV biasanya berlindung di balik pernyataan: "inilah yang diinginkan masyarakat kita" atau "Globalisasi tak dapat dihindarkan". Kita langsung menyerah alih-alih berfikir bagaimana agar kita membuat program-program TV yang bermutu, menarik secaya memberdayakan masyarakat, selain secara finansial menguntungkan. Kita lupa bahwa mayoritas masyarakat kita kurang terdidik, dan karenanya kurang kritis, termasuk mereka yang berada di pedesaan. Kita juga lupa bahwa sebagian besar dari pemirsa adalah anak-anak yang cenderung meniru apa yang mereka lihat dalam TV. Karenanya, keberadaan benda ini sangat besar pengaruhnya dalam proses pembentukan pola pikir dan karakter perilaku suatu masyarakat. Sehingga keberadaannya sangat penting dalam melakukan propaganda untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
Dengan demikian, pengaruh negatif TV agaknya tidak lagi kita rasakan dan sulit kita amati karena kita sudah terbiasa bergaul dengan TV. Persoalannya sekarang bagaimana kita dapat meminimalkan dampak negatif itu? Apakah yang harus dilakukan kita secara individual, keluarga hingga masyarakat secara kolektif?
Tiga Agenda Utama
Kenapa individu, keluarga dan masyarakat? Sebab persoalan efek negatif TV selalu memporakporandakan sisi ketahanan nilai yang dimiliki manusia secara individu, tatanan hubungan keluarga dan keretakan hubungan sosial masyarakat. Sesungguhnya ketiga pihak tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan baik dalam memahami persoalan maupun dalam penanganannya.
Pertama, secara individu, setiap orang memiliki tugas masing-masing untuk senantiasa membentengi diri dari berbagai pengaruh asing yang datang dan menggerogoti sendi-sendi pertahanan dirinya. Beragam cara yang dapat dilakukan agar setiap individu bisa terhindar paling tidak meminimalisir berbagai pengaruh luar yang datang lewat sajian program TV. Hanya saja tentunya akan sangat tergantung kepada sejauh mana tingkat pemahaman seseorang terhadap persoalan TV dan segala efek negatifnya, inilah yang senantiasa menjadi persoalan. Minimnya filter yang dimiliki seseorang sangat berkorelasi dengan ketidak pahaman mereka terhadap dampak TV. Pengetahuan yang parsial tentang dunia TV, menjadikan TV sebagai "dewa" yang tidak mungkin lepas dari perhatiaannya. Tentunya, bukan artian TV secara fisik, tetapi muatannya yang memberikan nilai dan ajaran baru bagi setiap audiensnya. Tingkat kecanduan yang kian akut, orang menyaksikan tayangan TV seolah-olah hadir tanpa cacat. Dengan berbagai kekuatannya, TV mendoktrinkan segala sajiannya hingga menjelma menjadi sebuah perilaku baru yang muncul dari individu-individu yang (sesungguhnya) tidak tahu apa-apa.
Kedua, pada lingkungan keluarga, sesungguhnya televisi hadir lebih berfungsi sebagai penghibur. Arena pergaulan dan alur komunikasi yang di bangun pada suatu keluarga terkadang lebih efektif ketika ada sebuah media yang menjembatani kerekatan itu terbangun. Dan TV sebagai media yang dapat hadir di tengah-tengah kehidupan setiap keluarga kapanpun dan dimanapun, sesungguhnya memiliki fungsi tersebut. Hingga pada fungsi menghibur, sesungguhnya TV masih memiliki kedudukan yang terhormat pada kehidupan sebuah keluarga, sebab memberikan dampak yang positif.
Namuan banyak keluarga yang tidak menyadari bahwa terasa atau tidak, perlahan tapi pasti, perubahan program tayangan TV semakin hari semakin membahayakan kehidupan keluarga. Bukan hanya persoalan banyaknya waktu yang tersisa di depan layar, tetapi muatan yang memberikan dampak negatif bagi perilaku dan nilai-nilai baru pada setiap anggota keluarga sungguh sangat berbahaya. Kini kita menyaksikan akumulasi berbagai dampak negatif tersebut, baik mengalami langsung, menyaksikan, maupun berdasarkan informasi dari berita ataupun yang lainnya. Kenapa saat ini banyak muncul berbagai tindak kekerasan, pencabulan (pemerkosaan tidak wajar), dan berbagai tindak menyimpang lainnya pada keluarga? Inipun kalau pola makan, jenis makanan, cara berkomunikasi, cara berfikir dan etika yang sesungguhnya tidak wajar menurut tata aturan budaya lokal dan agama ditoleransi. Kalaupun itu menjadi satu persoalan, betapa kompleksnya persoalan keluarga hari ini yang diakibatkan oleh sebuah tayangan TV yang awalnya berfungsi sebagai media penghibur.
Untuk mempersingkat kata, betapa bahayanya keberadaan tayangan TV hari ini, hingga mampu memporak porandakan tatanan kehidupan keluarga. Untuk menghindari berbagai tayangan TV, keluarga-keluarga di Amerika, kata Dedi Mulyana (1997), hingga menempatkan TV di gudang atau tempat-tempat yang tidak diminati anggota keluarga. Mereka sadar, bahwa pada kondisi zaman seperti ini, kita tidak mungkin menghindarkan diri dari berbagai perangkat media termasuk TV. Hanya saja, yang mungkin dilakukan adalah meminimalisir efek negatif TV dengan cara mempersempit aktivitas nonton TV. Sebab dengan menyimpan TV di tempat-tempat yang malas untuk dikunjungi, berarti membatasi diri untuk melakukan aktifitas menonton. Cara itu hanyalah salah satu cara yang telah dilakukan keluarga di Amerika, dan keluarga kita bisa melakukan berbagai cara agar keluarga terhindar dari efek negatif TV. Atau kita bisa meniru apa yang telah dilakukan Ade Armando dan keluarga dengan selogan "diet menonton TV". Subsatansinya sama, memberi jarak kepada anggota keluarga dari berbagai bentuk tontonan TV yang nyata sangat besar efek negatifnya.
Ketiga, secara kolektif, sesungguhnya masyarakat harus diselamatkan dari berbagai perilaku menyimpang yang diakibatkan program TV. Inilah yang menurut saya perlu dibangun kebersamaan antar lembaga-lembaga tertentu yang peduli terhadap kondisi masyarakat hari ini yang sudah sangat memperihatinkan, guna memagari atau menyembuhkan mereka dari faktor penyebab penyimpangan itu paling tidak yang datang dari tayangan TV. Lembaga-lembaga yang dapat melakukan aksi-aksi kemanusiaan guna menyelamatkan moralitas bangsa ini dapat berasal dari mana saja, baik unsur keagamaan atau LSM lainnya. Hanya saja menurut saya, organisasi keagamaan dengan berbagai simpulnya baik MUI, ICMI atau Ormas-ormas (Muhammadiyah, NU, Persis dan lainnya) memiliki tanggung jawab lebih. Selain itu mereka juga dapat melakukan aksi-aksinya dengan sangat efektif, mengingat mereka memiliki massa yang riil mulai tingkat pusat hingga grass root.
Apapun naman aliansi itu, yang penting mereka memiliki agenda yang jelas yaitu menyelamatkan moralitas anak bangsa dari berbagai efek negatif TV secara makro, dan memantau juga mengkritisi segala bentuk tayangan TV yang selalu dianggap sumber masalah secara mikro. Lembaga ini tidak seperti media watch, tetapi lebih pleksibel. Selain bertugas mengkritisi tayangan-tayangan yang sekiranya dapat membahayakan pola pikir dan perilaku masyarakat, mereka berfungsi sebagai penyalur aspirasi ummat yang terkadang terpendam dan tidak pernah tersalurkan. Mereka juga selalu melakukan advokasi terhadap berbagai persoalan ummat yang ditimbulkan dari program TV. Selain itu, mereka harus melakukan presure kepada pihak-pihak berwenang, baik itu pengelola TV, pemerintah atau yang lainnya agar senantiasa menghentikan berbagai tayangan yang dapat memberikan dampak negatif pada masyarakat.
Berangkat dari niat baik, untuk senantiasa membela masyarakat dari korban kapitalesme global (lewat tayangan TV), saya yakin dengan kekuatan yang ada kita pasti bisa.
Penulis adalah Alumni Mahasiswa Jurnalistik IAIN SGD Bandung dan Aktivis JIMM

Alamku Cermin Perilaku

2007-06-22T21:49:00.001-07:00

Alamku Cermin Perilaku
Oleh Roni Tabroni
Jauh dari keramaian dan bising kota, di pelosok sana sebuah daerah nan asri, dihiasi suasana pegunungan kian ramah selalu siap membahagiakan penduduknya. Nuansa pesawahan menambah eloknya perkampungan yang jauh dari polusi. Suasana kali berkelok-kelok dengan air jenih dari mata air Galunggung menambah suasana perkampungan semakin sempurna. Peradaban kampung yang bebas dari kriminalitas dan degradasi moral turut membantu kelestarian lingkungan yang dibanggakan.
Di kaki Gunung Galungguh Tasikmalaya, tempat itu berada. Desa Sukamulih Kecamatan Sariwangi Kab. Tasikmalaya adalah salah satu tempat dengan 12 kampung di dalamnya. Suasana pedesaan dengan khas kaki gunung membuat penduduk semakin rukun dan damai. Spirit perdamaian inilah yang "memaksa" masyarakat untuk tetap menjaga suasana agar tidak terusik. Menghindari tangan-tangan jahil baginya adalah tanggung jawab bersama atas kesadaran individu, tanpa paksaan dari pihak manapun. Kedamaian bagi mereka tidak mungkin tergadaikan oleh apa pun. Kedamaian adalah segalanya. Kelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama yang harus senantiasa ditanamkan pada setiap diri penduduk desa. "Menyentuh" alam secara serampangan bagi warga setempat tidak ubahnya dengan mengusik kedamaian hidupnya sendiri. Rasa tanggung jawab inilah yang mereka wariskan pada keturunannya masing-masing.
Masih kuat dalam memori, bagaimana cara orang tua dulu menjaga kelestarian alam dan bagaimana agar anak cucu tidak merusaknya. Penduduk desa, tidak tahu menahu dengan urusan undang-undang lingkungan hidup, yang memang diciptakan penguasa untuk menjaga kelestarian alam. Bagi penduduk desa, yang penting baginya adalah bagaimana agar alam tetap lestari dan budaya hidup tetap tenang, tidak terusik. Nenek moyang mereka sesungguhnya telah mengajarkan kelestarian dengan cara mereka sendiri. Sebuah cara yang menurut orang modern dan tata aturan perundangan tidak rasional dan sulit dipertanggungjawabkan. Namun bagi penduduk pedesaan dari generasi ke generasi, mungkin itulah yang "mujarab" untuk menjaga kelestarian alam.
Orang tua dulu, memiliki kata yang dianggap sangat ampuh untuk memperingatkan anak cucunya agar tidak berbuat yang melanggar aturan dan norma yang diyakininya. Kata itu adalah Pamali. Kata ini terdengar sangat sederhana, mungkin penduduk perkotaan tidak mengenal kata ini. Namun bagi penduduk desa, kata pamali terkadang menjadi senjata orang tua untuk melarang anaknya agar tidak berbuat pelanggaran terhadap norma. Tidak rasional, dan sungguh sulit untuk mencari arti yang tepat untuk mewakili kata pamali ini. Namun secara harfiah pamali dapat ditafsirkan sebagai bentuk larangan orang tua kepada siapapun termasuk anaknya sendiri. Namun kata pamali ini terkadang tidak hanya dipahami sebagai larangan tok. Seolah kata ini mengandung makna sangat dalam, sehingga dapat membuat orang berhenti dan mengurungkan niat untuk berbuat sesuatu tanpa interupsi.
Mungkin tidak terlalu populer, namun bagi penduduk daerah pedalaman Sunda seperti Kampung Naga Tasikmalaya, kata pamali hingga hari ini menjadi salah satu senjata ampuh untuk melarang penduduk yang akan melakukan perbuatan yang sekiranya dapat merugikan alam dan masyarakat sendiri. Kalau masyarakat kota harus melihat Undang-Undang ketika akan "membabat" hutan - apakah boleh atau tidak - namun bagi masyarakat pedesaan terlebih masyarakat adat, cukup dengan kata pamali, siapapun dia akan mengurungkan niatnya. Jangankan membabat hutan, mengambil sebatang pohon kecil pun tidak berani. Analisis kelestarian alam bagi penduduk desa mungkin tidak perlu mendatangkan seseorang atau tim khusus untuk meneliti alamnya, tetapi bagi penduduk desa, insting adalah segalanya. Mereka dapat membedakan perilaku yang akan merusak alam dan yang tidak.
Tidak ada jeratan hukum bagi penduduk desa, sebab konsekuensi dari kata-kata pamali terhadap orang yang akan melakukan perusakan alam, hanya akan dirasakan dirinya sendiri dan masyarakat sekitar. Karenanya, kata pamali, selain dianggap sebagai larangan, juga dianggap sebagai peringatan bagi masyarakat setempat sebelum melakukan perbuatan apa pun termasuk perusakan alam yang akan mengusik kedamaian dan kelestarian hidup desa.
Dalam kamus masyarakat desa (khususnya di Sunda), selain kata pamali, ditemukan juga istilah leuweung tutupan. Secara harfiah leuweung artinya hutan dan tutupan artinya penutup. Tetapi dalam term masyarakat desa, bukan hanya itu arti kata tersebut. Di bali kata leuweung tutupan termasuk juga makna larangan bahwa siapapun dilarang memasuki daerah tersebut. Jangankan merusaknya, menginjakkan kaki pun tidak boleh. Tidak ada batas yang memisahkan leuweung tutupan dengan leuweung lainnya, tetapi masyarakat tahu, ketika mendekati daerah tersebut, harus menghentikan langkah kakinya.
Berdasarkan penelitian, leuweung tutupan yang dilarang untuk disentuh oleh masyarakat desa ternyata merupakan jantung hutan. Seandainya daerah itu diusik, terlebih dirusak, bencana alam akan melanda daerah sekitar. Namun sekali lagi, mayarakat desa tidak menggunakan alasan ilmiah dalam menentukan daerah yang tidak boleh dijamah - lagi-lagi insting yang berbicara dan itu terjadi secara turun temurun - hingga tidak ada yang tahu apa dan dimana leuweung tutupan itu berada. Cukup baginya memperingatkan diri agar jangan sekali-kali mengusik ketenangan leuweung tutupan, demi kelestarian alam sekitar.
Secara substansial apa yang menjadi tradisi masyarakat desa lewat simbol-simbolnya yang sederhana sama halnya dengan maksud dan tujuan pemerintah secara umum dan kehendak Tuhan. Simbol larangan bagi masyarakat desa terlebih masyarakat pedalaman, sama halnya dengan Undang-Undang pada masyarakat kota, bahkan larangan itu bisa lebih sangat kuat walaupun hanya ditakut-takuti sesuatu yang sesungguhnya sangat transenden. Sulit mencari fakta, akibat kongkret dari pelanggaran terhadap kata pamali dan mendatangi leuweung tutupan. Akan tetapi, itulah yang mereka yakini, dan tentunya harus kita hormati. Sebab bisa jadi mereka jauh lebih terhormat daripada masyarakat kota dalam rangka pelestarian lingkungan walaupun sudah dibekali setumpuk Undang-Undang dan sejumlah sanksi nyata dan menyeramkan.
Sekedar mengingatkan, berikut adalah beberapa poin penting dari UU RI Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal lima poin satu mengatakan, "setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Pasal delapan, "sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besaranya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah." Pasal sembilan, "pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruangan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat." Dan pasal 41 poin satu menyebutkan, "barangsiapa yang secara melaan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)." Poin duanya berbunyi, "jika tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."
Kondisi Alam Kita
Lain masyarakat desa, lain pula di kota. Landasan yang berbeda idealnya dapat melahirkan output yang sama, yaitu kelestarian alam hayati yang kian melimpah. Masyarakat desa mengambil referensi non-Ilmiah dari nenek moyangnya dan tidak tertulis, sedangkan masyarakat perkotaan melalui UU terbukukan bahkan "didoktrinkan" kepada siapa pun yang akan melakukan interaksi dengan alam. Namun apa yang terjadi dengan kedua peraturan itu? Seberapa efektifkah wasiat orang tua dulu kepada anak cucunya dalam pemeliharaan alam dibanding UU yang sengaja diciptakan pemerintah khusus untuk menjaga kelestarian alam?
Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dalam situsnya, terungkap bahwa data yang ada di Bakornas sejak tahun 1998 (setahun setelah jatuhnya Soeharto hingga pertengahan 2003, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia dengan korban sekitar 2000 orang. Di mana 85% dari bencana tersebut, merupakan bencana banjir dan longsor. Hal ini menunjukkan bahwa bencana terbesar yang terjadi justru bencana yang bisa diatasi, diantisipasi kejadian dan resikonya. Bencana banjir dan tanah longsor adalah bencana yang terjadi bukan hanya karena faktor alamiah alam, melainkan juga lebih disebabkan campur tangan manusia terhadap penghancuran lingkungan hidup. Sebagian besar adalah "bencana buatan" yang terencana secara sistematis akibat lemahnya tanggung jawab otoritas negara, buruknya kebijakan, dan tidak konsistennya penegakan hukum. Sumber daya alam kita yang terkuras habis secara serakah hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi harus dibayar mahal oleh sebagian besar manusia yang lain.
Lingkungan hidup dan sumber-sumber alam Indonesia berada di ambang kehancuran akibat over-eksploitasi selama 32 tahun (pemerintahan Soeharto) bahkan hingga hari ini. Berlakunya otonomi daerah dengan tidak disertai tanggung jawab dan tanggung gugat dari pelaksana negara, rakyat semakin terpinggirkan dan termarjinalkan haknya, sementara perusakan lingkungan dan sumber kehidupan berlangsung di depan mata. Penyusutan luas kawasan hutan produksi, terutama di bioregion Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi diikuti oleh perubahan penutupan lahan yang mengindikasikan adanya penurunan penutupan hutan yang cukup signifikan. Berdasarkan Statistik Kehutanan 1993, selama delapan tahun hingga tahun 2001 luas hutan telah mengalami penyusutan sebesar 32.2 juta hektar. Sehingga kawasan hutan yang rusak di seluruh Indonesia mencapai 43 juta hektar, dengan laju deforestasi rata 2 1,6-2.4 juta hektar/tahun.
Kenyataan ini menggambarkan betapa keserakahan para pemilik modal bermain pada tingkat elit dengan tanpa memperdulikan lagi apa yang akan terjadi, apa yang akan diakibatkan dari eksploitasi hutan secara membabi buta. Kekejaman terhadap alam sesungguhnya bukan hanya akan merugikan alam itu sendiri, tetapi kepada alam yang ada di dekatnya hingga terhadap manusia yang berada di sekitar alam tersebut. Dalam kondisi ini sesungguhnya negara sebagai pengayom rakyat hendaknya dapat menjadi penengah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan rakyat jelata yang sesungguhnya juga memiliki hak yang harus dihormati sebagaimana mansuai pada umumnya.
Dengan menempatkan negara sebagai benteng Hak Asasi Manusia (HAM), maka dalam penataan ulang relasi negara, modal, dan rakyat, terutama dalam lapangan perekonomian, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Sedangkan, negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen kepengurusan dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia.
Pengertian tentang hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang serta atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila ditundukkan kepada kepentingan hak asasi warganya. Sehingga kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dijadikan sebagai sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara. Dengan demikian, maka peran modal bersifat sekunder dan komplementer, bukan substitusi pengelolaan oleh rakyat.
Namun, kenyataan itu bertentangan dengan kenyataan yang berlangsung selama ini, dengan alasan hak menguasai negara, pemerintah sewenang-wenang meniadakan hak rakyat atas bumi, air, dan kekayaan alam tersebut dengan memberikan konsesi yang seluas-luasnya kepada kepentingan modal. Jelas, dengan mengabaikan hak-hak rakyat dalam penguasaan dan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam, maka sebenarnya hak menguasai negara kemudian tidak akan dapat memenuhi tujuan akhirnya, yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan jelas-jelas bertentangan dengan UU di atas.
Kesalahan Paradigma Pembangunan
Meskipun telah dibekali dengan perangkat aturan berupa undang-undang yang sangat jelas dan mengikat, namun persoalan eksploitasi alam lewat praktek-praktek penggundulan dan pengerukan secara membabi buta tetap saja terjadi. Sedangkan masyarakat sekitar yang seharusnya lebih menikmati hasil alamnya justru mengalami nasib sebaliknya. Mereka hanya menerima akibat buruk yang disebabkan ulah tangan-tangan jahil demi syahwat duniawi semata.
Aksi eksploitasi alam ini senantiasa dilakukan oleh berbagai pihak. Tetapi dengan menarik benang merah, kita bisa menemukan dua pihak yang saling berkait. Pertama, pemerintah itu sendiri. Dengan dalih pembangunan pemerintah senantiasa meluluh lantahlan bangunan alam hayati tanpa belas kasihan. Kedua, orang-orang berkantong tebal. Namun dalam melancarkan aksinya, orang-orang berduit senantiasa berkolusi dengan pemerintah. Pembabatan hutan dan pencurian jutaan kubik pohon yang diangkut puluhan kapal laut, sangat mustahil tidak diketahui pemerintah lewat berbagai perangkatnya. Nyatanya praktek ini terus berlanjut hingga kini tanpa tindakan yang tegas. Sekali lagi, terkadang pemerintah masih berkilah dengan alasan pembangunan.
Kesalahan dalam menafsirkan pembangunan ini, mengakibatkan semakin sempitnya definisi pembangunan itu sendiri. Dengan dalih pembangunan, sumber-sumber penghidupan diperlakukan sebagai aset dan komoditi yang bisa dieksploitasi untuk keuntungan sesaat dan kepentingan kelompok tertentu. Akses dan kontrol ditentukan oleh siapa yang punya akses terhadap kekuasaan. Masalah ketidak adilan dan jurang sosial dianggap sebagai harga dari pembangunan. Pembangunan dianggap sebagai suatu proses yang perlu kedisiplinan dan kerja keras, dan tidak dipandang sebagai salah satu cara dan proses untuk mencapai kemerdekaan.
Melalui definisi pembangunan hari ini, sumber penghidupan dilihat dari nilai ekonomi yang bisa dihasilkan saja, sumberdaya hutan disempitkan menjadi kayu, sumberdaya laut hanya ikan dan sebagainya. Sumber-sumber kehidupan tidak pernah dilihat sebagai sumber penghidupan yang utuh dimana fungsi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya melekat padanya. Akibatnya pendekatan yang digunakan dengan kerangka eksploitasi tersebut, maka negara menghegemoni rakyat dalam pengaturan sumber-sumber kehidupan. Eskalasi konflik yang terkait dengan sumber-sumber penghidupan belakangan ini menjadi contoh nyata dari paradigma pembangunan yang salah.
Selain itu, krisis ekologi terjadi karena negara, pemodal, dan sistem pengetahuan 'modern' telah mereduksi alam menjadi onggokan komoditi yang bisa direkayasa dan dieksploitasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek. Ekspansi sistem monokultur, eksploitasi hutan dan industri keruk kekayaan tambang telah mengganggu sekaligus menghancurkan fungsi-fungsi ekologi dan keseimbangan alam. Privatisasi kekayaan alam hanya diperuntukkan semata-mata tujuan komersial. Bahkan dengan alasan konservasi sekalipun, telah menjauhkan akses dan kontrol rakyat pada sumber-sumber kehidupan (agraria-sumber daya alam). Pada gilirannya, berbagai bencana lingkungan, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, pencemaran, juga krisis air telah menjadi bencana yang harus diderita rakyat dari tahun ke tahun.
Otonomi Daerah (Otda) yang diharapkan menjadi jembatan rakyat atas kekayaan dan kelestarian alamnya sendiri, ternyata masih jauh dari harapan. Otda ternyata hanya menfasilitasi "raja-raja kecil" untuk mengulangi keserakahan "raja besar" dalam mengeruk sumber kehidupan rakyat. sejatinya dengan adanya Otda, rakyat semakin mudah untuk melakukan akses atas haknya dalam rangka mengelola dan mendapatkan manfaat alam yang ditinggali, bukan menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Oleh karenanya, pemerintah hari ini hendaknya tidak "menyembunyikan" fakta bahwa pengrusakan alam dengan dalih pembangunan atau apapun telah menyebabkan kekecewaan yang masif di kalangan rakyat. Kekecewaan yang bukan tanpa alasan ini, dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah kerugian baik meteri maupun non materi, terlebih mata pencaharian utama bagi masyarakat perkampungan atas efek yang ditimbulkan dari pengrusakan alam. Fakta ini sekaligus menjelaskan kepada kita atas bentuk eksploitasi alam yang berakibat kepada perenggutan hak-hak rakyat yang sesungguhnya dilindungi undang-undang.
Kenyataan ini sesungguhnya harus segera ditangani pemerintah, dalam rangka memulihkan hak-hak rakyat yang telah lama "diperkosa" atas kepentingan segelintir orang saja. Sejatinya pemerintah tidak tinggal diam terlebih terus mengusik ketenangan rakyat melalui pengrusakan alam ini. Sebab persoalan sekecil apapun, ketika didiamkan sangat potensial menjadi ‘bom waktu’ bagi keberlanjutan ekologi dan tatanan sosialnya. Sudah saatnya pemerintah melakukan upaya penyeimbangan atas neraca kedaulatan dan keadilan ini. Negara akan memperoleh kembali legitimasi dan dukungan untuk melakukan pembaharuan pengelolaan lingkungan hidup.
Pembangunan Sejati
Dalam wacana teologi lingkungan, persoalan lingkungan harus dipahami secara intergral dan holistik. Konsep lingkungan jangan dipahami secara parsial. Lingkungan adalah segala sesuatu baik yang ada di bumi maupun di plenet lain. Tuhan menciptakan itu semua sebagai pelindung bagi manusia. Maka apapun paradigma pembangunan manusia, hendaknya tidak sampai merusak lingkungan yang diciptakan Tuhan sebagai pelindung itu.
Bahkan konsep Islam tentang lingkungan dalam pengertian luas, merupakan upaya untuk merevitalisasi misi asal ekologi. Misi asal ekologi adalah untuk mengkaji keterhubungan timbal balik antar komponen dan ekosistem. Dalam hal ini tidak terbatas hanya komponen manusia dan ekosistemnya, melainkan seluruh komponen dalam ekosistem. Dengan demikian, visi kita tentang lingkungan adalah visi lingkungan yang utuh menyeluruh, holistik integralistik. Visi lingkungan yang holistik integralistik diproyeksikan mampu menjadi garda depan dalam pengembangan kesadaran lingkungan guna melestarikan keseimbangan ekosistem, Mujiono Abdullah (2001).
Atas dasar apapun, kelestarian dan keseimbangan lingkungah hidup harus tetap dijaga. Pembangunan dan apapun program pemerintah tidak semestinya menjadi alasan untuk menyakiti kondisi alam yang ramah menjadi ganas. Paradigma pembangunan yang hari ini selalu dikorelasikan dengan pembabatan hutan dan pengerukan sumber daya alam, haruslah cepat dirubah menjadi pembangunan berbasis lingkungan yang lestari dan alam nan ramah. Selain itu, rakyat sebagai penghuni tanah hendaknya diberi akses seluas-luasnya demi pengayoman hak-hak yang mereka miliki, yaitu hak hidup dengan layak, hak mengelola tanah dan hak mendapatkan kesehatan.
Fenomena pengelolaan alam yang terjadi di masyarakat pedesaan dengan mitos-mitosnya dan kehidupan kota dengan sejumlah undang-undanganya, ternyata menghasilkan out put yang berbeda. Tulisan ini tidak bermaksud agar negara meniru apa yang menjadi tradisi masyarakat pedesaan seperti di atas yang telah mampu menjaga kelestarian alamnya, tetapi saya hanya mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi baik di kota maupun di pelosok desa, menggambarkan sejauh mana karakteristik masyarakat itu sendiri.
Kondisi alam pedesaan di atas, sesungguhnya menjadi cermin masyarakat itu sendiri. Bukan hanya pada tingkat kepeduliannya terhadap lingkungan, tetapi juga sejauh mana pemahaman akan kepentingan manusia atas lingkungan sekitarnya. Sedangkan pemerintah yang sejatinya bisa melampaui masyarakat desa dengan modal ilmu pengetahuan dan teknologi dan tingkat rasionalitas hubungan manusia dengan alam, ternyata berlaku sebaliknya.
Sehingga fenomena ini sesungguhnya menginformasikan kepada kita siapa yang lebih beradab, apakah masyarakat pedesaan yang sering dianggap primitif dan terbelakang tetapi sangat peduli lingkungan, dengan modal istilah-istilah non rasional, atau pemerintah yang sering mengklaim diri sebagai refresentasi masyarakat namun hobi mengeksploitasi lingkungan. Kita bisa menilai keduanya hanya dari tingkat kepedulian mereka terhadap lingkungan seperti digambarkan di atas. Keramahan alam desa cermin perilaku dan karakter masyarakat yang damai, begitupun sebaliknya.

Alamku Cermin Perilaku

2007-06-22T21:49:00.000-07:00

Menggagas Kurikulum Media Literacy

2007-06-21T20:05:00.000-07:00

Menggagas Kurikulum Media Literacy
Oleh Roni Tabroni
Pertengahan Mei 2007, seorang Bapak datang ke Mesjid Mujahidin Bandung. Maksud kedatangan yang tidak biasa itu didasarkan pada harapan bahwa Mesjid dianggapnya akan menjadi jawaban atas keresahan hatinya. Apa gerangan yang menjadikan orang tua itu resah? Kata dia, anak perempuannya tahun ini akan menginjak usia SMA. Di usia remajanya ini, sebagai orang tua, tentu sangat hawatir akan kehidupannya saat ini dan juga ke depan.
Sebuah fenomena yang menarik ketika seorang Bapak akan memasukan anaknya ke SMA tetapi justru yang didatangi malah Mesjid. Sang ayah tersebut mencatat sebuah kehampaan pada ruang sekolah yang berdiri megah dan tersebar di berbagai pelosok Kota. Dirinya tidak menemukan sebuah jawaban atas keresahannya di sekolah-sekolah. Di gedung megah itu hanya terhampar angka-angka dan sederet prestadi akademik. Manusia, di tempat ini hanya dihitung dalam kerdilnya angka yang senantiasa mudah diutak atik. Hingga betapa stresnya siswa dan orang tua ketika dirinya mendapat nilai kecil. Apalagi kalau sampai tidak lulus UN, kiamatlah dia. Tetapi sangat jarang – untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali – yang menyesali ketika anak didiknya masuk ke lembaga pendidikan yang mahal dan bergengsi, tetapi akhlaknya semakin jauh dari norma agama dan budaya setempat. Perilakunya banyak yang aneh, akhlak dan moralnya tidak jelas. Yang selalu ditanyakan orang tua hanya angka-angka dalam ruang nilai sang guru yang terkadang subjektif.
Kembali ke "laptop". Sang ayah sangat resah terhadap anaknya, karena remaja adalah masa yang relatif bebas sehingga terbuka peluang untuk selalu menyaksikan conotoh-contoh yang tidak baik bagi perkembangannya. Sebuah layar kaca yang cukup kecil misalnya, yang disimpan di pojok rumah, keberadannya dapat memberikan efek sangat besar terhadap dunia remaja. Banjir sinetron, musim dunia mistik, kekerasan dan permusuhan, sedikit banyak akan memberikan sumbangan bagi pola pikir dan aktivitas para remaja. Ketika cinta hanya distigmatisasi menjadi sebuah ungkapan mesra, peragaan pegangan tangan, pelukan dan ciuman, yang dibalut oleh erotika pergaulan bebas, semakin menajdikan remaja (yang sesungguhnya dalam dunia nyata) menyatukan dirinya dalam sebuah imajinasi media yang telah mengkibulinya.
Sekolah dalam pandangan sang ayah tadi (mungkin juga ayah-ayah yang lain) belum bisa memberikan kontribusi yang cukup bagi para remaja dalam konteks pertahanan diri, agar tidak terjebak pada pola hidup yang pragmatis, hedonis, dan jauh dari realitas sosialnya. Sekolah malah menjadi sebuah ruang terbuka dalam rangka memfasilitasi proses simulasi dari berbagai adegan media yang tidak mendidik. Sekolah dianggap sebagai firus kedua setelah televisi dalam mencetak generasi-generasi yang semakin buta terhadap realitas. Bahkan pada banyak kasus, katanya para pembuat sinetron pun berpandangan bahwa apa yang diciptakannya dalam tayangan kaca, merupakan sebuah cerminan dari sebuah realitas pergaulan remaja hari ini. Sebuah lingkaran setan yang sulit ditebak siapa yang memulai, seperti (dalam tebak-tebakan) apa telur dulu atau ayam dulu.
Karenanya, perlu ada semacam upaya untuk memutus mata rantai saling tuduh yang semuanya tidak berdasar itu. Bahwa tayangan televisi dan kehidupan, kedua-duanya saling memberikan kontribusi dalam menciptakan generasi penghayal. Itulah kenapa, seorang ayah (yang peduli terhadap anaknya) begitu hawatir ketika anaknya akan memasuki ruang SMA. Pertanyaannya, dari mana kita memulai memutus mata rantai persekongkolan dunia sekolah dengan pencipta tayangan media?
Pentingnya Media Literacy
Jikapun bukan satu-satunya jawaban atas persoalan di atas, membekali diri terhadap remaja adalah salah satu langkah tepat. Sebuah ruang sosial bisa berubah jika perubahan itu bisa dimulai dari setiap anggota sosial sendiri. Jika tangan kita terlalu pendek untuk menjangkau para pemilik media dan pembuat tayangan remaja di televisi, maka yang paling bisa kita lakukan adalah menyentuh dunia pendidikan yang sebenarnya berada di sekitar kita. Para guru dan orang tua adalah bagian terpenting dalam kontek pemeliharaan kekebalan para remaja. Oleh karenanya, yang tidak kalah pentingnya juga adalah, bagaimana sekolah memberikan sumbangan terhadap anak didiknya agar tidak mudah terjebak pada imajinasi media yang menipu.
Persoalannya adalah bahwa hari ini tidak ada orang atau lembaga manapun, bahkan Negara sekalipun, yang mampu mencegah agar para remaja tidak menonton televisi. Karenanya yang mungkin dilakukan dalam keadaan terpaksa ini adalah biarkan para remaja terus menonton, tetapi bekali mereka dengan sebuah pertahanan atau kekebalan tubuh yang dapat memfilter terhadap apa yang dia saksikan.
Media literacy merupakan salah satu bentuk tawaran dalam rangka bagaimana setiap orang akan dapat menyaring dari apa yang dia saksikan dan dengarkan dari media massa. Media literacy menawarkan sebuah harapan akan lahirnya sebuah audiens kritis. Audiens kritis adalah mereka yang sadar betul akan sebuah tayangan yang disaksikannya merupakan produk rekayasa yang belum tentu benarnya sehingga belum tentu layak menjadi tuntutan. Generasi audiens kritis adalah mereka yang sadar bahwa hidup berada pada sebuah realitas sosial kongkrit bukan pada dunia yang mengawang dan selalu menghayal.
Melalui media literacy, para remaja diharapkan tidak kemudian menjadi audiens pasif dan hanya menjadi objek media. Mereka tidak lagi menjadi sebuah robot berjalan yang dapat dikontrol melalui sebuah produk tayangan yang selalu menguntungkan pihak pengusaha yang telah menanggalkan sisi moral, etika, budaya dan religi. Begitu penting dan mendesaknya media literacy, sehingga perlu dibuat sebuah rekayasa sistematis untuk mensukseskannya, yang salah satunya adalah lembaga pendidikan formal. Dengan demikian, sekolah akan menjadi solusi atas berbagai dekadensi moral remaja, bukan sebaliknya. Semoga
Penulis adalah Direktur TEPAS Institute

2007-06-17T21:06:00.000-07:00

Memasyarakatkan Budaya Baca
Oleh Roni Tabroni

Anak itu tidak hentinya pontang panting seperti tak kenal lelah. Di saat orang tuanya duduk santai melepas lelah di sebuah sudut pusat perbelanjaan buku terbesar di Kota Bandung, anak itu tetap tak mau diam. Matanya seperti tak puas-puasnya memandang deretan buku yang terpampang rapih di setiap sudut dan dinding toko. Sesekali langkahnya terhenti ketika menyaksikan gambar-gambar buku yang dianggapnya menarik. Tangannya terkadang membolak-balik buku yang entah mengerti atau tidak terhadap isi bukunya.
Anak seusia 4-5 tahun itu memang menurut orang tuanya bukan target membaca ketika harus dibawa bermain ke pusat perbelanjaan buku, tetapi hanya sekedar mengenalkan buku agar anak keranjingan membaca di kemudian hari itu sudah sangat cukup. Sayang tidak banyak anak yang memiliki kesempatan seperti anak tadi. Kebanyakan anak-anak kita lebih sering di bawa untuk mempertontonkan berbagai barang serba lux yang ada di supermarket dan mall-mall ternama. Anak-anak hari ini lebih senang pada mainan-mainan yang kurang mendukung perkembangan keilmuan mereka. Bahkan hari ini kita juga sering menyaksikan anak yang lebih memilih menghabiskan masa-masa yang sangat menentukannya itu di jalanan.
Bukankah setiap anak berhak untuk mengenal lebih dekat dengan dunia buku, seperti halnya anak di atas. Persoalannya, sejauhmana setiap orang tua dapat mengakses pusat-pusat ilmu ini untuk diperkenalkan ke dunia anak. Karenanya hanya orang-orang tertentu dan mereka yang berada pada level sosial tertentu yang dapat mengakses pusat-pusat buku ini.
Perpustakaan yang diharapkan dapat menjadi alternatif pencerahan kepada masyarakat dengan mengenalkan buku kepada masyarakat luas hari ini masih sangat menghawatirkan, baik dari sisi jumlah Perpustakaannya, jumlah koleksi bukunya hingga kualitas layanannya. Keberadaan Perpustakaan umum hari ini masih berada di titik-titik tertentu yang jauh dari kalangan masyarakat bawah. Baik perputakaan maupun toko-toko buku lebih memilih lokasi pusat perkotaan dari pada mendekati daerah-derah yang masih berada pada level menengah ke bawah. Paling banter, perpustakaan saat ini tersebar di sekolah dan kampus-kampus. Itupun jumlah koleksinya sangat terbatas dan banyak buku yang sudah out of date, sehingga tidak mampu memberikan masukan tentang perkembangan ilmu terkini terhadap para pelajar dan mahasiswa.
Perlu Terobosan
Sesungguhnya banyak cara jika pemerintah memiliki niat baik untuk mencerdaskan masyarakat yang salah satunya dengan meningkatkan minat baca. Namun keinginan ini memang harus didukung oleh niat baik dan keberpihakan pemerintah terhadap pentingnya tradisi baca di masyarakat. Saya kira ini penting, sebab bagaimanapun, pemerintah sangat berkepentingan terhadap masyarakat yang cerdas. Bagaimana mungkin misalnya sebuah pemerintah daerah akan dapat membuat kebijakan yang didukung oleh masyarakat jika masyarakatnya sendiri masih belum pintar. Dan salah satu indikasi masyarakat yang belum pintar adalah mereka bukan hanya dilihat dari tingkat pendidikannya, tetapi juga dari kuantitas dan kualitas bacanya. Sebab banyak orang yang berpendidikan tetapi malas membaca, sehingga yang timbul adalah kekerasan di sekolah atau kampus, atau perkelahian antar pelajar atau mahasiswa.
Jika pemerintah daerah memiliki keinginan ke arah itu, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana dia membuat kebijakan strategis untuk memperkenalkan ilmu lewat buku kepada masyarakatnya. Beberapa peluang yang sesungguhnya dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memasyarakatkan budaya baca.
Pertama, unsur sarana. Sarana ini sangat penting sebab keberadaan buku-buku yang akan menjadi konsumsi masyarakat harus berada pada tempat yang aman – dari gangguan alam dan manusia. Selain itu sarana juga harus refresentatif untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang akan membaca. Tempat ini jangan hanya dapat dijangkau masyarakat tetapi juga harus kondusif untuk membaca. Walaupun belum tentu harus mahal dan mewah, namun dengan tempat-tempat yang ada dapat dijadikan sarana perpustakaan masyarakat.
Dalam konteks sarana ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan dua pendekatan, yaitu jalur pertikal dan horizontal. Secara pertikal Pemda dapat melakukan instruksi misalnya kepada pejabat pemerintah di bawahnya baik Camat ataupun lurah untuk menyediakan tempat untuk ruang baca masyarakat. Semakin bawah tingkat struktur yang berfungsi, maka sekain banyak titik-titik perpustakaan masyarakat ini. Tempat ini belum tentu harus berlolasi di kantor pemerintahan, tetapi yang penting setiap satu kecamatan atau satu kelurahan harus ada satu perpustakaan masyarakat atau taman bacaam masyarakat yang terbuka untuk umum.
Sedangkan jalur horizontal, Pemda dapat menghimbau atau agak memaksa para pemilik perusahaan untuk menyediakan fasilitas baca bagi masyarakat. Terkhusus misalnya bagi kantor-kantor yang mengundang banyak orang dan sangat kondusif untk membaca. Bank misalnya, sambil masyarakat mengantri dan melamun tanpa aktivitas berarti, lebih baik mereka baca. Dan pihak Bank menyediakan satu space kecil untuk menyimpan buku-buku yang diperuntukan bagi masyarakat yang sedang antri. Bisa juga di kantor Pos, PLN, lising, bahkan yang paling ekstrim adalah di setiap pangkalan ojeg. Sambil menunggu muatan, apa salahnya kalau tukang ojeg membaca buku. Atau perusahaan Bis Kota menyediakan buku di dalam kendaraannya. Bagi bis-bis yang ber-AC saat ini sangat memungkinkan untuk melakukan hal ini.
Kedua, buku itu sendiri. Pada prinsipnya setiap pusat bacaan masyarakat ini dapat menyediakan fasilitas baca yang dapat menambah ilmu dan pengetahuan masyarakat. Tetapi pada konteks tertentu, buku yang disediakan tentu akan sangat berbeda, ketika disajikan di perpustakaan pada masyarakat yang ada di pusat kota dengan yang agak terpencil misalnya. Atau buku yang disediakan pihak Bank akan berbeda dengan yang ada di pangkalan-pangkalan ojeg.
Ketiga, Sumber Daya Manusia. Bagi tempat-tempat tertentu pusat bacaan ini tentu memerlukan petugas khusus yang berfungsi untuk mengatur regulasi buku dan melakukan perawatan. Pada saat yang sama Pemda telah memberi peluang kerja bagi masyarakat walaupun jumlahnya tidak signifikan. Walaupun demikian pada tempat tertentu juga tidak perlu petugas khusus cukup saja dengan petugas kantor yang ada. Yang penting ada tingkat keamanan, perawatan, juga dinamisasi kehadiran buku (tidak monoton) dapat terjaga.
Ini mungkin langkah sederhana bagi Pemda, tetapi saya kira akan memberikan efek yang cukup signifikan bagi masyarakat. Sebab pada dasarnya masyarakat bukan tidak mau melakukan aktivitas membaca, tetapi ada beberapa keterbatasan, yaitu sulit mengakses tempat-tempat baca (perpustakaan), juga keterbatasan dana untuk membeli buku yang harganya cukup mahal.

Penulis adalah Koordinator TEPAS Institute dan Penggiat LetsForm!

Akhir Ceritera PLTSa

2007-06-17T21:03:00.000-07:00

Akhir Cerita PLTSa
Oleh Roni Tabroni

Kalau Pemkot melakukan penertiban PKL sudah biasa, pembangunan mall bukan hal yang aneh, penggusuran tempat kumuh juga begitu, hingga menggaruk Gepeng dan razia PSK. Semuanya adalah rutinitas sebuah pemerintah kota yang terkadang menjadi pemandangan sehari hari. Bahkan pada tingkat tertentu, rutinitas tersebut bisa mencapai titik jenuh. Masyarakat sudah tidak menganggap semua fenomena itu adalah persoalan sosial yang menarik untuk dibicarakan dan ditanggapi secara serius.
Tetapi bayangkan jika ada sebuah kebijakan baru yang beda dari biasanya. Dalam konteks ini, manusia akan relatif reaktif jika tidak mudah menerima sesuatu yang baru dan tabu dengan hal-hal yang bersifat inovasi. Itulah kenapa PLTSa menjadi sangat ramai diperbincangkan. Semuanya tetap kukuh pada argument sendiri-sendiri baik yang pro maupun yang kontra.
Persoalannya adalah mengapa rencana PLTSa (Pembangkit Linstrik Tenaga Sampah) begitu santer diperbincangkan? Dan apa sebenarnya yang menjadi motif penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTSa. Dalam pandangan saya, PLTSa merupakan sebuah usaha (niat) penanganan sampah yang relatif baru dilakukan di Kota Bandung, dan di darah lain belum ada yang melakukannya.
Karena PLTSa merupakan konsep baru – dalam penanganan sampah – maka respon yang mungkin muncul adalah pro dan kontra. Kita tidak terlalu riskan pada masyarakat yang pro terhadap pembangunan kota, terlepas apakah mereka pro karena akan merasa diuntungkan secara ekonomi, politik atau apapun. Atau masyarakat terlalu lugu sehingga apapun yang dianggap baik oleh pemerintah dianggapnya sesuatu yang baik pula.
Tetapi akan menjadi menarik perbincangan ini ketika kita mengambil beberapa poin yang dianggap riskan dari proyek PLTSa ini yang digulirkan oleh mereka yang kontra. Saya melihat, pada dasarnya mereka yang kontra bukan pada konteks penanganan sampahnya, tetapi lebih kepada dampak solusi penanganan sampah itu (PLTSa). Isu lingkungan adalah poin penting dari sebuah penolakan PLTSa. Mereka menganggap bahwa ketika PLTSa ini berdiri maka yang terhadi adalah penambahan pencemaran lingkungan, juga akan berakibat pada masyarakat sekitar.
Permasalahannya adalah kenapa isu lingkungan ini hanya dibebankan kepada sebuah perusahaan yang sebenarnya belum ada? Apakah benar PLTSa ini akan menjadi bagian dari bencana lingkungan? Sebenarnya kita belum melihat. Lalu bagaimana dengan perusahaan atau pabrik-pabrik yang ada, apakah mereka tidak mencemari lingkungan? Bagaimana pula dengan antrian kendaraan di jalanan setiap hari siang dan malam yang tiada henti memberikan kontribusi pencemaran udara? Mengapa luput dari kritik.
Resiko pembangunan
Saya ingin melihat persoalan ini dari sisi yang lain. Pertama, penanganan sampah adalah kemitmen yang sudah final. Hampir tertutup kemungkinan masyarakat menolak terhadap prinsip ini. Kedua, pembangunan LPTSa adalah salah satu bentuk jawaban, yang sesungguhnya baru. Karena kebaruannya itu, maka solusi ini tidak mudah untuk direalisasikan. Baik karena belum ada contoh yang sudah jadi yang beroperasi di daerah-daerah lain, atau karena ketidak siapan masyarakat untuk menerima hal-hal baru, sehingga hanya mengandai-andai, jika, apabila dan lain sebagainya yang diwarnai dengan berbagai kehawatiran yang sesungguhnya belum jelas juntrungnya.
Ketiga, alasan kebaruan ini pula yang sesungguhnya jika Pemkot Bandung tetap konsisten, maka pada sisi lain membuka peluang untuk menjadikan PLTSa sebagai proyek percontohan di Indonesia. Yang menjadi persoalan bagi siapapun manusia adalah ketika harus memulai dan tidak berani memulai. Ketika kebaruan gagasan itu harus terlalu banyak dipertimbangkan dan terlalu banyak mendengar dari setiap orang, yang sebenarnya setiap kepala manusia memiliki daya pikir yang pasti berbeda-beda, maka ini akan menjadi tidak bagus. Yang jelas bahwa di antara setiap kepala dan tubuh manusia memiliki kencenderungan dan kepentingan yang tidak sama. Dan lebih penting adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk benar dan juga salah. Menapikan pihak lain bukan berarti memposisikan diri sebagai manusia yang dungu dan tidak mau menerima masukan, tetapi bahwa setiap sebuah kebijakan pemerintah bagaimanapun pasti terbuka ruang untuk didiskusikan dan tidak mungkin disepakati oleh 100 persen masyarakat. Sebab pasti ada saja masyarakat yang tidak seangan dengan kebijakan pemerintah, baik karena kepentingannya terganggu atau hal-hal lainnya.
Karenanya usaha untuk melakukan sesuatu yang baru, bukan hal yang tercela, dalam agama itulah yang disebut dengan ijtihad. Kalaupun salah tetap dapat pahala satu, apalagi kalau ijtihadnya benar. Usaha inilah yang kemudian menjadi wujud kongkrit dari sebuah ikhtiar dalam konteks pembangunan sebuah daerah. Dalam ijtihad diperlukan sebuah panduan untuk mengambil putusan. Jika pilihannya PLTSa dalam menangani persoalan sampah Kota Bandung, maka pilihan ini tentu harus berdasarkan hasil kajian yang mendalam dan matang dari ahlinya. Jika sudah ditemukan sebuah formula baru, maka proses pengambilan keputusan untuk menciptakan sesuatu yang baru adalah sebuah tuntutan. Mengapa demikian? Sebab jangankan dalam bidang yang sifatnya umum dan duniawiyah, dalam proses pemahaman keagamaan saja selalu ada pembaruan, juga selalu ada perdebatan, apalagi usuran dunia. Perkembangan zaman yang begitu pesat adalah alasan penting untuk melahirkan sebuah konsep-konsep baru juga sesuatu yang sifatnya inovatif. Jangan sampai, sebuah persoalan kita jawab dengan dalil-dalil (baca: car-cara) yang konfensional dan sudah usang.
Selain harus konsisten kepada keputusan yang diambil, kita juga harus melihat proses pengambilan keputusan atas sebuah kebijakan dari sudut pandang keikhlasan. Ikhlas dalam wacana pemerintahan adalah bagaimana seorang pemimpin pemerintahan dapat mengambil kebijakan dengan mempertimbangan kepentingan masyarakat banyak. Distribusi kebijakan ditetapkan berdasarkan kepentingan publik, sebab dirinya merupakan representasi publik. Seorang pemimpin mengambil kebijakan tidak dikatakan ikhlas jika didasarkan atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Karenanya, mendudukan PLTSa dalam konteks ini adalah dalam rangka pemenuhan kepentingan publik, bukan keinginan pribadi dan kelompok atau desakan dari investor.
Karena ini merupakan niat baik pemerintah – dan sudah melalui tahap pengkajian yan mendalam oleh para ahlinya – maka bagaimana sekarang niat baik ini menjadi bagian penting yang harus didorong oleh masyarakat, sebab usaha ini juga tiada lain demi kepentingan masyarakat sendiri. Permasalahannya, siapa yang harus pro aktif untuk menyambungkan kedua belah pihak ini. Pemerintah, dalam logika plitik merupakan pelayan rakyat yang harus "memanjakan" rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Paling tidak, ada dua proses penting dalam membangun kesepahaman antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan masyarakatnya. Pertama, membangun komunikasi politik kunstruktif dan harmonis. Penentangan sebuah kebijakan pemerintah adalah hal yang lumrah. Karenanya kepala pemerintah harus bijak dalam menanggapi setiap letupan masyarakat. Jangan menganggap orang yang mengkritik sebagai musuh. Bangunlah komunikasi yang akomodatif, solitif, dan dapat diterima oleh nalar. Bukan komunikasi politik yang bersifat emosional, menantang apalagi menghakimi. Rakyat bagaimanapun adalah entitas penting yang tidak bisa dilecehkan dan disepelekan, apapun alasannya.
Kedua, membangun suasana kekeluargaan. Sentuhan emosi lebih kuat mempengaruhi publik dari pada pendekatan ekomonis dan benda-benda yang bersifat sesaat. Sekedar bersilaturahmi dengan masyarakat tidak terlalu menjadi persoalan tentu bagi pemerintah. Juga berdialog langsung dengan masyarakat yang kritis (yang senantiasa mengkritik kebijakan pemerintah) merupakan hal penting yang harus dilakukan. Mendengarkan masukan dan mempertimbangkannya adalah bagian dari sebuah proses pengambilan keputusan yang akhirnya akan disepakati bersama. Kalau sudah demikian, lalu apa lagi tantangan kita ke depan? Mari kita bicarakan bersama!

Penulis adalah Penggiat Lembaga Studi dan Transformasi Masyarakat (LetsForm!)

Mempertegas Visi Perjuangan Ormas

2007-06-17T21:01:00.000-07:00

Mempertegas Visi Perjuangan Ormas
Oleh Roni Tabroni

Sudah usang perbincangan tentang penting tidaknya Ormas Islam peduli kekuasaan dan terjun dalam proses pergantian kepemimpinan. Bukan saatnya lagi mempertentangkan apakah Ormas hanya berkutat pada persoalan ritual saja atau boleh masuk pada wilayah kekuasaan. Itu wacana masa lalu. Hari ini kita menyaksikan berbagai ketidak adilan yang terjadi di masyarakat, inilah tugas Ormas hari ini. Karenanya jawabannya bukan pada persoalan dakwah apakah harus struktural atau kultural, tetapi kalau lebih dari itupun harus dilakukan, apalagi pilihannya hanya dua. Baik struktural maupun kultural, dua-duanya sangat penting dan itu bukan pilihan tetapi objek dakwah yang harus diseriusi.
Persoalan hari ini adalah masih banyak para pengurus Ormas Islam yang masih trauma atau terkontaminasi stigma masa lalu yang ogah dan menganggap mengurusi kekuasaan adalah sesuatu yang tabu. Padahal dahulu ketika Ormas hanya menjadi objek politik, bukan berasal dari doktrin agama, tetapi lebih pada efek dari refresifnya sebuah rezim sehingga mampu "mematikan" kekuatan Ormas yang seharusnya sangat diperhitungkan dalam kancah perpolitikan nasional maupun regional.
Kini (setelah hembusan reformasi) zaman telah berubah, tak pantas lagi para pemimpin Ormas masih menggunakan paradigma Orde Baru, yang menjadikan organisasinya itu hanya sebagai alat kekuasaan semata, tanpa memiliki peran apapun. Sekarang, Ormas Islam harus menjadi subjek kekuasaan di berbagai struktur mulai atas hingga paling bawah.
Lemahnya Parpol
Ada yang membedakan ketika Ormas Islam terjun dalam persoalan pergantian kekuasaan dibanding dengan Parpol baik nasionalis, sosialis maupun yang mengusung idiologi keagamaan. Parpol hari ini secara kasat mata memang banyak, namun Parpol di Indonesia, apapun aliran dan idiologinya, sesungguhnya mereka dalah satu, yaitu kepentingan sesaat. Kepentingan sesaat adalah kepentingan duniawi yang bisa ditandakan oleh harta, tahta, wanita, yang tergolong pada individu, kelompok kecil (konco-konco), dan kelompok besar (organisasinya).
Para pengurus dan petinggi Parpol selalu berusaha mengelabui rakyat dengan berbagai manuver dan retorika semu. Ketika berhadapan dengan kaum buruh, mereka seperti pejuang buruh nomor satu, ketika berhadapan dengan kaum tani mereka seperti petani yang sedang berjuang di arena politik, ketika berada di lingkungan religius mereka seolah-olah orang paling religius yang siap memperjuangkan kepentingan agama tersebut sampai titik darah penghabisan. Karenanya diciptakanlah simbol-simbol yang mendekati kepentingan konstituen. Inilah salah satu bentuk propaganda yang diciptakan agar bagaimana masyarakat tercengang dan terhipnotis dengan kehebatannya – dalam mengelabui rakyat.
Namun idialisme dan simbol-simbol yang ciptakan itu kemudian dengan mudah rontok ketika mereka menghadapi sebuah kepentingan bersama. Dalam konteks pemilihan kepala negara atau kepala daerah misalnya, tidak segan-segan Parpol yang mengusung idiologi Islam kemudian berkoalisi dengan nasionalis bahkan dengan yang beda agama. Kesamaan idiologi dalam Parpol tidak kemudian menjamin terjadinya keserasian langkah dalam membangun visi bersama. Kegagalan menyatukan visi dalam sebuah idiologi yang sama inilah yang kemudian semakin memperjelas bahwa apapun azas dan landasan perjuangannya, yang penting bagi Parpol adalah kepentingannya dapat terakomodir. Persoalan Parpol Islam lain ada yang dikalahkan dan dipermalukan, tidak jadi soal.
Harapan ada di Ormas
Dalam era reformasi yang hari ini berjalan di Indonesia, kemudian muncul sebuah harapan baru. Parpol memang pada satu sisi menjadi dewa (kecuali di Aceh) dalam konteks pemilihan kepala daerah. Karenanya, semua calon kepala daerah harus melewati gerbang Parpol – yang idealismenya dipertanyakan tadi. Namun, pada sisi lain reformasi membuka peluang untuk menciptakan sebuah perubahan peta politik regional untuk membangun visi bersama dalam konteks apapun. Dan Ormas Islam, sebagai kekuatan rakyat yang terorganisir sesungguhnya memiliki prospek cerah dalam konteks pergantian kepemimpinan ini. Ormas tidak hanya dapat berfungsi sebagai kekuatan penekan, tetapi juga sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai penentu dalam berbagai hal, termasuk kepala daerah.
Pertanyaannya, apa yang diharapkan dari Ormas Islam? Ormas Islam adalah bagian sangat penting dalam mengawal nilai-nilai ajaran Islam yang universal. Ormas Islam apapun itu namanya, sesungguhnya memiliki doktrin yang sama tentang pentingnya hidup berkeadilan dan berkeadaban. Itlah kenapa Ormas Islam dianggap bagian yang harus peduli terhadap pergantian kepemimpinan, sebab ketika Jawa Barat selalu dipimpin oleh orang Islam (tapi tidak berangkat dari Ormas Islam), kemudian tidak adil dan tidak pro kemanusiaan, maka sesungguhnya dia sudah mencoreng nama baik Islam termasuk Ormas Islam di dalamnya.
Dalam konteks Jawa Barat inilah kemudian saya menganggap penting bagaimana sesungguhnya keberadaan Ormas-ormas Islam dapat menjadi subjek dari sebuah kebijakan yang sangat mempengaruhi masyarakat – yang mayoritas Islam. Jangan biarkan masyarakat hanya menjadi korban dari sebuah kebijakan yang tidak dilandasi nilai-nilai Ilahiah, cenderung pragmatis, hedonis dan untuk kepentingan duniawi semata. Karenanya ketika banyaknya persoalan yang terjadi di masyarakat, mulai dari lingkungan, penegakan hukum, perjudian, kemaksiatan, ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan, dan yang lainnya tidak lepas dari pendistribusian kekuasaan yang tidak adil dan tidak berkemanusiaan. Saya berharap Ormas Islam tidak memandangnya persoalan ini secara parsial.
Karenanya para petinggi Ormas di Jawa Barat, menjelang Pilkada ini seharusnya menjaga Ormasnya masing-masing dengan cara: pertama, tidak menukar kekuatan Ormas dan sejumlah masanya hanya demi rupiah. Kedua, tidak mejual kekuatan Ormas kepada siapapun selain atas kepentingan Islam dan kemanusiaan yang universal. Ketiga, tidak menghitung calon Gubernur dan Wagub hanya karena kekayaan yang dimilikinya. Keempat, tidak menebarkan kesesatan kepada ummatnya dengan menyodorkan orang-orang yang tidak jelas kredibilas keilmuan dan keimanannya atau yang sudah jelas-jelas tidak mampu memimpin Jabar.
Namun yang sebaiknya dilakukan oleh Ormas-ormas Islam dalam kondisi seperti ini, dimanan Pilkada Jabar semakin dekat yaitu: pertama, menyatukan visi kemanusiaan dan keadilan yang dilandasi spirit keagamaan. Kedua, menanggalkan ego Ormas masing-masing demi mencapai visi ke depan yang jauh lebih penting. Ketiga, cari kader di lingkungan (Ormas Islam) sendiri yang sudah jelas perjuangan dakwah dan pengabdiannya kepada ummat, dan itu sangat memungkinkan. Keempat, jangan mendekati calon lantara serab ku harta atawa pangkatna. Kelima, bangun kemandirian dan wibawa Ormas Islam di hadapan publik dan penguasa.

Penulis adalah Peneliti di Lembaga Studi dan Transformasi Masyarakat (LetsForm!)

Spiritual Komunitas Bobotoh

2007-06-17T20:59:00.000-07:00

Spiritualitas Komunitas Bobotoh
Oleh Roni Tabroni

Bobotoh merupakan salah satu komunitas "cair" yang memimiliki komitmen tinggi terhadap tim kesayangannya, Persib. Bobotoh hanyalah salah satu pendukung dari sekian banyak komunitas pendukung club sepak bola di tanah air bahkan di dunia. Bobotoh juga kemudian menjadi salah satu nama yang telah menyatukan komunitas pendukung Persib yang tersebar di beberapa organisasi.
Bobotoh Persib adalah mereka yang telah mengorbankan sebagian hidupnya untuk Persib. Kalah-menang pkoknya Persib. Pada tingkat tertentu tingkah laku dan sikap bobotoh terkadang berada di luar nalar orang biasa. Mereka tetap gila Persib baik kalah maupun menang. Mereka siap dan akan selalu melakukan apapun demi Persib. Harga karcis, waktu, jarak, bukanlah sesuatu yang dapat menghentikan kecintaannya terhadap Persib.
Namun bobotoh tetaplah merupakan sebuah komunitas yang sebenarnya sangat memungkinkan untuk terkait dengan sisi kemanusiaan yang harus dibangun dan menjadi dasar aktivitasnya. Dalam konteks inilah bobotoh sebagaimana manusia pada umumnya, memiliki kecerdasan agar selalu terkontrol dan tidak menapikan relasi sosial yang harus dibangunnya.
Berbicara masalah kecerdasan inilah, penting kita untuk mengedepankan konsep IQ, EQ dan SQ. Bobotoh adalah mereka yang terdiri dari orang-orang yang relatif terdidik, sehingga kecerdasan intelektualnya tidak perlu diragukan lagi. Lihatlah bagaimana kreatifitas bobotoh dalam mengekspresikan kecintaannya. Kita dapat menyaksikan kecerdasan intelektual mereka dari beragam simbol yang ditampilkannya. Bagaimana misalnya kita melihat atribut yang mereka kenakan. Bagaimana yel-yel kreatif diciptakan dan mampu membakar semangat timnya. Bobotoh menjadi sebuah komunitas fans bola yang tidak kalah cerdasnya dengan fans sepak bola di negara-negara lain. Membangun relasi dengan media masa adalah bukti lain dimana Persib dengan segala potensinya dapat membangun opini yang selalu positif tentang Persib, dalam keadaan terpuruk sekalipun. Hari ini kita selalu menyaksikan fans Maung Bandung sebagai komunitas terpelajar yang mampu mengeluarkan argumentasi atas segala aktivitasnya.
Selain itu, bobotoh juga telah membuktikan soliditas dan loyalitasnya kepada publik. Keharmonisan ini tidak dibangun oleh kesamaan bahasa, agama, tingkat ekonomi, warna kulit atau agama. Soliditas mereka dibangun atas sebuah kecintaan yang sama terhadap Persib. Siapapun lawannya, sehebat apapun mereka, tetap Persiblah kekasihnya. Kesamaan kepentingan inilah yang kemudian telah menyatukan seluruh pecinta Maung Bandung, sehingga mereka tidak mudah terpecah belah. Kesamaan ini kemudian turun pada tingkat simbol dan berbagai atribut yang dikenakan. Kesamaan kecintaan ini pula yang kemudian telah menyatukan perilaku dan sikapnya, bagaimana misalnya sikap mereka jika Persib menang, bagaimana pula jika Persib kalah. Apa yang harus dilakukan misalnya jika wasit tidak adil, apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan pada pemain Persib, dan lain sebagainya. Kesamaan aktivitas, simbol dan respon inilah yang kemudian membuktikan bagaimana kohesifitas kelompok itu begitu erat.
Inilah yang kita saksikan tentang bobotoh Persib hari ini. Bandung selalu gegap gempita setiap pertandingan Persib di Bandung, siapapun lawannya. Hampir setiap ruas jalan Bandung dibuat macet. Saat ini kemudian kita menyaksikan masifikasi aktivitas bobotoh yang tidak hanya puas nonton di televsi, tetapi selalu mengespresikanya dengan turun ke jalan, medekati stadion, kalau memungkinkan masuk dan kalaupun tidak, pokoknya datang ke stadion. Aktivitas mereka selama di jalan seolah-olah menjadi orang yang paling hebat, jika Persib menang. Namun akan melakukan berbagai aktivitas destruktif kalau Persib kalah.
Saya menangkap fenomena ini secara umum, dan tidak menapikan beberapa orang bobotoh yang kemudian dapat berperilaku beradab ketika di jalan misalnya. Hanya saja bahwa saat Persib main di Bandung masyarakat senantiasa menghindari jalan-jalan tertentu yang senantiasa di lewati bobotoh. Bukan hanya persoalan macet – karena setiap hari Bandung selalu macet – tetapi kehadairan mereka ketika berkaos biru dengan berbagai atributnya selalu menjadi orang yang paling kuasa di jalan. Banyak di antaranya yang melanggar lalu lintas, memarahi kendaraan lain yang tidak memberikan jalan (padahal jalan hak semua orang), tidak mengenakan helm, hingga melakukan aktivitas yang membahayakan orang lain.
Ekspresi emosi seseorang atau komunitas penggemar bola ini akan dianggap wajar jika kita melihatnya dari sisi kecerdasan intelektual dan emosional. Tetapi hal ini akan menjadi lain jika kita membacanya dari perspektif kecerdasan spiritual. Sebuah komunitas akan selalu berfikir ulang tentang aktivitasnya jika dia memiliki kecerdasan spiritual komunitas.
Spiritualitas komunitas ini penting untuk membangun paradigma tentang suatu aktivitas kelompok manusia. Spiritualitas komunitas akan mampu mengendalikan kelompok manusia, apa yang harus dilakukannya dan apa yang tidak boleh dilakukannya. Spiritualitas komunitas memiliki visi untuk membangun keharmonisan sejati dengan tanpa mengesampingkan sisi-sisi kemanusiaan satu dengan yang lainnya. Spiritualitas komunitas akan mengendalikan sebuah kelompok untuk selalu menjaga aktivitasnya agar tidak cenderung destruktif. Spiritualitas komunitas akan mengalihkan energi negatif ke hal-hal yang lebih positif.
Ketika Persib menang, spiritualitas komunitas bobotoh akan selalu bersyukur dan ingat kepada Tuhan bahwa tanpa-Nya tidak mungkin kemenangan itu akan dicapai. Dia tidak akan meluapkan kegembiraan yang berlebihan hingga merugikan orang lain. Ketika tim kesayangannya kalah, Spiritualitas komunitas bobotoh akan selalu mendorong untuk ingat kepada Tuhan, ini cobaan sekaligus peringatan. Mungkin ada sesuatu yang tidak maksimal baik di tingkat manajemen, proses latihan atau hal-hal teknis lainnya. Kenyataan ini harus ditebus dengan bentuk introspeksi ke dalam sehingga tidak mungkin ditebus dengan aktivitas anarkis dan mencedrai nilai-nilai sosial kemanusiaan.

Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial

Pilkada Yang Mencerahkan

2007-06-17T20:56:00.000-07:00

Pilkada Yang Mencerahkan
Oleh Roni Tabroni

Dalam kajian ilmu politik Indonesia, Pilkada langsung hanyalah salah satu instrumen untuk terjadinya kemajuan proses demokratisasi di tanah air. Pilkada langsung sejatinya menjadi bagian dari kampanye demokrasi dalam bingkai membangun keadaban ummat manusia. Namun, jika kita menyaksikan Pilkada langsung yang menimbulkan malapetaka, inilah persoalan kita. Kenyataannya, Pilkada langsung pada banyak kasus telah mengorbankan masyarakat sebagai objek penderita.
Berkaca pada Pilkada langsung di berbagai daerah, setidaknya ada tiga hal penting yang harus digarisbawahi, pertama, Pilkada langsung idealnya dijadikan sarana pendidikan politik secara konstruktif. Faktanya, Pilkada langsung yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, justru menjadikan masyarakat sebagai objek pasif yang dapat dibodohi, dibohongi dan dibeli suaranya dengan harga yang sangat sepele.
Proses kampanye yang terjadi bukan sebagai bentuk pendidikan politik, tetapi lebih kepada strategi iming-iming dengan menawarkan janji-janji semu yang sengaja di susun oleh tim sukses tanpa memikirkan realisasi kemudian. Saking hebatnya konsep yang dibuat tim sukses, terkadang calonnya sendiri tidak mengerti apa yang disampaikannya kepada publik. Pilkada langsung hingga saat ini belum seluruhnya dirasakan masyarakat sebagai anugerah yang dapat memberikan imbas posistif bagi kehidupannya. Yang jelas, Pilkada langsung ini telah menjauhkan masyarakat dari kehidupan bersama dan menapikan perbedaan. Pilkada langsung belum menemukan esensinya pada tatatan teknis di lapangan.
Kedua, Pilkada merupakan momentum untuk mendekatkan Partai Politik kepada konstituennya. Parpol memiliki kesempatan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang mendukungnya untuk melek politik, sehingga mereka dapat mengekspresikan aspirasinya dengan sepenuh hati, bukan aspirasi semu.
Saat ini, Parpol seolah menjadi kendaraan politik yang berkiblat kepada para calon kepala daerah, dengan "menjual" konstituen. Padahal dalam kondisi seperti ini (momentum Pilkada langsung), Parpol memiliki daya tawar sangat tinggi kepada para calon kepala daerah, dengan memberikan kompensasi ideal atas keberadaan konstituennya yang tersebar di berbagai daerah untuk diperjuangkan haknya dan ditingkatkan kesejahteraan hidupnya. Ini merupakan misi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang mandiri dengan dorongan kepala daerah yang telah berkomitmen dengan rakyat sebagai kompensasi terhadap Parpol yang mengusungnya.
Ketiga, dalam konteks calon Kepala Daerah, Pilkada langsung memberi peluang atas popularitas seseorang. Di sini, masyarakat akan lebih memiliki ikatan terhadap tokoh yang sudah dikenalnya dari pada figur yang datang tiba-tiba. Itulah kenapa selebritis atau figur-figur yang sebelumnya sering nongkrong di layar kaca atau media massa lain, memiliki peluang signifikan. Di pihak lain, kepala daerah yang sedang menjabat sering kali menjadi kandidat kuat yang sulit dikalahkan. Mengapa demikian, sebab dia adalah sosok yang sebelumnya sudah sangat akrab dengan masyarakat. Kasus lain ketika calon itu memiliki tingkat ketampanan, berbadan tegap (gagah), atau cantik dan berpenampilan menarik, akan lebih dipilih masyarakat daripada yang mengedepankan kecerdasan semata.
Inila resiko demokrasi. Seorang intelektual yang memiliki gagasan brilian, gelar yang panjang, atau ulama yang memiliki kematangan spiritual lebih dari masyarakat biasa, dalam kondisi ini bukan figure yang layak jual. Mereka cukup menjadi seorang pemilih yang harga suaranya sama dengan rakyat yang lain. Hal lain yang tidak bisa dipisahkan dari Pilkada langsung adalah ketika penentuan pilihan ini juga tidak didasarkan pada popularitas semata, tetapi juga ditentukan oleh seberapa besar dana yang dimiliki calon dalam rangka membujuk pemilih. Dana inilah yang kemudian akan memuluskan sang calon Kepala Daerah dalam proses pencalonan, fit and propertest, kampanye hingga hari pencoblosan. Karenanya semua calon dari awal sudah berhitung, siapa yang paling besar "amunisinya" maka itu yang dipastikan akan menang.
Lagi-lagi rakyat tidak menemukan esensi demokrasi sebagai bentuk pembelajaran politik konstruktif, selain hanya sebagai objek politik teknis yang terkadang dirinya tidak sadar kalau dia sedang diperalat. Sebab setelah calon Kepala Daerah itu terpilih – karena tidak paham atas apa yang dia ucapkan selama kampanye tadi – maka dia akan kembali pada pola lama dan terjebak pada birokrasi teknis yang sengaja atau pun tidak akan melupakan jasa para pendukung dan konstituennya.
Dampak Pilkada Langsung
Yang lebih penting bagi tatanan masyarakat adalah bagaimana mereka dapat menjalani proses hidup dengan tentram dan damai. Hal ini penting untuk melakukan fungsi kemanusiaan yang normal di muka bumi. Namun pada banyak kasus, tatanan sosial ini kadang kala tercabik oleh imbas dari sebuah hajat akbar yang disebut Pilkada langsung.
Ketika Pilkada itu masih dipilih oleh parlemen, maka perbedaan pendapat dan pilihan hanya ditingkat parlemen. Mereka melakukan manuver politik dengan wajar dan relatif terkontrol. Pihak yang kalah tidak sampai melakukan tindakan-tindakan destruktif yang membahayakan secara fisik. Semuanya mereka lakukan dalam batas kewajaran yaitu wacana, debat argumen dan pilihan politik. Mengapa tidak sampai pada tindakan fisik dan menumpahkan darah atau merusak tatanan sosial yang lainnya? Sebab mereka merupakan bagian masyarakat yang relatif tercerahkan, mengerti makna demokrasi dan menghargai perbedaan pilihan politik.
Kondisi ini akan sangat berbeda dengan Pilkada langsung. Ketika pemilihan itu dilempar kepada masyarakat, maka ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, tingkat pendidikan masyarakat. Rata-rata pendidikan di Jawa Barat baru menginjak 7,2 tahun. Artinya rata-rata pendidikan setarap dengan kelas satu SMP plus dua bulan. Kita bisa membayangkan, jika untuk menentukan kepala daerah di Jawa Barat misalnya diserahkan kepada orang yang rata-rata pendidikannya seperti itu.
Kedua, memahami esensi demokrasi. Pilkada langsung sering kali hanya dipahami dan dilakukan secara teknis dan seremonial semata. Pesan penting dari Pilkada langsung, sebagai turunan dari perkembangan system demokrasi sering kali luput dari perhatian. Ini terjadi karena pihak masyarakat yang memang mayoritas tidak tahu apa yang seharusnya dia ketahui dari Pilkada langsung, para calon dan Parpol pun tidak berupaya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Akhirnya pilihan politik masyarakat sering kali tidak didasarkan pada pertimbangan rasional dan prospek ke depan, tetapi berdasarkan kepentingan pragmatis dan sesaat.
Ketiga, sejauh mana masyarakat dapat menjadikan dirinya sebagai bagian dari mahluk sosial yang selalu berubah dan senantiasa berbeda satu sama lain. Dalam hajat demokrasi, masyarakat sering kali terjebak pada paradigma konflik yang menganggap orang lain yang berbeda pilihan adalah musuh dan harus dikalahkan. Perbedaan pilihan dianggap sebagai sebuah musibah, dan kekalahan sebagai sesuatu yang tidak mungkin (siap menang tidak siap kalah). Pasca Pilkada langsung, tidak jarang kemudian diakhiri dengan konflik sosial yang berkepanjangan. Selain saling lempar opini, sering kali diikuti tindakan fisik yang mengakibatkan cederanya tatanan sosial masyarakat.
Mengapa Pilkada langsung banyak menimbulkan efek negatif hampir di setiap daerah yang menyelenggarakannya? Padahal hasilnya tidak menjamin lebih baik, sedangkan semuanya harus ditebus dengan dana yang lebih besar, energi massa luar biasa dan bayang-bayang konflik sosial yang meluas. Adakah cara lain untuk memilih kepala daerah yang dapat mencerahkan rakyat? Bagaimana dengan Jawa Barat? Wallahu a’lam

Penulis adalah anggota Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Bandung

Pembangunan Ramah Lingkungan

2007-06-17T20:55:00.000-07:00

Pembangunan Ramah Lingkungan
Oleh Roni Tabroni

Mungkin Tuhan mulai bosan
Melihat tingkah kita
Yang salah dan bangga dengan dosa-dosa
Atau alam mulai enggan
Bersahabat dengan kita
Coba kita tanya
Pada rumput yang bergoyang
(Ebiet G. Ade)

Menghadapi persaingan global, semua bangsa-bangsa di dunia wajib mempersiapkan diri baik dari sisi fisik maupun non fisik. Globalisasi yang terjadi di dunia tidak mungkin dihindari, apalagi dilawan. Hanya satu cara dalam menghadapinya, yaitu mensiasati. Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia adalah mempersiapkan diri agar tidak terjebak pada ranjau-ranjau globalisasi.
Tidak mungkin globalisasi yang datang dengan deras hanya dihadapi dengan sebuah sikap yang apatis. Tidak berbuat berarti telah merelakan diri untuk tergusur pada pusaran global yang sangat mengerikan. Ketertinggalan bukan pilihan, kemajuan adalah sebuah angan-angan. Pembangunan dalam konteks global merupakan pembangunan komprehensif tanpa menapikan salah satu bagian yang ada di sekitarnya. Pembangunan yang menyeluruh harus didirikan atas sebuah frame bahwa kebangkitan tidak mungkin terjadi jika mematikan salah satu di antaranya.
Dalam pembangunan fisik, sebuah bangsa yang disebut Indonesia sering kali sangat parsial. Terlebih jika isu ini ditarik pada wilayah-wilayah lokal. Maka ironisme ini akan sangat nampak jelas ketika wacana pembangunan yang dikedepankan, namun bagi pihak lain adalah kematian. Pembangunan yang sangat parsial ini bagi sebagian kalangan sesungguhnya bukan kemajuan tetapi justru kemunduran, bukan pembangunan tetapi kehancuran, tidak konstruktif tetapi destruktif.
Bayangkan saja misalnya jika sejumlah pembangunan fisik di suatu daerah sama sekali tidak mengindahkan pertumbuhan lingkungan sekitarnya. Sebuah kekeliruan besar jika konteks pembangunan fisik harus ditebus dengan kematian lingkungan yang sudah dipelihara sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Terkadang saya tidak habis pikir jika pembangunan harus menggusur keramahan lingkungan yang tertanam sejak lama dan jelas-jelas telah memberikan kontribusi sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia.
Di luar konteks politik dan bisnis, pembangunan seyogyanya diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Jika pembangunan menapikan masyarakat, maka pembangunan itu sangat mudah ditebak, untuk kepentingan penguasa yang jumlahnya hanya beberapa gelintir orang. Tidak peduli dengan aspirasi dan masa depan rakyat, yang penting bagaimana supaya dirinya dapat untung besar dari sebuah pembangunan yang telah menapikan sisi-sisi lingkungan dan kepentingan masyarakat banyak ke depannya.
Kasus Punclut hanyalah satau contoh saja di samping sejumlah pembanguan lain yang terkadang sangat ironis – kini kasus punclut kembali dingin, tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan akan kembali digarap lagi. Berbagai bencana alam yang terjadi di Jawa Barat pada khususnya merupakan cermin dimana sebuah kekayaan alam yang sepatutnya dilestarikan, justru dinapikan keberadaannya. Inilah puncak dari sebuah paradigma pembangunan yang tidak berbasis lingkungan. Di satu sisi kita menyaksikan sebuah kebanggaan akan hasil pembangunan fisik yang sangat megah dan mentereng, tetapi di sisi lain kita juga dihadapkan kepada sebuah kenyataan akan datangnya bencana yang bertubi-tubi. Keramahan lingkungan kini sudah banyak terusik, kesejukan dan kesahabatannya sudah berlalu, yang tersisa tinggal kegarangan dan kekecewaan. Akhirnya alam lebih sering "marah" ketimbang memperlihatkan "senyum" kedamaiannya. Maka syair lagu Ebiet G. Ade di atas tiada lain dari sebuah ungkapan keprihatinan dia atas apa yang terjadi pada alam kita ini.
Kita Kurang Bersyukur
Sejak Sekolah Dasar (SD) anak-anak kita selalu diberi ceritera tentang sejumlah kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah. Tatar Parahyangan apalagi merupakan suatu daerah yang kata orang diciptakan Tuhan dalam keadaan tersenyum. Begitu sempurna keindahan dan kekayaan yang tekandung di dalamnya. Kita semua bangga, sebab hampir tidak ada satu negara pun yang memiliki daerah seindah Indonesia, apalagi Jawa Barat. Ketika negeri orang sangat sulit untuk menemukan tanah untuk sekedar bercocok tanam, negara kita justru kelebihan tanah. Ketika mereka memeras otak untuk menanam sesuatu di tanah – yang memang tidak cocok untuk ditanami – justru bangsa kita tanpa teori apapun, dengan hanya melempar tongkat dan batu, langsung jadi tanaman. Sebuah daerah yang kaya dan subur, tiada taranya. Simak penggalan syair lagu Kus Plus yang sangat menyentuh ini:
Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupimu
Tiada badai tiada ombak kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman
(Kus Plus)
Lalu kenapa dengan potensi alam yang begitu melimpah bangsa kita tidak juga bangkit? Sebuah pertanyaan yang dapat merangsang untuk melahirkan sejumlah jawaba berjilid-jilid. Namun pada konteks lingkungan, sepertinya kita tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Kelebihan kekayaan alam yang diberikan Tuhan tidak kemudian menjadikan bangsa ini bangkit dari tidurnya. Kekayaan alam belum juga dapat dijadikan sebuah modal luar biasa untuk menjadi spirit kemajuan sebuah bangsa yang terdiri dari ribuan pulau ini.
Kekayaan alam tidak memberikan inspirasi positif kepada masyarakat terutama para pejabat pemerintah kita dalam rangka membangun bangsa sehingga dapat berada jauh di depan. Kekayaan alam kita hanya menjadi seonggok gumpalan tanah dan segelintir pohon yang siap dieksploitasi kapan saja. Lahan-lahan perkebunan dan pegunungan hanya menjadi menjadi objek bisnis dengan tanpa mengindahkan masa depannya. Masyarakat tidak menjadi penikmat alam, justru mereka menjadi bagian yang terkena imbas dari eksploitasi alam tersebut, baik berupa banjir, longsor, dan bencana-bencana lainnya.
Kita kurang bersyukur, kita tidak menempatkan alam kita sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Alam sepertinya tidak menjadi rahmat, tetapi menjadi laknat. Kenapa demikian? Sebab kita tidak lagi mensyukiri keberadaannya sebagai fasilitas yang harus dilestarikan, dirawat juga diindahkan. Dengan tidak mensyukuri itulah kemudian Tuhan memberlakukan hukum alam, segalanya akan kembali kepada pihak yang berbuat. Apa yang kita perlakukan terhadap suatu objek, maka buahnya akan dirasakan sendiri. Tidak mungkin kedamaian akan terjadi jika kita menanam bibit-bibit konflik. Tidak mungkin kelestarian yang didapat jika eksploitasi menjadi pekerjaan.
Itulah kenapa dalam wacana teologi lingkungan, manusia sangat dituntut untuk memahami lingkungan secara integral dan holistik, tidak parsial dan picik. Lingkungan jangan dipahami sebagai sesuatu yang terpisah satu sama lain. Alam lingkungan yang ada di dunia ini – baik yan di bumi maupun di luar bumi – merupakan karunia Tuhan untuk manusia, sebagai pelindungnya. Merusak lingkungan berarti merusak manusia itu sendiri. Merusak lingkungan berarti kehancuran bagi semua. Memelihara lingkungan dalam kasus pembangunan berarti kita sedang membangun sebuah peradaban yang jauh lebih baik dari hari ini. Semoga!

Penulis adalah Penggiat Global Komunika dan Pecinta Lingkungan

Menjadi Pemilih Kritis

2007-06-17T20:51:00.000-07:00

Menjadi Pemilih Kritis
Oleh Roni Tabroni

Demam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung terjadi di berbagai daerah di tanah air. Di Jawa Barat beberapa daerah sudah selesai melewati masa-masa paling mendebarkan itu, dan hasilnya, ada sisi baik begitupun sisi buruknya. Beberapa daerah sisanya baru akan menyelenggarakan akhir tahun ini dan sebagian besar serempak tahun depan, begitupun di tingkat Porpinsi.
Pertanyaannya, sejauh mana kesiapan masyarakat sebagai subjek penentu terpilihnya Kepala Derah dalam menghadapi perhelatan demokrasi ini? Sudahkan masyarakat paham akan Pilkada langsung, atau masih menjadi objek penderita? Permasalahan ini penting di bicarakan, sebab dalam posisi yang sama sesungguhnya masyarakat bisa menjadi subjek tetapi juga bisa hanya menjadi objek. Pada konteks apa masyarakat menjadi subjek dan pada konteks apa masyarakat menjadi objek.
Mari kita membaca realitas masyarakat hari ini. Ketika perkembangan sistem demokrasi begitu cepat pasca demokrasi, hingga muncul konsep Pilkada Langsung, tetapi tidak dibarengi dengan perkembangan laju tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Apa hubungannya? Sebab proses demokrasi tanpa dibarengi dengan tingkat pendidikan masyarakat (pengetahuan) dan kesejahteraan hanya omong kosong.
Di Jawa Barat misalnya, tingkat pendidikan baru 7,2 tahun. Pada usia kelas satu SMP plus dua bulan, apa yang kita harapkan dari seorang anak seperti ini untuk menentukan kepala daerah ke depan. Masyarakat seperti akan sangat sulit untuk menentukan calon kepala daerah dengan pendekatan rasional. Karenanya masyarakat massa begitu kental dalam kondisi masyarakat seperti ini yang dicirikan dengan selalu mengedepankan sisi-sisi emosi semata. Masyarakat seperti ini lebih tertarik pada sosok-sosok populis apakah dia artis, pelawak atau yang lainnya dan sekaligus menapikan sisi-sisi integritas dan kualitas calon.
Pada sisi lain, rata-rata pendidikan yang rendah dan tingkat kesejahteraan yang sangat minim ini menjadi celah tersendiri. Bagaimanapun kondisi masyarakat seperti ini akan cenderung pragmatis, kurang idiologis. Karenanya hari ini yang masih sulit dipisahkan dari calon kepala daerah adalah seberapa besar persiapan dana yang akan dijadikan amunisi pencalonannya. Masyarakat lebih cenderung melihat siapa yang lebih peduli (dalam pandangannya), maka itu yang dipilih, walaupun untuk sementara. Satu helai kaos atau beberapa lembar uang akan serta merta memalingkan pemilih dari berbagai kepentingan jangka panjang. Persoalan besok-lusa bagaimana dia makan atau calon itu membuat kebijakan yang tidak populis, itu urusan nanti. Bahkan pada titik tertentu masyarakat tidak peduli apa yang akan terjadi besok, yang penting siapa hari ini di antara para calon yang peduli dengan perut dan pakaiannya maka itulah orangnya.
Persoalan lain, apakah Pilkada langsung ini harus ditunda sampai masyarakat memiliki tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang memadai? Tentu juga bukan pilihan yang tepat. Yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan Pilkada langsung ini semaksimal mungkin agar mendekati idealitas. Karenanya masyarakat perlu memperhatikab beberapa hal ketika menghadapi momentum Pilkada langsung ini. Pertama, Pilkada langsung merupakan momentum strategis untuk mencari pemimpin yang terbaik versi rakyat. Oleh karenanya jangan mudah tergiur oleh hal-hal yang sifatnya sementara. Jangan silau dengan popularitas, jangan mudah tergiur dengan harta kekayaan calon. Karenanya masyarakat jangan cepat tergiur dengan calon-calon kepala daerah yang tiba-tiba baik hati padahal sebelumnya tidak demikian.
Kedua, rakyat adalah subjek dan memiliki kemerdekaan penuh. Rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa paksaan. Ajakan dari kiri-kanan atau dari mana saja anggaplah itu sebagai tambahan referensi kita yang kemudian kita cerna dan pikirkan secara matang, sedangkan siapa yang dipilihnya, hanya kita sendiri yang menentukan. Begitupun sebaliknya, kita hanya boleh memberikan pandangan kepada orang lain yang bersifatnya pencerahan tentang calon yang dianggapnya ideal, tanpa melakukan pemaksaan, sebab orang lain juga memiliki kemerdekaan memilih.
Ketiga, berpikir panjang. Ingat kita hidup tidak hanya sampai Pilkada berlangsung, tetapi masih panjang waktu menunggu, dan selama itu pula kita akan selalu dipengaruhi oleh berbagai kebijakan penguasa yang ditentukan di arena Pilkada langsung. Jika calon baik hati hari ini, belum tentu ketika sudah terpilih, atau mungkin juga tidak demikian sebelum dirinya mencalonkan kepala daerah. Ingat juga bahwa hidup ini tidak hanya butuh ikan (yang dibagi-bagikan para calon dan tim suksesnya) sebab besok luas juga akan habis, tetapi kita juga butuh kail untuk menjaga kemandirian dan ketegaran hidup lebih lama.
Keempat, Belajarlah kepada pengalaman. Pada banyak kasus, kepala daerah biasanya terpilih kembali pada Pilkada langsung. Sebenarnya kemenangan ini mudah ditebak, karena selain dia sudah populis di masyarakat, juga memiliki amunisi yang cukup besar. Pada konteks lain dia suka memanfaatkan momentum kepemimpinannya untuk melakukan curi start lewat berbagai kegiatan. Tetapi kalau rakyat jeli, relatif mudah untuk membaca calon seperti ini. Selama periode kepemimpinanya kita bisa melihat apakah dia lebih mementingkan masyarakat atau tidak. Apakah dia telah membuat kemajuan bagi daerahnya atau tidak. Apakah dia lebih banyak manfaatnya atau madorotnya. Kalau ternyata banyak jeleknya, kemduain ketika mencalonkan lagi mengatakan bahwa pada periode selanjutnya akan melakukan perbaikan-perbaikan, maka percayalah bahwa itu hanya omong kosong. Kalau sejak awal orang sudah gagal dalam memimpin, jangan dipercaya untuk ke depannya karena dia akan melanggengkan kedoliman masa lalunya. Itulah kenapa reformasi terjadi di tanah air. Wallahu al’am

Penulis adalah Direktur TEPAS Institute dan Sekretaris Lembaga Studi dan Transformasi Masyarakat (LetsForm!)

Menghindari Pesta Demokrasi

2007-06-17T20:42:00.000-07:00

Menghindari Pesta Demokrasi
Oleh Roni Tabroni

Sejenak rakyat gegap gempita pada setiap menghadapi momentum politik praktis, baik pemilihan anggota legislatif atau pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Dulu, rakyat hanya tahu tentang Partai Politik, mereka tidak tahu apa dan siapa yang berada di balik lambang-lambang partai. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang diantarkan ke kursi parlemen, juga tidak tahu. Yang jelas, kewajibannya adalah mencoblos di TPS setiap lima tahun sekali, setelah itu terserah yang di atas (baca: politisi).
Lain dulu lain sekarang, pergeseran system politik Indonesia telah mengantarkan rakyat pada sebuah momentum politis strategis. Rakyat saat ini mengalami kemajuan dalam konteks politik praktis. Mereka tidak lagi menggantungkan pilihan politiknya pada lambang-lamban Parpol. Pemilu legislatif serta pemilihan Presiden dan kepala daerah sudah menjadi bagian penting dari eksistensi rakyat tanpa kecuali. Mereka dapat mengapresiasikan pilihan politiknya pada siapa yang dia anggap pantas, baik untuk anggota legislatif maupun kepada negara dan daerah.
System politik Indonesia hari ini membuka peluang kepada rakyat untuk selalu kritis dari satu momentum ke momentum lainnya. Kenapa tidak, dalam mengampresiasi system demokrasi saat ini rakyat diwajibkan untuk mengenal banyak orang. Kenal bukan hanya berarti tahu siapa nama calon, orang mana dan pekerjaannya apa, tetapi kenal dalam arti yang dalam, track record dan perjalanan hidup orang-orang yang akan dipilihnya. Dulu memang pekerjaan ini hanya boleh atau wajib dilakukan oleh anggota dewan saja, tetapi hari ini menjadi kewajiban seluruh rakyat – yang sudah memiliki hak pilih.
Pilkada Langsung dan Partisipasi Politik
Pilkada langsung sebagai gerbang yang menentukan kemajuan sebuah daerah idelanya dijadikan sebagai momentum strategis bagi rakyat. Seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah hingga rakyat jelata ikut terlibat pada Pilkada langsung ini. Karenanya tingkat partisipasi politik rakyat menjadi seuah tuntutan yang tidak boleh disia-siakan. Diharapkan, partisipasi tidak dimaknai rakyat sebagai bentuk kehadiran mereka di TPS kemudian mencoblos salah satu calon semata. Partisipasi politik yang harus dibangun rakyat adalah bentuk pro aktif mereka dalam setiap gerak langkah Pilkada langsung yang akan melibatkan dirinya selama proses hingga berakhirnya pemilihan nanti.
Partisipasi ini sangat penting agar rakyat terhindar dari ajang mobolisasi massa oleh calon tertentu atau elit politik tertentu. Mobilisasi massa untuk kepentingan politik adalah preseden terburuk bagi eksistensi rakyat dalam momentum Pilkada langsung. Bagaimana bisa, rakyat yang telah memiliki kekuatan hukum untuk mengakses segala hal dalam konteks keterlibatannya selama proses hingga akhir Pilkada langsung ini, hanya dijadikan sebagai objek pelengkap dan penggenap suara demi kemenangan salah satu calon tertentu. Menghindari mobilisasi massa ini sangat penting sekaligus untuk menepis anggapan rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat Indonesia dalam Pemilu selama ini. Sebab tingginya angka pemilih tidak berkorelasi sama sekali dengan tingkat partisipasi.
Afan Gaffar (1998) misalnya, menyatakan bahwa tingginya prosentase angka pemilih di Indonesia tidak bermakna apa-apa, ketika melihat beberapa kenyataan yang menghawatirkan di lapangan. Pertama, tingkat kehadiran untuk memberikan suara bukanlah semata-mata tindakan yang bersifat pilihan. Artinya kehadiran seseorang di TPS bukan keinginannya sendiri, tetapi ada pendorong dari luar yang memaksa dirinya untuk hadir dengan pesan-pesan (pilihan) tertentu. Kedua, tingkat intensitas dari kegiatan yang menyangkut pemilu dan demokrasi sangat rendah, karena pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali, efektif pendidikan politiknya sangat minim sekali – kalaupun tidak dikatakan tidak ada sama sekali dan untuk menghindari kata pembodohan sesungguhnya yang terjadi. Kenyataan ini semakin meyakinkan Gaffar bahwa pemilu yang terjadi di Indonesia tidak bisa dijadikan indokator bagi partisipasi politik karena dalam kenyataannya lebih memperlihatkan mobilisasi politik. Padahal, partisipasi ini selain dapat meningkatkan kualitas demokrasi, sekaligus meningkatkan daya tawar setiap individu agar tidak dipandang sebagai gerombolan massa yang dengan mudah dapat digiring ke kiri dan ke kanan.
Tidak heran jika pada kenyataannya pemilu juga Pilkada di Indonesia tidak lebih dari sebuah panggung sandiwara yang dilaksanakan secara seremonial formal. Faktanya, kemenangan pada banyak kasus Pilkada langsung, justuru ditentukan oleh sejauh mana pihak tertentu dapat manang dalam persidangan bukan pada realitas suara reel di lapangan. Kerja keras KPU dan dana yang dikeluarkan begitu besar hanya berakhir di persidangan. Lagi-lagi dalam peristiwa ini hak rakyat dirampas oleh sebuah ketukan palu hakim yang memanangkan pasangan calon kepala daerah, yang diragukan kebenarannya.
Pemilu Bagaikan Pesta
Siapa yang tidak tahu pesta (pernikahan)? Juga siapa orangnya yang belum pernah datang ke sebuah pesta? Baik pesta biasa-biasa saja maupun yang mewah. Jelas setiap orang tahu dan setiap orang pernah datang ke sebuah pesta. Coba perhatikan bagaimana karakteristik sebuah pagelaran pesta. Juga bagaimana jika sebuah perhelatan demokrasi berubah menjadi sebuah pesta. Pasti sangat menyedihkan.
Dalam setiap pesta, semua orang tidak perlu melakukan persiapan jauh-jauh hari. Dia cukup datang pas waktunya, itu juga sudah cukup. Kalau perlu diwakilkan. Setiap undangan tidak mau tahu tentang dana yang harus dipersiapkan, menu makanan yang harus ada, dekorasi dan format dekumentasi yang harus ditampilkan, pakaian apa yang harus dikenakan oleh pangantin, sampai susunan acara dan para petugasnya. Yang penting bagi para undangan adalah hadir pada waktunya, menikmati hidangan yang disediakan, dengan sedikit kata basa-basi kepada kedua mempelai, itulah ritual yang biasa dilakukan. Bercengkraman dengan para teman dan kenalan, memenuhi keinginan perut, setelah puas segalanya, kemudian pulang. Setelah itu? Tak ada satupun yang peduli dengan pesta itu. Semuanya pulang tunggang langgang dengan hati yang puas. Siapa yang harus membereskan semua alat pesta, bagaimana menutupi kekurangan dana karena banyak yang harus dibayar? semuanya tidak peduli. Para undangan kembali kepada kehidupannya masing-masing. Mereka kembali dihadapkan pada hutang yang menumpuk, apa yang harus dimakan keluarganya esok hari, bagaimana memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, atau permasalahan lain yang tidak kalah rumitnya.
Inilah gambaran memprihatinkan dari sebuah ajang demokrasi di tanah air. Setiap orang tidak tahu apa itu politik, apa itu demokrasi, bagaimana cara mencoblos, siapa dan lambang apa yang harus dicoblos. Semua kebutuhan ini cukup dipuaskan dalam waktu satu hari atau bahkan beberapa saat saja menjelang mencoblos. Bagaimana mungkin rakyat akan menjadi seorang yang berarti dalam kondisi seperti ini. Ketika setiap orang datang ke TPS dengan kepala kosong dan pengetahuan yang tidak memadai, maka dia tidak lain hanya jelmaan dari sebuah kepentingan kelompok tertentu yang telah datang pada pagi hari sambil menitipkan sesuatu yang katanya lumayan untuk mencukupi makan hari ini.
Rakyat tidak dihitung sebagai bagian dari sebuah kepentingan politik jangka panjang. Mereka menjadi pelengkap suara yang hanya dibutuhkan beberapa menit saja ketika berada dalam ruang sempit yang disebut TPS. Setelah itu, rakyat menjadi tidak penting lagi. Mereka telah memenuhi kepentingan jangka pendeknya, sambil menggadaikan kepentingan jangka panjang. Para calon terpilih kemudian mengapresiasikan dirinya sebagai pemenang yang dengan bangga telah menipu rakyat dengan serta merta meninggalkannya dalam setiap pendistribusian kebijakan. Rakyat menjadi tidak dihitung setelah hari dimana dia menyampaikan hak politiknya. Lalu apa bedanya para calon kepala daerah dengan pengantin yang ditinggal tamu undangannya. Merekalah yang paling menikmati hidup usai pesta selesai. Seburuk inikah demokrasi kita? Wallahu a’lam.

Penulis adalah Direktur TEPAS Institute

Mennggugah Moralitas Pejabat

2007-06-17T20:37:00.000-07:00

Menggugah Moralitas Pejabat
Oleh Roni Tabroni

Masyarakat kita mungkin tidak banyak tahu tentang Toshikatsu Matsuoka. Toshikatsu Matsuoka memang bukan bangsa Indonesia, muncul di media kita pun mungkin sangat jarang. Pantas saja jika masyarakat kita tidak mengetahuinya. Tetapi jika kita jeli, sesungguhnya nama Toshikatsu Matsuoka ini sempat muncul di HU Pikiran Rakyat (29/5) beberapa hari lalu. Permasalahan lain, kehadiran Toshikatsu Matsuoka di media kita bukan merupakan berita yang menarik bagi banyak masyarakat – karena merupakan berita kematian – jauh dari menghebohkan.
Namun, barangkali peristiwa yang menimpa Toshikatsu Matsuoka dalam konteks pemberitaan media di negaranya yaitu Jepang sangat menghebohkan. Bukan hanya karena Toshikatsu Matsuoka itu merupakan pejabat penting yaitu Menteri Pertanian Jepang, tetapi Toshikatsu Matsuoka juga merupakan orang yang mengalami kematian secara tidak wajar. Menggantung diri di Apartemennya sendiri di Tokyo (28/5). Itulah peristiwa yang menimpanya. Namun catatan penting dari peristiwa ini adalah apa yang menjadi latar belakang aksi nekad Toshikatsu Matsuoka ini. Toshikatsu Matsuoka merupakan anggota Kabinet Perdana Menteri Shinzo Abe yang melakukan tindak korupsi atau skandal dana politik dan kontrak bermasalah yang merugikan Negara. Ketika dinyatakan bersalah, Toshikatsu Matsuoka kemudian mengambil langkah nekad ini (gantung diri dengan menggunakan rantai anjing).
Apa yang menjadi pilihan Toshikatsu Matsuoka merupakan sebuah sikap yang teramat nekad bagi seorang pejabat Negara. Namun, kasus bunuh diri ini tidak akan terjadi jika dia seorang penabat Negara Indonesia. Kenapa demikian, sebab perilaku seperti itu (korupsi) sudah lumrah dan bukan menjadi aib bagi pejabat Negara. Namun di Jepang, korupsi (walaupun belum final hingga berakhirnya persidangan dan dijebloskan ke penjara) merupakan perbuatan yang teramat nista dan sangat malu bagi pelakunya. Karakter ini menjadi bagian dari pola hidup masyarakat Jepang yang sangat maju dengan tingkat peradaban tinggi.
Kasus ini mungkin akan terbalik jika terjadi di Indonesia. Untuk apa menjadi pejabat Negara kalau tidak mau dan bisa melakukan korupsi. Karenanya, sangat sedikit – untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali – pejabat yang mampu bertahan dalam kubangan system dan mekanisme yang sangat kotor. Pada kondisi seperti ini, siapapun orangnya, baik yang berasal dari komunitas sosial paling kiri (baca: sosialis komunis) hingga yang paling kanan (baca: penganut agama yang taat), dapat dipastikan akan ikut larut dalam kultur yang korup ini.
Abdurrahman Wahid, ketika menjadi Presiden RI pernah berniat akan menaikan gaji para pejabat Negara. Isu yang merebak di media massa ini dimaksudkan Presiden saat itu untuk menghindari aktivitas korupsi yang merajalela. Sayangnya, protes masyarakat yang meluas mengurungkan niat Presiden. Pernyataan yang menarik saat itu juga muncul dari Amien Rais. Menurutnya, persoalan korupsi bukan masalah kecil atau besarnya gaji yang diterima, tetapi ini persoalan mental dan karakter para pejabat. Selama mental dan karakternya masih korup, maka berapapun gaji yang diterima akan tetap korup. Sebab bagaimanapun manusia tidak akan merasa cukup dengan dunia yang dia miliki. Dan sebaliknya, jika pejabat yang gajinya kecil, hidupnya sederhana, dia akan lebih dapat menahan diri dari perbuatan korupsi, sebab dalam dirinya memiliki mental dan karakter anti korup. Komitmen inilah yang jauh lebih penting dari pada menghentikan korupsi dengan cara melipat gandakan penghasilan para koruptor itu.
Kasus Toshikatsu Matsuoka, telah memberikan gambaran teramat jelas, bagaimana sesungguhnya mental dan karakter pejabat di dua Negara ini sungguh jauh berbeda. Di Jepang pejabat berani menghabisi hidupnya karena tidak ada cara lagi untuk menghilangkan rasa malu karena telah menodai jabatan juga merugikan Negara dan rakyatnya, walaupun dirinya termasuk kategori pejabat yang ahli di bidangnya dan telah menorehkan prestasi. Di Negara kita, pejabat yang sudah jelas-jelas diponis telah melakukan tindak pidana korupsi, masih bias tertawa lebar, tetap gentayangan, jalan-jalan ke luar negeri dengan bebas, bahkan masih mungkin untuk tetap menjadi pejabat bahkan naik pangkat, walaupun di posisi sebelumnya tidak berprestasi. Sebuah fenomena mencolok mata, dimana moralitas tidak lagi menjadi panduan hidup, rasa malu telah hilang, bahkan tanggung jawab terhadap jabatan sudah menjadi tidak penting lagi.
Jangankan mengembalikan uang rakyat yang telah dijarahnya secara tidak benar, untuk mengakui kesalahannya saja pejabat kita sangat kesulitan. Memang banyak cara untuk membebaskan diri dari tuduhan melakukan korupsi, dari mulai menghilangkan barang bukti, hingga fenomena penggunaan tangan lain, atau alasan dananya dipakai aktivitas sosial. Pada kasus dana DKP misalnya, ada yang mengatakan tidak menerima (karena tidak menerima secara langsung tetapi oleh tangan lain), ada juga yang mengatakan ini dana pinjaman bukan pemberian, atau yang berlindung di balik Parpol dan tim sukses. Namun jika dari kasus ke kasus korupsi akan tetap menjadi semacam kentut (yang tercium tetapi sulit dibuktikan), lalu apa fungsi pengadilan dan konteks pemberantasan korupsi. Jangankan untuk mengadili, untuk membuktikan seseorang melakukan korupsi saja tidak bisa.
Penampilan yang Menipu
Masyarakat Indonesia yang secara umum masih rendah tingkat pendidikan dan kesejahteraannya, sangat memungkinkan terkecoh oleh sebuah penampilan seorang tokoh. Dalam konteks Pemilihan Presiden atau Kepala Daerah mereka selalu melihat seseorang dari penampilannya. Padahal penampilan seseorang itu dapat dibentuk dan direkayasa. Tetapi satu hal yang terlupakan oleh masyarakat kita, yaitu tidak melihat seorang tokoh dari sisi moralitasnya. Moralitas tidak dapat direkayasa, tetapi akan mengalir dengan sendirinya dalam proses kehidupan sang tokoh itu sendiri. Seperti halnya moralitas kita yang sulit berubah, dan kita menutupi kejelekan moralitas kita dengan busana yang terkadang menipu.
Dalam proses perjalanan, baru kita mengetahui siapa sesungguhnya orang yang awalnya kita anggap meyakinkan, gagah, baik hati dan sepertinya ‘alim itu. Tindakan nyata dari seorang pejabat itulah sesungguhnya yang akan memberikan gambaran siapa sesungguhnya dia. Sehingga dalam filsafat Kant dijelaskan bahwa kebajikan hanya bisa menjadi sifat dan pikiran manusia ketika sudah teraplikasi dalam kehidupan praktisnya. Dengan kata lain, ia hanya mungkin untuk menjadi karakteristik dari kemauan. Namun perlu diingat bahwa keinginan baik tidaklah baik karena apa yang ditimbulkan atau dilakukan, bukan kepantasan dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, melainkan hanya melalui kemauannyalah ia akan menjadi kebaikan itu sendiri. Menjadi bermoral tidaklah sekadar melakukan tindakan ini atau itu, sebaliknya, untuk melakukannya diperlukan tindakan tertentu dengan cara yang juga tertentu. Suatu tindakan tertentu bisa bermoral dalam satu konteks dan tidak bermoral dalam konteks lain. Menjadi bermoral diperlukan rasa kesantunan, dan rasa kesantunan mencakup pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, dan sekaligus cara melakukannya. Hal terpenting dalam mempertahankan rasa kesantunan adalah motif orang yang bersangkutan. Apa yang membuat suatu tindakan bermoral adalah cara melaksanakannya. Hanya morallah dalam pandangan Kant yang akan dapat mempertahankan kehidupan ini.
Dalam konteks inilah nilai moral menjadi sangat penting. Tuntutannya sangat sederhana saja, kita tidak berkecenderungan membantu orang lain dan menjadi orang sosial karena keduanya merupakan aktivitas moral. Para pejabat seyogyanya menjalankan aktivitas dengan kewajiban-kewajibanya. Sebab hanya pejabat yang bermorallah yang dapat menjalankan hidupnya dengan kewajiban-kewajiban ini. Dan sebaliknya, pejabat yang tidak bermoral selalu menjalankan hari-harinya untuk memuaskan keinginan bukan menjalankan kewajiban. Naudzubillah

Penulis adalah Sekretaris LetsForm!

oposisi dan dinamika demokrasi

2007-06-17T20:29:00.000-07:00

OPOSISI DAN DINAMIKA DEMOKRASI DI INDONESIA
Oleh Roni Taborni
Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, oposisi adalah sebuah kewajaran politik yang harus diterima. Negara-negara maju di dunia telah membuktikan keberadaan hal ini. Oposisi seperti yang terjadi di negara-negara lain merupakan sebuah penyeimbang atas pemerintahan syah sekaligus sebagai kontrol atas kebijakan yang diambilnya. Oposisi jangan dipandang sebagai bagian yang "hina", karena antara pemerintah dan kalangan oposisi sama penting dan terhormatnya. Keduanya berjalan beriringan dalam satu bingkai visi yaitu membangun bangsa kedepan yang lebih baik.
Persoalan kita hari ini adalah oposisi belum menjadi salah satu budaya politik Indonesia. Walaupun demokrasi sudah berjalan puluhan tahun, namun sepanjang sejarah itu, pemerintah tidak menghendaki tumbuh kembangnya barisan oposisi, karena dianggapnya justru akan merongrong pemerintah. Cara-cara hegemonik dan penekanan dengan berbagai cara terhadap kekuatan rakyat adalah salah satu bentuk kongkrit dimana pemerintah yang telah dipimpin empat orang presiden tidak menghendaki adanya barisan lain yang mengkritisinya dan kemudian menjadi bagian oposisi.
Ironisme ini sudah berjalan lama, dimana ketabuan pemerintah terhadap keberadaan kelompok oposisi sangat mengkronis. Sehingga isu oposisi tidak lagi menjadi isu politik, justru menjadi isu budaya. Dalam anggapan sebagian kalangan di negara kita, oposisi adalah budaya Barat atau Eropa, sehingga menurutnya oposisi bukanlah bagian dari budaya Timur. Padahal persoalan oposisi bukanlah persoalan budaya, tetapi persoalan politik dan niat baik untuk membangun bangsa melalui mekanisme lain di luar kekuasaan struktural. Pemerintah yang menutup kran oposisi bukanlah pemerintah yang ingin membebaskan budaya timur dari oposisi, tetapi pemerintah yang tidak ingin dikritisi sehingga secara politis melalui kekuasaannya, mereka menutup kemungkinan itu dengan isu dibuat-buat.
Pemikiran yang menganggap tabu terhadap keberadaan oposisi sesungguhnya hanya berlaku bagi sebuah negara yang menganut sistem aristokrasi, atau pada sistem kerajaan absolut. Pada negara seperti itu, raja adalah satu-satunya orang yang berkuasa secara absolut. Sementara rakyat dipihak lain hanya menjadi kawula dan tidak berhak untuk mengoreksi sang penguasa (raja).
Mengingat Indonesia bukanlah negara yang menganut sistem aristokrasi, melainkan demokrasi, maka keberadaan oposisi di negara ini sangat memungkinkan dan memiliki legalitas. Keberadaanya harus diakui sebagai salah satu bagian yang juga mendukung jalannya sistem demokrasi tersebut. Sebagian masyarakat kita mungkin memahami demokrasi baru sebatas Pemilu secara langsung atau mengeluarkan pendapat (walaupun terkadang kebablasan) saja. Padahal Pemilu hanyalah salah satu syarat minimal dari sistem demokrasi.
"Perwujudan demokrasi" sendiri diindikasikan antara lain oleh tegaknya prinsip kebebasan, keterwakilan, akuntabilitas, dan keadilan sebagai satu paket. Pemilu adalah sarana untuk menegakkan keempat prinsip ini sebagai satu paket. Sehingga Tanpa Pemilu maka tidak ada yang namanya demokrasi. Sedangkan secara luas, sistem demokrasi juga menghendaki adanya elemen (kekuatan) lain di luar kekuasaan yang kemudian disebut oposisi – yang berfungsi sebagai penyeimbang penguasa dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Oposisi secara literal dapat diartikan "berlawanan". Kata oposisi hadir dari khazanah Inggris, ketika di dalam parlemen terdapat dua pihak yang saling berhadapan, partai yang menjadi pemerintah dan partai yang menjadi oposisi di seberangnya. Intinya, oposisi ada karena dalam kenyataan politik ada yang berkuasa dan ada yang di luar kekuasaan. Nah, yang di luar kekuasaan bertugas mengontrol, atau memberikan alternatif kebijakan kepada mereka yang berkuasa, sehingga rakyat mempunyai pilihan-pilihan kebijakan.
Beroposisi menurut pengamat politik Eep Saefullah Fatah dalam bukunya Membangun Oposisi, berarti melakukan pengawasan atas praktik kekuasaan. Ketika kekuasaan melenceng, oposisi mengabarkan kekeliruan itu, seraya membangun perlawanan. Ketika kekuasaan menjalankan fungsinya secara benar, oposisi menggarisbawahinya, seraya membangun kesadaran publik untuk meminta kelanjutan dan konsistensi.
Sedangkan Andi Malarangeng dalam wawancaranya dengan Ulil Abshor Abdala (JIL) menjelaskan bahwa dasar filosofi dari oposisi adalah karena manusia bukan malaikat. Karenanya manusia sangat memungkinkan untuk berbuat khilaf dan salah. Alasan atas sifatnya itu, maka manusia harus dikontrol oleh manusia lainnya (ketika berkuasa). Itulah kemudian Tuhan menyarankan agar manusia untuk senantiasa saling mengingatkan dalam haq, tetapi tidak diperkenankan dalam kebatilan. Dalam lingkup kecil, saling mengingatkan ini mesti dilakukan oleh setiap individu terhadap individu lainnya, sedangkan dalam lingkup luas (negara demokrasi), saling mengingatkan ini dalam bentuk kelompok antara pemerintah yang mengemban amanah dan kaum oposisi yang menggawanginya.
Karenanya, dalam rangka saling mengingatkan dalam haq ini, keberadaan oposisi tidak didasarkan terhadap rasa benci dan dendam, tetapi atas rasa cinta terhadap Negara dan rakyatnya. Saling mengingatkan dan mengkritisi dalam konteks ini akan melahirkan out put yang sama, yaitu dalam rangka membangun bangsa dan negara, bukan untuk saling menjatuhkan dan mengkerdilkan. Kalau pemerintah memang berjalan baik dan pro rakyat, kalangan oposisi tidak segan-segan untuk memuji pemerintah.
Jadi pihak yang beroposisi tidak boleh sekadar tampil beda dengan pemerintah, sehingga tidak melulu tugasnya selalu menyalahkan apa yang dilakukan pemerintah. Tetapi dalam etika oposisi, kalau pemerintahan salah harus dikatakan salah, dan kalau benar harus dipuji. Sederhananya, kaum oposisi adalah mereka yang selalu mengingatkan akan kesalahan pemerintah, memberikan nasihat kalu diperlukan dan mengatakan baik seandainya pemerintah memang benar-benar tidak ada cacat.
Kesadaran kita hari ini tentunya bukan hanya dalam rangka mengisi kekosongan oposisi yang hingga hari ini belum tegak di Indonesia. Namun oposisi di Indonesia juga sekaligus menjawab berbagai persoalan dalam negeri yang cenderung menindas. Pertama, kenyataan walaupun pemerintahan hari ini tidak sediktator pemerintah Orde Baru, namun harus diakui bahwa pemerintah hari ini juga belum terbebas 100 persen dari sifat-sifat buruk yang diwariskan Orla dan Orba dalam rentang waktu sangat lama.
Kedua, sebelum harapan akan bebasnya rakyat dari berbagai hegemoni ciptaan pemerintah, kini masyarakat tidak mendapat tempat istimewa dengan bukti kebijakan yang dibuat hanya berpihak kepada kaum pemodal tidak berpihak kepada rakyat jelata. Ketiga, kondisi bangsa yang belum begitu kuat di mata internasional, Indonesia adalah negara yang menjadi salah satu target intervensi negara adikuasa. Baik langsung maupun tidak langsung, kelemahan pemerintah dalam melawan "penjajahan" barat hari ini baik dari sisi ekonomi, politik pertahanan dan budaya, jelas-jelas sangat merugikan rakyat.
Karenanya, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, selalu saja ditemukan relasi sosial yang selalu ada bentuk penindasan dan relasi subordinasi sosial (politik, ekonomi, budaya, jender, dan lain-lain) yang ujung-ujungnya kerugian di pihak rakyat. Persoalan itu bagaimanapun akan kita kembalikan kepada penguasa yang sangat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Karena itu, jawaban atas berbagai persoalan yang bersumber kepada lemahnya pemerintahan atau bahkan terlalu kuat sehingga memungkinkan untuk bertindak bebal dan menindas, harus dilawan dengan "politik" oposisi. Cara ini dipandang sebagai bentuk perlawanan yang akan melahirkan relasi sosial baru yang demokratis dan emansipatoris. Salah satu bentuk "politik" oposisi adalah politik menentang kediktatoran pemerintah dengan segala reproduksi sosial, politik, ekonomi, dan budayanya, yang kini menjelma sebagai rezim baru yang tidak kalah merugikannya bagi masyarakat.
Politik oposisi semacam ini diharapkan sekaligus menjadi jalan keluar bagi masyarakat dari berbagai keterkungkungan sosial yang diciptakan penguasa. Keberadaan demokrasi pada konteks ini akan menjadi salah satu proyek pembebasan bagi kelangsungan hidup rakyat secara keseluruhan, apapun kelas dan tingkat sosial mereka. Tidak ada yang diistimewakan dan tidak ada yang disubordinasikan.
Akhir kata, saat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk membangun sebuah kekuatan baru diluar struktur kekuasaan yang ada. Sekaligus kita bisa membuktikan bahwa pendapat William Liddle yang mengatakan bahwa saat ini di Indonesia bukan waktunya yang tepat untuk tumbuh kekuatan oposisi itu tidak benar. Namun bagi saya, ketika adanya pemilihan Presiden dan Wakilnya secara langsung, adalah sebuah modal tersendiri untuk bangkitnya oposisi, sebab rakyat semakin cerdas terhadap konstalasi politik yang ada.
Hanya saja, keberadaan oposisi tentunya harus didasarkan kepada beberapa alasan: pertama, oposisi dilandasi niat baik dalam rangka membangun bangsa. Kedua, tidak didasari atas dendam dan kebencian terhadap pemerintahan yang berkuasa. Ketiga, semata-mata dilandasi atas tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat secara umum tanpa kecuali. Keempat, tidak menjadikan oposisi sebagai komoditas politik pihak-pihak tertentu tetapi untuk kepentingan bangsa dan rakyatnya. Kelima, pantang untuk menjual idealisme dan menggadaikan visi oposisi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Penulis adalah Peneliti di Lembaga Studi dan Transformasi Masyarakat (LetsForm!)